Padang, Editor.- Sehubungan dengan telah dimulainya proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Solok Tahun 2018, untuk lebih memantapkan pemahaman mengenai undang-undang dan aturan tentang pengadaan barang/jasa maka perlu dilakukan bimbingan teknis untuk personil pokja, ULP/LPSE dan pejabat pengadaan dilingkungan pemerintah daerah Kab. Solok.
Personil ULP/LPSE dan pejabat pengadaan adalah merupakan PNS-PNS pilihan yang telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai anggota pokja ULP/LPSE dan pejabat pengadaan.
Hal itu diungkapkan Bupati Solok Gusmal, SE. MM dalam sambupatannya pad pembukaan Pembukaan Bimbingan Teknis Bagi Personil ULP/LPSE Dan Pejabat Pengadaan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, bertempat di Hotel Axana, Padang,. Rabu (14/3).
Lebh lajut dikatakan bupati, untuk pokja panitia ULP diharapkan menetapkan pemenang betul-betul sesuai dengan aturan yang berlaku, hindari permasalahan yang akan muncul jangan tegoda oleh jani-jani siapapun.
“Untuk menghindari pelanggaran dalam proses pengadaan barang/jasa maka diharapkan kepada seluruh anggota pokja ULP/LPSE dan pejabat pengadaan agara mempunyai integritas dan berani melawan kebijakan yang salah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Gusmal.
Kepada seluruh peserta bimtek agar dapat mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dengan sebaik-baiknya agar ilmu yang disampaikan narasumber dapat bermanfaat dengan baik. Kepada narasumber kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya yang akan melakukan transfer ilmu kepada segenap personil ULP/LPSE dan pejabat pengadaan barang dan jasa, kata bupati.
Kegiatan tersebutdihadiri Asisten Koordinator Ekonomi Pembangunan Kesra Drs. Suharmen, MM, Kabag Pembangunan Ardi, ST, M.Si, Kabag Humas Devi Pribadi, S.Sos. Narasumber dari dari bimtek ini adalah LKPP Jakarta M. Nuryahya dan diikuti 30 orang peserta terdiri dari anggota pokja ULP/LPSE dan pejabat pengadaan di Kab. Solok. ** Febrian D’Gumanti/Kobar/Hms
Leave a Reply