Percepatan Akses Keuangan Daerah, Perlu Koordinasi dan Sinergi Dengan Pemerintah Pusat

Rapat Pleno pertama TPAKD-OJK provinsi Sumatera Barat bersama Pihak Perbankan, OPD Terkait di ruang rapat Gubernuran Sumbar.
Rapat Pleno pertama TPAKD-OJK provinsi Sumatera Barat bersama Pihak Perbankan, OPD Terkait di ruang rapat Gubernuran Sumbar.

Padang, Editor. – Ada tiga point penting hasil rapat hari ini tehadap upaya percepatan ekonomi masyarakat Sumbar.Yaitu masalah ternak, jagung dan rentenir yang mesti dilakukan upaya nyata dalam penyelesaiannya.  

Hal  ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Drs. Alwis disela-sela Rapat Pleno pertama TPAKD-OJK provinsi Sumatera Barat bersama Pihak Perbankan,  OPD Terkait di ruang rapat Gubernuran, Selasa (5/3/2019).

“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung dan mengapresiasi kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Perbankan dan OPD terkait di Sumatera Barat,” kata Alwis.

Lebih lanjut Sekdaprov Alwis menerangkan, persoalan perekonomian yang terjadi saat ini merupakan sesuatu yang mesti kita carikan jalan keluarnya,  sehingga percepatan akses keuangan daerah dapat berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu.

Pembentukan dan Perkembangan TPAKD merupakan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan erat kaitannya dengan peningkatan taraf hidup masyarakat.Ketersediaan layanan jasa keuangan khususnya yang berskala mikro dapat membantu masyarakat ekonomi menengah bawah dalam meningkatkan kualitas hidup melalui pemanfaatan produk keuangan seperti kredit usaha berskala mikro atau tabungan untuk berinvestasi dalam bentuk aset produkif.

“Dalam konteks upaya percepatan akses keuangan di daerah, diperlukan adanya koordinasi dan sinergiantara pemerintah baik di tingkat pusat,” katanya

Pada rapat pleno kali ini, akan dibahas dan ditetapkan program kerja TPAKD Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2019. Keberhasilan program kerja TPAKD dapat dilihat dari tiga hal berikut: pertama bagaimana program dapat berperan dalam mendukung arah pembangunan pemerintah daerah, kedua seberapa jauh kebermanfaatan program bagi masyarakat, serta ketiga bagaimana keterlibatan stakeholders dalam pelaksanaan program tersebut.

“Diharapkan dalam pelaksanaan program kerja selama setahun kedepan, segenap stakeholders selalu ingat ketiga hal yang menjadi indikator keberhasilan program kerja TPAKD,” jelas Sekdaprov.

Menurut Alwis, dalam rangka mencapai target tingkat inklusi keuangan yang telah ditetapkan, dibutuhkan kerjasama antar pemangku kepentingan yang terdiri dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan semua pihak terkait untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan secara terpadu.  

Sementara itu Kepala OJK Provinsi Sumbar Darwisman menyampaikan, ada dua jenis program TPAK 2019, program penguatan infrastruktur regulasi dan kelembagaan dalam mendukung akses Keuangan dengan program kegiatan pengembangan kawasan inklusi keuangan terpadu bersinergi dengan nagari mandiri pangan, target 12 nagari dimana pada tahun 2018 sudah teralisasi 35 nagari.

Jenis program kedua literasi keuangan dengan kegiatan, sosialisasi KUR,  Asuransi Mikro, Asuransi Pertanian,  Agen Laku Pandai, Simpan Pelajar dan produk mikro lain kepada UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM,  Dinas Kelautan,  Dinas Peternakan,  Dinas Pertanian,  Dinas Sosial,  Dinas Pendidikan  dan Dinas Pangan. Dengan target 3 sosialisasi  dimana tahun 2018 telah terlaksana  11 sosialisasi.

“Kedua program ini tentunya akan dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil rapat pleno pertama ini. Sehingga kegiatan  yang dilakukan tetap sasaran menjadi solusi dari kondisi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Sumbar,” ujarnya.

Hadir dalam kesempatan itu Kepala OJK Sumbar, Darwisman,  Kadis Peternakan Drh. Erinaldi, MM,  Kadis Pangan Ir. Effendi,  Kadis Pendidikan,  Drs. Busharman Bur, MM,  Kadis Pertanian, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Perdangan dan Perindustrian, Utusan Bank Indonesia, Bank Nagari,  Bank BNI,  Bank BRI, Kepala Biro Perekonomian Ir. Arsyad, MM. ** Zardi/Hms

799 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*