Menyoal Penggantian Pejabat di Sumbar

Sakali aia gadang, sakali tapian barubah

Sakali gadang batuka, sakali caro baganti

(sekali air besar, sekali tepian berubah

sekali pimpinan berganti, sekali sistem berganti)

Kebenaran pepatah warisan leluhur Minang di atas memang tak bisa dipungkiri dan perubahan demi perubahan terus belanjut. Ya. Tak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. Namun perubahan itu saja bisa saja menju ke arah yang lebih baik atau sebaliknya menjadi lebih buruk.

Salah satu yang menjadi mekanisme perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang disebut-sebut sebagai pesta demokrasi, walau kata demokrasi itu tak ditemukan dalam UUD 45 dan Pancasila yang menjadi dasar dan falsafah Republik Indonesia.

Tanpa disadari Pemilu dan Pilkada telah menjadikan Indonesia terkotak-kotak, kata — musyawarah dan mufakat — jadi kehilangan makna. Partai dan pribadi pemenang Pemilu dan Pilkada pada umumnya merasa besar sendiri dan cenderung mengabaikan kelompok yang kalah. Tak jarang pelampiasan syahwat kekuasaan mereka jadi tak terkendali sehingga rasa kesatuan dan persatuan yang menjadi dasar pemikiran berdirinya republik ini mengalami degradasi dan semakin rapuh.

Syahwat kekuasaan para pemenang Pemilu dan Pilkada saat ini terkesan sangat mengabaikan azas profesionalisme yang sangat dibutuhkan agar dimamika pembangunan terus berlanjut  dan rakyat bisa merasakan arti kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan dengan harta,  darah dan nyawa. Tidak saja di tingkat nasional, di tingkat provinsi, kabupaten dan kota azas profesionalisme itu kian jauh panggang dari api karena azas “like and dislike” semakin kental dan membudaya.

Di Sumatera Barat misalnya. Amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah, telah dijadikan oleh sebagian besar kepala daerah pemenang  Pilkada untuk melampiaskan syahwat kekuasaannya, terutama para incumbent yang berhasil mempertahankan jabatannya.

Tak sedikit para pejabat potensial dan profesional dibidangnya yang tersingkir karena dinilai tidak mendukung kepala daerah terpilih pada saat Pilkada berlangsung. Jabatan-jabatan strategis sudah dipastikan dipegang oleh orang “dekat” kepala daerah meski dia tak kredibel untuk jabatan tersebut, walaupun secara administratif dia punya syarat untuk itu.

Bila merujuk pada  PP No 18 Tahun 2016 Pasal 78, cukup banyak pejabat Pemprov dan Kabupaten/Kota di Sumbar yang rata-rata dilantik secara “galodo” tak memenuhi kriteria, meski sebelumnya mereka telah mengikuti uji kompetensi dan “lelang jabatan” yang dilaksanakan oleh lembaga terkait.

Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja tampaknya tak menjadi pertimbangan utama bagi kepala daerah di Sumbar dalam memilih dan menentukan pejabat lembaga tertentu. Azas like and dislike telah mengalahkan azas profesionalisme dan itulah kenyataan yang terjadi. Terkait hal ini, tak salah bila Rahmat Wartira, pengacara ternama dan juga seniman mengatakan, pemilihan pejabat di Sumbar saat ini bak pepatah Minang — kampia alah sudah, pandan bisuak baru kadicari — yang sangat memiriskan.

Ironis memang. Bahkan syahwat kekuasaan kepala daerah di Sumbar tersebut terkesan tidak manusiawi dan telah membunuh karakter serta karir orang-orang profesional dibidangnya karena budaya like and dislike dan azas balas budi. ** Rhian D’Kincai

 

 

 

 

 

 

 

 

1052 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*