Padang, Editor.- Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan, Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, akan tetapi hampir di semua lini kehidupan, yang paling parah adalah sektor ekonomi.
Untuk itu DPRD Sumbar mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 10 miliar di tahap awal untuk pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Corona (Covid-19). Dana ini dititipkan pada sektor perbankan.
Hal ini terungkap saat diskusi panel yang digelar DPRD Sumbar dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Bank Nagari, Kamis (25/6)
Ia menuturkan, DPRD akan mengusulkan untuk tahap awal sebesar Rp 10 miliar di APBD guna pemulihan ekonomi. Dana ini dititipkan pada sektor perbankan. Bagi UMKM yang membutuhkan dana untuk modal, imbuhnya, dapat diberikan pinjaman lunak antara Rp1 juta hingga Rp 2,5 juta.
“Dengan dana sebesar Rp. 10 miliar, bisa membantu permodalan sebanyak 5,000 hingga 7,500 UMKM, untuk berproduksi kembali,” katanya.
Ia menambahkan, dalam menyikapi kondisi perekonomian masyarakat yang terdampak karena pandemi, DPRD Sumbar sengaja melakukan diskusi panel. Hal tersebut bertujuan, untuk mencarikan solusi dan upaya untuk menggerakan kembali roda perekonomian.
“Perekonomian Sumbar sangat didukung oleh UMKM, sedangkan usaha menengah dan besar jumlahnya sangat sedikit. Oleh sebab itu fokus adalah bagaimana menggerakan kembali UMKM untuk berproduksi,” katanya.
Dia mengatakan World Bank memperkirakan, pendemi Covid-19 akan membawa ekonomi dunia pada era krisis baru yang lebih parah dari krisis moneter sebelumnya.
Bagi sektor perbankan, lanjutnya, DPRD mengimbau memberikan dukungan dan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan modal kerja pasca pendemi Covid-19. “Tanpa dukungan dari perbankan, tentu akan sulit bangkitnya kembali perekonomian masyarakat ,” katanya.
Ia memaparkan, dari informasi Dinas Koperindag Sumbar, diperkirakan hampir 400 ribu dari 593 UMKM terdampak Covid-19. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Disisi lain, meningkatnya angka pengangguran dan semakin banyaknya masyarakat yang masuk dalam kelompok miskin.
Sementara itu Pakar Ekonomi Sumbar, Werry Darta Taiful berpandangan, disamping mengalokasikan anggaran pada komposisi APBD provinsi, gubernur harus membangun komunikasi dengan bupati/walikota untuk melakukan gerakan yang sama, yaitu mengalokasikan anggaran dari APBD masing-masing sebagai bantuan permodalan bagi UMKM.
Apabila masing-masing daerah bisa mengalokasi anggaran sebesar Rp2 miliar saja, sambungnya, maka akan terkumpul dana sebesar Rp38 miliar. Apabila masing-masing UMKM diberikan pinjaman antara Rp 1 juta hingga 2 juta, maka dapat membantu sebanyak 25.000 hingga 30.000 UMKM.
“Ini tentu akan sangat besar dampaknya terhadap perkembangan UMKM pasca pendemi Covid-19 ini,” tegasnya. ** Herman
Leave a Reply