Bukittinggi, Editor.- Banyak persoalan yang ditemui wako bersama wawako Bukittinggi saat melakukan inspeksi mendadak ke kawasan Pasa Ateh, Senin (21/04).
Pada kesempatan itu, sejumlah pedagang juga melaporkan banyak hal untuk segera ditindaklanjuti.
Diantara persoalan yang ditemui Wako bersama Wawako dan sejumlah kepada OPD terkait lainnya antara lain gedung Pasa Ateh yang baru ditempati sekitar 40 persen dari jumlah 835 petak toko yang tersedia. Masih Banyak pedagang kaki lima yang menggelar dagangan di luar gedung pasar. Ada sejumlah kios yang disewakan di luar pengaturan Dinas Pasar, termasuk masalah parkir yang tidak dikelola dengan baik.
Menemui kenyataan tersebut, Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, cukup kaget, Pasalnya, saat dibangun lalu, sudah ada komitmen dengan seluruh pedagang untuk tidak menyewakan toko dan kios yang ada.
“Ini akan segera kita tertibkan. Sudah kami himbau dari beberapa minggu lalu, kalau tidak ada yang boleh berdagang di luar Gedung Pasa Ateh. Nah ini, akan segera kita masukkan semua lagi. Semua harus berkeadilan,” tegas Ramlan.
Untuk toko yang tidak dihuni oleh pemiliknya, akan segera ditindaklanjuti kepada pemilik. Para pedagang diharapkan segera menempati toko yang ada, sehingga semua yang telah disiapkan pemerintah dapat dimanfaatkan dengan maksimal.
“Ada 400 lebih petak toko yang tutup, kita akan surati. Jika memang tidak berminat, tentu kunci kita tarik, kita serahkan pada yang minat. Kalau perlu para PKL kita punya toko di Pasa Ateh,” ungkapnya.
Pasa Ateh ini termasuk retribusi jasa usaha. Pemerintah tidak boleh rugi terus. “Kita inginkan semua tertib,” tambahnya.
Selain itu, masalah parkir, Wako juga menegaskan untuk membuka parkir gedung Pasa Ateh 24 jam. Ia juga meminta untuk tidak ada pungli di Pasa Ateh ini, termasuk parkirnya sendiri.
“Saya ingatkan pada dinas terkait, yang namanya gedung milik pemerintah, tidak boleh ada pihak lain yang mengelola atau memungut apapun disitu. Itu pungli namanya. Saya sudah bicarakan ini dengan kejaksaan dan kepolisian. Semua pendapatan harus masuk ke kas daerah. Kedepannya kita akan kembali berlakukan e-money kerjasama dengan seluruh perbankan,” ungkap Wako.
Selanjutnya, Ramlan juga segera meminta tim untuk mengkaji terkait Pasa Putiah dan lapak yang berada di dinding luar Pasa Ateh. Sehingga konsep Pasa Ateh sebagai salah satu green building dapat terealisasi.
“Pasa Putiah akan kita benahi juga. Termasuk juga aktivitas dagang kerupuk sanjai di dinding luar Pasa Ateh, juga ada yang aneh. Kan tidak boleh ada barang pemerintah disewakan. Pemerintah tidak boleh ada sifat pembiaran. Ini akan kita evaluasi. Semua akan dibahas mendalam oleh tim kajian pemerintah daerah,” tegas Ramlan. ** widya
Leave a Reply