Setiap Pilkada, ASN Harus Pandai-Pandai?

Empat kota di Sumbar: Padang, Pariaman, Sawahlunto, dan Padang Panjang, pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang akan melaksanakan Pilkada Serentak gelombang ketiga.

Tidak dapat dipungkiri, setiap pelaksanaan Pilkada, perut aparatur sipil negara (ASN), terutama yang sedang memegang jabatan struktural, baik eselon terendah maupun eselon tertinggi (termasuk Sekdako yang masa dinasnya ada tiga-lima tahun lagi), jadi kembang-kempis.

Apalagi yang akan maju sebagai calon si Kada (kepala daerah) itu adalah pasangan walikota dan wakil walikota yang sedang menjabat alias pasangan yang tidak pecah kongsi.

Ketika pasangan yang tidak pecah kongsi ini menyatakan ingin maju untuk kedua kalinya, ASN yang tidak ingin jabatannya dicopot, atau yang ingin promosi jabatan, haruslah pandai-pandai. Karena, sesuai peraturan-perundangan yang berlaku, enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, si Kada masih berwenang melaksanakan pelantikan pejabat strukturalnya.

Artinya, diminta atau tidak diminta, ASN harus ikut berpartisipasi, mungkin diam-diam menyumbangkan dana, atau membiayai pengadaan baliho, spanduk, kartu nama, dan sebagainya. Jika tidak demikian, melalui pengaruhnya di tengah masyarakat, ASN sekurang-kurangnya mengupayakan dukungan suara.

Ketika si Kada menang berkat bertambahnya dukungan suara melalui massa ASN ini, hal inilah yang jadi ukuran dalam mutasi han promosi jabatan yang lazim dilaksanakana setiap selesai Pilkada, walaupun hanya untuk pengadaan baliho, spanduk, kartu nama, dan sebagainya itu. Bukan karena kapabilitas dan prestasi yang telah diraih ASN bersangktan.

Contohnya ketika penulis bertugas di lingkungan Pemkab Padang Pariaman tahun 2001-2016. Rekan-rekan wartawan menyatakan penulis layak sebagai Kabag Humas. Alasan mereka: pendidikan S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia  IKIP Padang, berpengalaman (tiga kali Kasubag di Bagian Inforkom/Bagian Humas dan Protokol), wartawan (Haluan), dan memahami kepentingan industri pers.

Memahami  memahami kepentingan industri pers dibuktikan dengan adanya kerja sama pengadaan rubrik Padang Pariaman pada empat surat kabar harian dan enam surat kabar mingguan terbitan Sumbar/Padang. Melalui halaman kerja sama ini, Muslim Kasim jadi bupati yang paling populer di Sumbar. Dan dapat jadi nilai tambah apabila maju sebagai Calon Kada Provinsi Sumbar. Ternyata, Muslim Kasim terpilih sebagai Wakil Gubernur Sumbar pada Pilkada Serentak tahun 2010.

Artinya, saya layak karena ada keahlian, dan paham dengan fungsi dan kepentingan industri pers. Ternyata meleset, yang dilantik Bupati Muslim Kasim dan Bupati Ali Mukhni orang lain, yang menurut rekan-rekan wartawan kurang layak.

Saya orangnya memang tidak ambisius. Lagi pula, darah Minang, seniman dan wartawan membuat saya tidak ingin meminta tolong memperoleh jabatan kepada siapa pun, termasuk Bupati. Saya punya prinsip: “Kok kayo kayo sorang jelah, kok bapangkek bapangkek sorang jelah, nan aden ndak kamaminta tolong”.

Di samping itu, saya ingat sabda Nabi Muhammad kepada Abdurrahman bin Samurah: “ janganlah engkau meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberi tanpa memintanya niscaya engkau akan ditolong (oleh Allah subhanahu wa ta’ala dengan diberi taufik kepada kebenaran). Namun jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu niscaya akan dibebankan kepadamu (tidak akan ditolong).”

Oleh karena itu saya dinilai kurang pandai-pandai. Kesimpulannya, berikan jabatan kepada ahlinya, bagi seseorang yang mendapat amanah sebagai kepala daerah karena Pilkada, ternyata hanya sekedar manis di bibir saja. Jika ASN tak pandai-pandai (menjilat dan memberi sedekah), jangan berharap mendapat dan memperoleh promosi jabatan. Lebih baik jadi ustad, atau ungku saja, sering menerima tetapi jarang memberi sedekah. ** Rafendi

** Penulis mantan ASN Padang Pariaman dan wartawan Portal dan Tabloid Berita Editor.

 

 

701 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*