Sawahlunto, Editor.– Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa dengan Tema Pengelolaan Dana Desa yang Cepat, Tepat dan Terpadu sebagai Upaya Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19.
Kepala Desa beserta perangkatnya dan Organisasi Perangkat Daerah mengikuti Workshop tersebut, di Gedung Pusat Kebudayaan, Kamis (27/10).
Workshop itu menghadirkan empat Narasumber yaitu anggota DPD RI Leonardy Harmainy, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar Dessy Adin, Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri Lutfi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar Ahmar Rudi.
Wali Kota Sawahlunto Deri Asta mengatakan dengan Alokasi Dana Desa yang cukup besar sementara kemampuan Aparatur Desa dalam mengelolanya terbatas maka peran Pemerintah Pusat dan Daerah untuk pengawasan dan pembinaan sangat diperlukan.
“Harus diawasi dan dibina secara berkelanjutan agar Alokasi Dana Desa itu dapat efektif dan efisien kemudian bisa dipertanggungjawabkan sesuai regulasi yang berlaku”kata Wali Kota Deri Asta
Disebutkan Wali Kota Sawahlunto Deri Asta, peran Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan membina Dana Desa adalah keikutsertaan OPD dalam Musrenbang Desa, membuat Regulasi, membentuk Tim Pembina dan Teknis Desa, Monitoring dan Evaluasi (Monev), ikut serta dalam audit setelah program dilaksanakan.
“Alhamdulillah penggunaan Dana Desa yang dikolaborasikan dengan APBD telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Sawahlunto. Sehingga sekarang angka kemiskinan Sawahlunto paling rendah di Indonesia, yaitu 2,38 persen sementara rata-rata nasional jauh diatas itu yakni 10,14 persen,” tutup Deri Asta.**Leo/Prokopim
Leave a Reply