Pemko Payakumbuh Gelar FKP tentang RPDT 2023-2026

FKP tentang RPDT di Payakumbuh.
FKP tentang RPDT di Payakumbuh.

Payakumbuh, Editor.- Pemerintah Kota Payakumbuh mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun (RPDT) 2023-2026 yang dilaksanakan di Aula Ngalau Indah Lantai 3 Kantor Wali Kota Payakumbuh, Kamis(27/1)

Kegiatan FKP dibuka secara resmi oleh Wali Kota Payakumbuh yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda.

Turut hadir Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus didampingi Asisten I Dafrul Pasi, Asisten III Amriul Datuak Kirayiang, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Andalas Prof. Dr. rer.soz. Nusyirwan Effendi,Kepala Bappeda Yasrizal, Kepala BKD Syafwal dan Kepala OPD Kota Payakumbuh, Camat, Ketua LKAAM dan Bundo Kanduang Kota Payakumbuh, Ketua TP-PKK beserta jajaran, Ketua GOW Dharmawanita dan organisasi perempuan di Kota Payakumbuh, Ketua Organisasi Kemasyarakatan lainnya, LSM, dan Tokoh Masyarakat.

Wali Kota Payakumbuh yang  diwakilkan Sekretaris Daerah Rida Ananda mengatakan, FKP hari ini berbeda dibandingkan Forum Konsultasi Publik RKPD atau RPJMD.

Sesuai dengan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah Berakhir Pada Tahun 2022, diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun (RPDT) 2023-2026.

Kondisi ini merupakan bentuk antisipasi dari Kementerian Dalam Negeri agar tidak terjadi kekosongan dalam pedoman penyusunan dokumen perencanaan seiring berakhirnya periode RPJMD Tahun 2017-2022.

“Dokumen RPDT 2023-2026 yang disusun secara teknokratik ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lambat minggu kedua Maret 2022. Dalam proses penyusunannya, dokumen RPDT 2023-2026 harus melalui tahapan Forum Konsultasi Publik sebagaimana yang kita laksanakan pada hari ini,” jelas Rida Ananda.

Menurut Rida, Periode RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 berakhir di tahun ini. Dalam kondisi keuangan daerah yang minim terlebih dampak pandemi covid-19 telah menyebabkan dalam dua tahun ini dana transfer daerah terus menurun sedangkan prioritas pemulihan sosial dan ekonomi serta penanganan dampak kesehatan akibat covid-19 lebih menjadi fokus bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akibatnya masih ada target RPJMD yang tidak dapat tercapai secara paripurna. Diantaranya pembangunan Masjid Agung Kota Payakumbuh dan stadion sepak bola berstandar nasional.

“Keduanya sudah menjadi satu kesatuan utuh dalam ranperda tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan batang agam.

Jadi peruntukan dan fungsi ruangnya sudah dikunci di dalam perda tersebut sehingga siapapun kepala daerah setelah ini mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan pembangunannya.

Dilanjutkan, untuk lokasi Masjid Agung seluas 5 hektar sudah tuntas dalam pembebasan lahan. Kawasan Masjid Agung direncanakan menjadi konektor antara kawasan water front city batang agam dengan kawasan medan nan bapaneh ngalau indah dan pada tanggal 30 Januari mendatang, Duta besar Kerajaan Arab Saudi akam datang langsung melihat lokasi pembangunan Mesjid Agung.

“Insya Allah pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, duta besar Kerajaan Arab Saudi akan datang langsung melihat lokasi rencana pembangunan tersebut. Semoga cita-cita kita bersama untuk memiliki Masjid Agung yang representatif di Kota Payakumbuh dapat segera terwujud,” Ujar Rida.

Untuk stadion sepak bola di Tanjung Pauh tahun 2021, bagian lapangan rumput sudah selesai. untuk tribun penonton perlu dilanjutkan.

“Kami berharap dua hal ini menjadi bagian dalam perencanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun (RPDT) 2023-2026. Kita juga berharap kedepan terus dilakukan peningkatan integritas, sinkronisasi, dan sinergisitas pembangunan di Kota Payakumbuh melalui sistem perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang mampu berkolaborasi secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah optimalisasi partisipasi masyarakat, dunia usaha serta termanfaatkannya sumber daya yang ada secara efesien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkas Rida.

Dikesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus mengatakan perencanaan merupakan hal utama bagi perjalanan dan keberlangsungan satu organisasi dalam mencapai tujuannya. Baik organisai privat maupun organisasi publik yang berorientasi pelayanan serta harus menyusun perencanaan secara matang dan terintegrasi.

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut PP 8 Tahun 2008 merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya yang mempunyai tujuan yaitu pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu.

Ditambahkan, sesuai dengan Permendagri 70 tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 dan Kota Payakumbuh berada di dalam kategori tersebut Itu artinya seluruh stakeholder harus menyusun rencana  pembangunan daerah untuk tahun 2023 s/d 2026.

“kita harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah untuk 2023 s.d 2026 dengan sebaik mungkin. Koordinasi antara OPD harus lebih ditingkatkan lagi. Mari kita berpartisipasi maksimal dalam membicarakan perencanaan Kota Payakumbuh ini kedepan. Akan seperti apa kita pada tahun 2023 s.d 2026, hari ini kita tentukan,” ujar Hamdi

“Kami di lembaga DPRD Kota Payakumbuh akan bahu membahu memajukan Kota Payakumbuh yang kita cintai ini dengan bertumpu pada 3 fungsi, yakni penganggaran, pengawasan dan penyusunan regulasi yang diperlukan,” Ucapnya

Hamdi menyampaikan program serta kegiatan pembangunan yang direncanakan kedepannya diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial akibat dampak dari Covid-19.

“Ini tentunya merupakan langkah penting agar dampak dari Covid-19 tersebut dapat kita minimalisir. Misalkan saja dengan penerapan teknologi tepat guna pada bidang pertanian dan industri atau bisa juga dengan peminjaman modal bagi usaha mikro kecil menengah

(UMKM). Tentunya opsi-opsi tersebut perlu kajian mendalam terlebih dahulu dengan melibatkan pihak-

pihak terkait. Semoga Covid-19 ini segera berakhir, sehingga masyarakat bisa beraktifitas seperti sedia kala,” pungkasnya.** Yus

Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*