Sawahlunto, Editor.- Menyikapi terpuruknya perekonomian masyarakat Kota Sawahlunto akibat Pandemi Covid-19, disorot Anggota DPRD Kota Sawahlunto Adepron Komisi II, Rabu 17 Maret 2021.
Ia mengatakan, salah satu misi pemerintah daerah Kota Sawahlunto adalah untuk menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat.
“Disaat pandemi ini, secara global ekonomi masyarakat Indonesia memang terimbas,” sebut Adepron di gedung DPRD Kota Sawahlunto.
Pada umumnya di Sawahlunto, perekonomiannya dari petani, pedagang maupun pengrajin hingga UMKM memang sangat terdampak akibat pandemi ini.
“Salah satu langkah dari pemerintah daerah tentu sinergitas program, maksudnya tentu sinkron antara program prioritas pemerintah daerah tentang ekonomi kreatif dengan program pemerintahan desa atau kelurahan masing-masing,”.
Adepron mengklaim telah menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengan mitra Komisi II. Sinkronnya itu harus saling mendukung antara RPJMDes dengan RPJMD.
“Jadi kami minta ke Barenlitbangda dalam penyusunan khusus untuk kepala desa terpilih 2019 kemarin, tolong didampingi. Sebab dalam aturannya, RPJMDes yang disusun oleh pemerintah desa sinkron dengan RPJMD pemerintah daerah,” sebutnya.
Menurut pengamatan Adepron, ia melihat pada saat ini antara RPJMDes dan RPJMD itu berjalan dengan caranya masing-masing. “Memang yang kami harapkan saling mendukung program. Prinsip kita, jika desa maju otomatis kota maju. Maju desa otomatis Indonesia maju,” cetusnya saat di wawancarai media ini.
Adepron mengatakan, jangan sampai keluar statement bahwa desa memberatkan APBD. Sebab, perintah alokasi dana untuk desa adalah perintah undang-undang.
“Salah satu caranya didampingi lah masing-masing desa itu dengan program. Kami telah melihat dalam beberapa Musrenbang desa maupun kecamatan, adanya statement dari pemerintah daerah untuk fokus peningkatan ekonomi masyarakat. Tentu harus dipandu juga desa itu dalam penyusunan dari APBDes untuk RPJMDes,” imbuhnya menjelaskan.
Kemudian, selanjutnya untuk peningkatan ekonomi kreatif masyarakat. Adepron mengharapkan pemerintah daerah sering-sering berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menggaet dana APBN demi peningkatan ekonomi masyarakat.
“Sebab, kami melihat pemerintah pusat melalui APBN, banyak cara untuk mendapatkannya. Masing-masing OPD mesti punya inovasi dan kreasi untuk mempunyai program meningkatkan perekonomian masyarakat,” harapnya.
Bukan bermaksud kritis, masing-masing OPD itu sekarang hanya menjalankan program-program yang telah ada saja. Sangat minim sekali inovasi yang dibuat. Dalam keadaan seperti ini, semestinya pemerintah daerah termasuk DPRD harus berpikir keras.
“Kami sempat juga menyentil saat pembahasan penyusunan APBD. Masing-masing OPD ini pandainya hanya belanja,” ungkapnya.
Adepron juga mengatakan, pelaku UMKM di Kota Sawahlunto pada umumnya mengeluh. Jadi, keluhan itu hanya bisa dijawab dengan program-program inovasi dari pemerintah daerah. *Leo
Leave a Reply