Ekonomi Kerakyatan di Kab. Solok, Tanpa Modal Adalah Sebuah Keniscayaan

Tulisan ini terinspirasi dari sebuah percakapan seorang kawan. Tanpa maksud mendiskreditkan pihak tertentu maka saya menulis ini sebagai bahan renungan kita bersama dimana ada masalah untuk mencapai ekonomi yang maju di Kabupaten Solok, apa itu ?

Modal

Modal adalah hal yang pertama kali terlintas dalam pemikiran seseorang jika ingin memulai usaha. Sebagian besar masyarakat di daerah pengahasil beras ternama ini hidup sebagai petani. Diantara banyak petani itu hanya bekerja menerima upah karena tidak mempunyai lahan. Lahan yang ada hanyalah pekarangan rumah yang sangat kecil. Pekarangan rumah itu juga ada yang tidak bisa dipergunakan sebagai lahan pertanian secara hidroponik lantaran kebanyakan petani hidup di gurun orang. Mereka menumpang di tanah orang dengan mengadu nasib pergi ke sawah bila ada orang “manongkang atau manyabik padi”, selain itu ada juga yang hanya “maurek bawang” milik toke yang dibeli ditempat lain.

Mau berusaha, lahan tidak ada, hidup saja masih numpang ditanah orang. Lalu, sebagian lagi, yang lebih miris. Ada diantara petani yang hanya benar-benar mengharapkan masa panen untuk mengais rezeki dari alam, bercocok tanam atau merayakan panen agar dapat melangsungkan hidupnya.

Ketika penulis bertanya kepada petani itu, tentang apa masalah yang ia alami karena terus saja ia bekerja sebagai buruh tani. Tidakkah ada kemauan untuk menggarap lahan mereka sendiri dan atau tidakkah ada bantuan permodalan yang bisa ia gunakan untuk membentuk pekerjaan baru ?, pertanyaan itu dijawab dengan tetesan air mata.

Mereka menjawab tidak ada modal. Bantuan KUR dari pemerintah yang katanya dapat diambil tanpa agunan ternyata masih sulit mereka peroleh dikarenakan bank pelaksana meminta jaminan  seperti jaminan BPKB kendaraan, sertifikat tanah atau surat berharga lainnya. Beruntung mereka yang memiliki syarat itu, mereka bisa memperoleh KUR dengan jaminan yang sangat membantu. Persoalannya, bagaimana dengan masyarakat yang benar-benar tidak punya jaminan itu ?

Tidakkah ada solusi dari pemerintah untuk menangani persoalan ini? Jika tidak, susah benar jadi rakyat. Benar-benar susah jadi rakyat.

Jaminan tidak ada untuk memperoleh bantuan KUR dari pemerintah, solusi lain tidak ada pula, malang benar jadi petani yang tak bermodal. Begitulah yang terlintas dipangana penulis. Bagaimana mendapatkan modal usaha jika jaminan tidak ada, sekali lagi, hidup saja masih numpang ditanah orang.

Menghambat Program Pemerintah

Pemerintah dari tingkat pusat hingga ketingkat terendah seperti Desa atau Nagari di Sumbar meneriakkan ekonomi kerakyatan. Geloranya sampai kepelosok tak terjangkau telkomunikasi sekalipun, tak tanggung-tanggung, ratusan penghargaan mungkin sudah disiapkan untuk siapa saja yang berhasil menyukseskan program ekonomi kerakyatan itu. Setidaknya Sumbar dan Kab. Solok juga selalu berusaha untuk merebut penghargaan tersebut. Tapinapa gunanya jika ratusan penghargaan tidak diiringi oleh fakta dilapangan.

Masyarakat yang hidup dari buruh tani yang menumpang ditanah orang itu tadi menjerit soal modal usaha, tanpa solusi pemerintah meneriakkan ekonomi kerakyatan dan berharap mendapatkan penghargaan. Seolah-olah dengan penghargaan itu masyarakat kita telah keluar dari zona kemiskinan. Ah, memuakkan.

Ketiadaan solusi pemerintah terhadap persoalan modal usaha bagi masyarakat rasanya masih membuat kita sedih jika penghargaan itu tetap disematkan kepada daerah ini melalui kepala daerah yang sekaligus kepala pemerintahan. Apa gunanya ratusan penghargaan itu jika jerit tangis masyarakat pedesaan yang kekurangan modal masih terdengar ketelinga kita. Buat apa pula ratusan penghargaan jika pekik jelata masih menggema dimana-mana.

Persoalan demi persoalan ini tentu harus dicarikan solusinya agar cita-cita ekonomi kerakyatan itu benar-benar bisa terlihat, ada bekasnya dimasyarakat kita. Modal usaha menjadi kendala utama dalam pertimbangan para pemuda dan masyarakat pada umumnya untuk berusaha sendiri. Ini perlu perhatian khusus jika ekonomi kerakyatan itu benar-benar mau diwujudkan. Jika persoalan klasik ini masih berlaku dan menjamur maka niscaya program pemerintah menjadi terhambat, bahkan terancam gagal. Rencana pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan akan mati bersama sejarah buram yang akan selalu saja di ingat oleh generasi negeri ini.

Alam Yang Menjanjikan

Dalam buku “Syamsu Rahim : Mambangkik Batang Tarandam”, Bupati Solok periode 2010-2015 itu menyebutkan alam Kabupaten Solok sungguh menjanjikan. Dari utara hingga selatan, dari timur ke barat ,  Kab. Solok kaya akan lahan namun tidak tergarap secara menyeluruh. Tanah subur dan alam yang menjanjikan itu seolah luput dari mata para pengambil kebijakan hingga solusi modal usaha bagi masyarakat penghuni bumi markisah ini belum juga ada. Akhirnya, alam yang sebetulnya hijau itu belum mampu memberikan kesejahteraan bagi penghuninya.

Keenganan pemerintah memberikan solusi modal benar-benar terlihat saat ini. Ada anak nagari yang mau buka usaha kesulitan modal namun tidak dibantu oleh pemerintah. Investor dari luar dibawa kedalam daerah untuk menggarap kekayaan negeri ini.

Lapangan Kerja Tidak Ada Pengangguran Meningkat

Ketiadaan modal usaha membuat generasi berfikir untuk berwirausaha. Banyak diantara mereka yang sarjana memilih menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sekalipun untuk jadi tenaga harian lepas dipemerintahan saja dipercaya harus memiliki  ‘Orang Dalam’ pula. Belum lagi soal moratorium PNS yang diberlakukan pemerintah sekarang. Hal ini membuat kondisi ekonomi makin merosot tajam kebawah. Gara-gara itu pula angka pengangguran terus meningkat, maling merajalela dimana-dimana, bahkan sampai kepada sopir pegawai Bank Nagari di Alahan Panjang Kab. Solok dikabarkan ikut menjadi otak pencurian uang nasabahnya beberapa waktu lalu. Ini membuktikan betapa sulitnya ekonomi saat ini.

Dengan adanya modal yang dapat merangsang orang untuk berusaha mandiri maka akan mampu membentuk banyak lapangan kerja baru dan dapat membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran yang berujung kriminal itu tadi.  Modal ada, usaha berjalan, ekonomi tidak stagnan dan kriminal berkurang karena pengangguran tidak lagi menjamur. Kemiskinan teratasi rakyat sejahtera.

Kalau sudah begitu barulah penghargaan itu benar-benar membanggakan. Semoga pemerintah bisa mempertimbangkan ini dan semoga ekonomi kerakyatan tidak sekedar retorika belaka. ** Risko Mardianto

1739 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*