Sekdaprov Sumbar, Alwis: SPM Harus Dilaksanakan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat

Sekdaprov Sumbar, Aliwis saat memberi sambutan.
Sekdaprov Sumbar, Aliwis saat memberi sambutan.

Padang. Editor.- Penerapan Sistem Pelayanan Minimum (SPM) dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk melayani masyarakat, bagaimana masyarakat merasa puas dan senang. Namun kenyataannya saat ini masih saja masyarakat kita tidak puas terhadap pelayanan pemerintah.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Alwis saat membuka acara Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di aula Kantor Gubernur, Senin (4/2).

Hadir dalam acara sosialisasi tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Alwis, Asisten Pemerintahan dan Otonomi Daerah Devi Kurnia, Direktur Singkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri Sri Purwaningsih, SH, MAP, Kepala Biro Pemerintahan Drs. Iqbal Ramadi Payana, M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Ketua Panitia Anggaran DPRD Kabupaten/Kota dan Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar.

Sekdaprov Sumbar selanjutnya menyampaikan, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus ada penerapan pemenuhan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terhadap masyarakat.

Pemahaman mengenai puas atau tidaknya masyarakat merupakan perbedaan antara harapan tentang kinerja suatu pelayanan dengan yang dialami atau diterima.

“Tentunya keadaan seperti itu tidak dibiarkan berlama-lama, mesti dibenahi dan diperbaiki oleh setiap aparatur pemerintah agar tercipta dan terwujudnya kondisi masyarakat yang lebih baik,” kata Alwis.

Alwis berharap dengan adanya acara sosialisasi ini dapat memberikan motivasi pemahaman strategis  dalam pelayanan pada masyarakat sesuai dengan Permendagri nomor 100 tahun 2018.

Sementara itu panitia pelaksana Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar Iqbal Ramadi Payana mengatakan, bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka,” katanya.

Iqbal menambahkan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat, sebagaimana diatur secara teknis dalam Permendagri nomor 100  Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. ** Zardi/Hms

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*