Pemko Sawahlunto Serahkan LKPD Tahun 2021 Kepada BPK RI Perwakilan Sumbar

Wali Kota Sawahlunto Deri Asta dan Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Yusna Dewi.
Wali Kota Sawahlunto Deri Asta dan Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Yusna Dewi.

Padang, Editor.- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 diserahkan Walikota Deri Asta kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumbar Yusna Dewi, pada Jum’at 04 Maret 2022 di Gedung BPK RI Sumbar.

LKPD ini merupakan bahan audit bagi BPK untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota dalam menggunakan dana publik (APBN dan APBD).

Walikota Deri Asta menyebutkan, penyerahan LKPD selain kewajiban dan rutinitas pelaporan anggaran, juga merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Sawahlunto untuk senantiasa berupaya menciptakan good governance and clean governance (kinerja pemerintahan yang baik dan bersih). Laporan Keuangan ini juga bisa mengukur bagaimana akurasi antara kemampuan keuangan dengan riil pembangunan yang dilakukan daerah.

Meneruskan prestasi selama ini dimana LKPD Sawahlunto selalu diganjar dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Deri Asta mengharapkan LKPD tahun 2021 juga lancar dan bersih sehingga sukses pula meraih WTP.

“Alhamdulillah hari ini telah kita serahkan LKPD pada BPK. Tentu harapan kita pada hasil audit nanti kita kembali mendapatkan opini WTP, sehingga jika itu berhasil maka kita akan mendapatkan WTP tujuh kali berturut – turut,” ujar Deri Asta.

Kota Sawahlunto telah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai enam kali berturut – turut yang kemudian mendapat apresiasi berupa penghargaan dari Kementerian Keuangan RI.

Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Sumbar Yusna Dewi mengapresiasi Pemerintah Kota Sawahlunto yang tergolong cepat dalam menyerahkan LKPD. Novembris juga memuji komitmen pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yang dinilainya cukup akurat dalam menjalankan keuangan di Pemerintah Kota.

“Sesuai UU nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 yang menyatakan gubernur, bupati, walikota wajib menyerahkan laporan selambat – lambatnya tiga bulan sejak tahun anggaran berakhir,” kata Yusnadewi.

Pada penyerahan LKPD Sawahlunto itu, Walikota Deri Asta didampingi Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto, Dr. dr. Hj. Ambun Kadri, MKM, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Afridarman dan Inspektur Sawahlunto, Isnedi.** Leo/Hms

106 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*