Telah Direhab 43 Lagi, Masih Tersisa 313 Unit Rutilahu di Padang Panjang

Salah satu rutilahu yang sudah direnovasi.
Salah satu rutilahu yang sudah direnovasi.

Padang Panjang, Editor.- Verifikasi data hampir tuntas. Rencana Pemko Padang Panjang merehab 43 unit lagi rumah tidak layak huni (Rutilahu) di 2022 ini segera dimulai. Jika terwujud ke-43 nya, Rutilahu di kota itu tinggal 313 unit, masih banyak untuk ukuran kota kecil berpenduduk 59.000 jiwa. Lalu, adakah program lanjutannya pada 2023 depan?

Perlunya verifikasi data terhadap Rutilahu tadi dilakukan terlebih dulu ke lapangan, ungkap Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan  Lingkungan Hidup (Perkim-LH) Kota Padang Panjang, Alvisena, karena sebagian tanah tempat berdirinya tidak memenuhi syarat untuk diberi izin mendirikan bangunan (IMB).

Di antara bentuk persoalannya, Rutilahu tadi ada yang berdiri di tepi ngarai, tepi sungai, tepi jalan raya, tepi rel kereta api, di bawah tebing bukit, di tanah kemiringan di atas 65 derjat, dan di area RTH. Berikut, ada di tanah sewa yang pemiliknya enggan menyewakan jangka panjang minimal 15 tahun. Makanya, kegiatan sertifikasinya cukup makan waktu.

Kini, sejalan sudah hampir tuntasnya kegiatan verifikasi data itu, rencana rehab 43 unit Rutilahu tersebut akan segera dimulai. Sumber dananya, sharing antara bantuan Pemko Padang Panjang dengan swadaya dari pihak pemilik Rutilahu. Pola ini mengikuti program Kementerian PU-PR dalam merehab 52 unit Rutilahu di Padang Panjang pada 2021 lalu.

Besar bantuan Pemko lewat APBD 2022 itu juga Rp 20 juta/unit, atau total Rp 860 juta untuk 43 unit. Ini sebagiannya program Pokir Anggota DPRD, sebagian lain usulan warga di Musrembang. Dana Rp 20 juta/unit itu merupakan dana stimulan untuk memicu swadaya warga dalam merehab Rutilahu tadi, ujar Alvisena didampingi Kabid Perkim, Nurasrizal, Agustus 2022 ini.

Tidak heran, pelaksanaan program rehab 52 unit Rutilahu oleh Kementerian PU-PR di Padang Panjang pada 2021 lalu hasil akhirnya bervariasi, tidak sama. Karena besar swadaya yang masuk (yakni berupa dana, tenaga, bahan bangunan dan makanan-minuman) dalam kegiatan merehab masing-masing Rutilahu tadi juga bervariasi.

Untuk 2023 Diajukan di APBD & APBN

Ditanya, bagaimana rencana kelanjuan program rehab Rutilahu di Padang Panjang pada 2023 datang, mengingat masih ada 300-an unit lagi Rutilahu di kota berjuluk Serambi Mekah itu.

Kepala Dinas Perkim-LH, Alvisena menanggapi, Pemko melalui Dinas Perkim-LH mengajukan program rehab Rutilahu itu jauh lebih besar dari 2022 ini.

Terkait itu, Dinas Perkim-LH mengajukan 2 program bantuan. Pertama, lewat RKPD 2023 Kota Padang Panjang sebesar Rp 1 miliar, yang diharapkan akan bisa masuk APBD 2023. Pengajuan anggaran ini, terpisah menurut Kabid Esdai Bappeda setempat, Erni, sudah ditampung di RKA 2023 sebagai draft Rancangan KUA-PPAS APBD 2023.

Kedua, Pemko Padang Panjang melalui Dinas Perkim-LH, seperti ditambahkan oleh Kabid Perkim, Nurasrizal, juga mengajukan permohonan bantuan anggaran yang lebih besar ke Kementerian PU-PR untuk program rehab Rutilahu pada 2023 datang. Berapa jumlah persisnya permintaan anggaran yang diajukan itu, tidak dirincinya.

Kita sangat berharap kedua program pengajuan bantuan dana untuk lanjutan program renovasi ratusan Rutilahu itu akan terwujud pada 2023 datang. Sisanya pada 2024-2025 datang, misalnya. Sebab, keluarga ekonomi kurang mampu/miskin di rumah-rumah Rutilahu itu tentu juga sangat berharap akan rumah tempat tinggal yang relatif layak, kata Alvisena.

Selain itu, merehab Rutilahu jadi rumah layak huni juga sejalan upaya meningkatkan kualitas Kota Sehat. Berikut, juga sejalan upaya mewujudkan kota layak anak (KLA) yang kini baru di kategori Nindya, dan mewujudkan penghargaan Saka Karya Kencana (MKK) yang kini baru di Mangggala Karya Kencana (MKK).** Ym

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*