Wako Bikttinggi Jawab Pemandangan Umum Fraksi Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019

Wawako Irwandi saat membacakan pertanggungjawaban.
Wawako Irwandi saat membacakan pertanggungjawaban.

Bukittinggi, Editor.- Wali Kota Bukittinggi melalui Wakil Wali Kota Bukittinggi Irwandi, menjawab pemandangan umum fraksi fraksi di DPRD, atas ranperda pertanggungjawaban APBD 2019 dan Ranperda Transportasi Darat. Jawaban itu disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Bukittinggi, Rabu (22/07).

Wakil Wali Kota Bukittinggi, Irwandi, saat membacakan jawaban wali kota, menyampaikan, terkait pertanyaan fraksi di DPRD tentang kontribusi Silpa yang cukup tinggi, dijelaskan bahwa kontribusi silpa pada dasarnya merupakan penerimaan biaya yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran, apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada belanja. Silpa dibagi dua, silpa negatif dan silpa positif.

“Silpa positif terjadi apabila pendapatan melebihi target yang ditetapkan seperti pencapaian realisasi lain lain PAD yang sah,” jelas Irwandi.

Silpa Negatif, merupakan kondisi dimana realisasi pendapatan berada di bawah target . Untuk tahun 2019 lalu, sumber Silpa didistribusikan dari pelampauan penerimaan PAD minus Rp 11 milyar lebih Pelampauan penerimaan dana perimbangan minus Rp 10 milyar lebih. Pelampauan penerimaan lain lain pendapatan daerah yang sah Rp 460 juta lebih. Penghematan terhadap belanja Rp 174 milyar lebih. Sisa dana bos sebesar Rp 1,9 milyar lebih, sisa dana JKN sebesar Rp 398 juta lebih dan sisa dana cadangan yang belum dicairkan minus Rp 45 milyar lebih.

“Kedepan, Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus berupaya untuk mengurangi Silpa dengan cara meningkatkan daya serap anggaran di SKPD masing-masing serta peningkatan kualitas perencanaan sehingga di tahun mendatang silpa akan semakin kecil,” ujar Wawako.

Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi atas pemandangan umum terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019. Kemudian, apresiasi juga ditujukan atas pemandangan umum fraksi yang disampaikan fraksi di DPRD atas ranperda transportasi darat.

“Semoga dengan lahirnya perda transportasi darat nantinya, diharapkan tercipta kondisi lalu lintas yang tertib, nyaman serta aman,” pungkas Irwandi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Nur Hasra, juga mengapresiasi jawaban wali kota yang disampaikan oleh wakil wali kota atas pemandangan umum fraksi di DPRD terhadap dua ranperda yang dihantarkan.

“Jawaban ini tentu akan menjadi bahan bagi anggota DPRD untuk melakukan pembahasan terkait dua ranperda ini,” ujarnya.** Widya

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*