Ranperda Perubahan APBD Kota Sawahlunto 2021 Disahkan

Pengesahan Ranperda.
Pengesahan Ranperda.

Sawahlunto, Editor.- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Sawahlunto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Pembahasan dimulai dari pemandangan fraksi, nota jawaban walikota dan pendapat fraksi hingga pengesahan jadi Perda saat Paripurna, Selasa 28 September 2021 di gedung Wakil Rakyat Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto.

Berdasarkan data yang di peroleh Editor, Fraksi Gerakan Restorasi Keadilan Indonesia Raya dapat menerima dan menyetujui Ranperda Sawahlunto tentang Perubahan APBD Kota Sawahlunto tahun anggaran 2021 untuk dijadikan Perda Kota Sawahlunto serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna kepentingan masyarakat dan kemajuan Kota Sawahlunto.

Fraksi PKPI juga menyatakan dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang APBD-P tahun 2021 Kota Sawahlunto dan selanjutnya dapat diproses menjadi Perda Kota Sawahlunto tahun 2021 sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Senada, Fraksi PAN, Golkar dan PDIP DPRD Kota Sawahlunto menyatakan dapat menyetujui Ranperda tentang APBD-P tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Perda sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP, Demokrat dan Perindo) DPRD Kota Sawahlunto selanjutnya juga menyatakan dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang APBD-P tahun 2021.

Ranperda sebagaimana dimaksud di atas dapat diproses dan ditetapkan menjadi Perda Kota Sawahlunto dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan fraksi diatas.

Pendapat akhir Walikota Sawahlunto terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, menyampaikan  apresiasi dan rasa terima kasih yang tulus kepada jajaran Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Sawahlunto yang telah bersinergi sehingga proses pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berjalan dengan lancar.

“Terhadap perhatian DPRD dan jawaban kami pada pada Nota Jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD pada hari Jum’at lalu atas Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900/4694/Keuda tanggal 26 Juli 2021 perihal Surat Teguran belum melakukan realisasi pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah (Innakesda) yang bersumber dari Refocusing 8% DAU/DBH telah langsung kita tindaklanjuti dengan menyampaikan capaian realisasi Innakesda sebesar 59% pada tanggal 15 Agustus 2021,” pungkasnya.**Leo

52 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*