Tim Penilai APN Kunjungi Kab. Limapuluh Kota

Limapuluh Kota, Editor.- –  Tim penilai Tahap II Anugerah Pragipta Nusantara (APN) tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2017, sambangi Kabupaten Limapuluh Kota guna melihat dokumen Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten setempat Rabu (7/3).

Kedatangan tim dari Provinsi Sumbar itu, di terima Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, H. Yendri di aula kantor Bapedda, Bukik Limau, Sarilamak.

“Mudah-mudahan, di tahun 2017 ini Kabupaten Limapuluh Kota berhasil meraih Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara. Paling tidak, mampu mendulang prestasi pada tahun 2015 lalu dimana Kabupaten Limapuluh Kota berhasil masuk nominasi tiga besar,” ujarnya.

Untuk itu, Yendri Thomas meminta seluruh stakeholder yang hadir dalam penilain ini, diharapkan benar-benar membantu tim penilai dalam melakukan penilain, dalam hal menjawab yang berkaitan dengan RKPD di Kabupaten Limapuluh Kota.“ Selama ini kita telah sukses melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pembanguan Daerah (RKPD) dan Musyawarah Perencanangan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Nagari sampai ke tingkat Kecamatan, dalam waktu dekat kita juga akan menggelar Forum SPKP” ujarnya.

Sayangnya, menurut  Yendri Thomas dalam rangka penyusunan perencanaan yang dilaksanakan pemerintah daerah Kota dan Kabupaten terkendela dengan  singkronasi pemerintahan di Provinsi.

“Kami kesulitan sinkrosinasi perencanaan Kabupaten Kota dengan Provinsi, terkadang Provinsi agak terlambat, mudah-mudahan kedepan melalui Bapeda Provinsi kita bisa singkronkan antara pemerintah Kota /Kabuapten dan Provinsi. Pasalnya, 95 % masalah keuangan yang dialami Kabupaten Limapuluh Kota tergantung kepada Pemerintah Provinsi dan pusat,” ujarnya.

Tim Penilai ini diketuai Hefdi dari Bapeda Sumbar, serta tim independen yang terdiri dari Prof. Weri dan Prof. Meilinda dari universitas Negeri Andalas (Unand), serta Musiran dari Universitas Negeri Padang (UNP). ikut hadir  Mahasiswa Fakultas Pertanian Unand program studi Agribisnis.

Menurut Hefdi, penilain tahap II ini merupakan pencarian Kabupaten terbaik dalam penyusunan RKPD, untuk itu pihaknya melakukan peninjauan tentang apa yang tertuang dalam RKPD,tambahnya.

“Nantinya kami akan melihat penyusunan itu apakah sesuai dengan mekanisme yang ditentukan, dengan melibatkan semua stackeholder dalam masyarakat, sehingga nantinya akan menjadi acuan untuk menentukan Kabupaten mana yang akan terbaik,” ujarnya. ** Yus

881 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*