Setelah Sosialisasi di KPK, Pemko Bukittinggi Konsultasi Pengelolaan Keuangan ke Kemendagri

Bukittinggi, Editor.- Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam, melakukan konsultasi dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, usai mengikuti sosialisasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi di gedung KPK, Jumat, 25 Oktober 2024.

Menurut Pjs Wali Kota Bukittinggi, konsultasi dilakukan terkait tata kelola keuangan daerah, baik terkait bansos, belanja modal dan lainnya.

Hal ini dilakukan,agar terjadi sinkronisasi pemahaman oleh pemko, antara sosialisasi KPK dengan penjelasan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah.

Intinya, menurut Hani S Rustam adalah, bagaimana kita mendapatkan materi pengelolaan keuangan daerah yang benar benar akuntabel, transparan dan terarah. Sehingga, tidak ada kebijakan terkait keuangan daerah yang salah arah, salah aturan, salah kaprah yang dapat merugikan pemerintah daerah dan masyarakat, jelasnya

Pjs Wako Bukittinggi berharap, semua berjalan sesuai aturan. Apalagi saat ini kita tengah menyusun APBD 2025,” ungkap Hani.

Sementara Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Muhamad Valiandra, SE., MAP, bersama Plh. Direktur Pendapatan Daerah, Raden An’An Andri Hikmat SR, AP, MM, yang menerima rombongan Pemko Bukittinggi itu, menjelaskan, keuangan daerah harus dikelola dengan baik, terutama terkait administrasinya. Penyusunan serta pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip transparan, akuntabel dan sesuai aturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang bertujuan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang baik, akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan tepat sasaran.

“Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan keuangan daerah. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya. ** Widya