Pemerintah Daerah Mentawai Tidak Konsisten?

Hendri Salaleubaja.
Hendri Salaleubaja.

Sejak diadakan ujian seleksi tenaga kontrak  pada tanggal 25-26 januari yang lalu, dimana pesertanya lebih kurang  4.010 tenaga kontrak di Mentawai, sampai hari ini belum jelas nasib tenaga kontrak tersebut.

Dulu dijanjikan , Kepala Badan  Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kepulauan Mentawai, awal Maret tapi tidak keluar diundur lagi, katanya tanggal 2 April 2018 langsung masuk kerja.  Tapi tiba-tiba diundur lagi.

Sekda mengatakan, hasil seleksi belum bisa diumumkan hari ini karena tim seleksi masih akan melakukan rapat final. Menurut saya saat melakukan tidak adanya koordinasi antara kepegawaian dengan Sekda Mentawai. Kalau sudah diumumkan kepada public, berarti prosesnya telah selesai. Sementara Sekda mengatakan akan diumumkan pada tanggal 9 April 2018, kita akan lihat nantinya.

Disinilah Pemda Mentawai diuji tentang kekonsistenan dalam hal mengambil kebijakan. Saya tidak habis pikir bagaimana kehidupan para tenaga kontrak yang lebih kurang 4000 orang. Mereka makan dimana, belum lagi memenuhi kebutuhan hidupnya, bayar kos. Apalagi kalau ada anak mereka yang sekolah bahkan ada pegawai kontrak anaknya yang kuliah, tentu butuh biaya.  Ini menyangkut kehidupan orang banyak, tidak lagi berbicara dia orang mentawai atau bukan, mereka( tenaga kontrak) membutuhkan kepastian dari Bupati.

Persoalan tentang tenaga kontrak ini sudah dua kali kita diskusikan dalam rapat Pengurus IPPMEN SUMBAR. Untuk menyikapinya setelah rapat, langsung komunikasi dengan Bupati Mentawai Bpk. Yudas Sabaggalet dan bupati mengatakan sedang berproses.

Semakin sering di undur maka semakin kuat nuansa kepentingan di dalamnya. Belum lagi untuk mengakomodir kepentingan titipan oknum anggota legislatif, kepala Dinas, kepala daerah dan yang punya kepentingan lainnya  serta  punya hubungan kepada pemangku kekuasaan di Bumi Sikerei.

Lalu yang tidak masuk akal SK sudah selesai tapi yang lulus seleksi belum ada, mana mungkin SK bisa selesai kalau yang lulus seleksi belum ada. Seharusnya diumumkan dulu siapa-siapa saja yang lulus, nanti mereka yang lulus itulah yang berhak mendapatkan SK tersebut.

Sejak awal proses saja saya sudah mulai ragu. Seperti apa mekanismenya, apa-apa saja kriterianya tolak ukurnya untuk mengetahui seseorang bisa lulus atau tidak. Pemerinta daerah Mentawai harus bisa menjawab asumsi-asumsi publik sekarang banyak diperdebatkan di media social, seperti facebook. Jangan diabaikan kalau ada yang mengkritik pemerintah melalui media social, karena dengan cara itulah mereka sampaikan aspirasi merka sebab mereka tidak semua ada di pemda Mentawai. Dalam hal ini IPPMEN SUMBAR terus mengawal proses sampai keluarnya hasil seleksi ujian tenaga kontrak.

Tidak sedikit yang mengkritik pemerintah karena ketidakpastian tentang hasil tenaga kontrak ini. Tapi yang anehnya ketika publik mengkritik, malah pemdanya menganggap kritik itu seolah-olah karena benci. Padahal kalau kita pahami, kritik itu adalah salah satu cara untuk melakukan perbaikan dalam sitem pemerintahan saat ini. Hal ini muncul karena adanya sebab akibat atau barangkali ada kebijakan yang tidak sesuai aturan atau tidak pro rakyat. Setidaknya dengan kritikan itu bisa merubah atau memperbaiki kebijakan sesuai dengan aturan, bukan malah dibenci.

Asal kritikan itu tidak ada unsur menghina, menyudutkan atau menyerang kehormatan orang lain.  Sebab kebebasan bermedia social juga telah diatur di UU ITE. Namanya juga pejabat publik harus mau dikritik dan menerima kritikan, supaya ada pembaharuan dalam mengambil kebijakan. Kalau seandainya belum juga ada kepastian maka pengurus IPPMEN SUMBAR melakukan audiensi kepada pemda bahkan tidak menutup kemungkinan bisa saja aksi demo terjadi di Mentawai.

Kalau pejabat tidak mau dikritik lebih baik mundur saja jadi pejabat karena pejabat itu adalah milik publik. Tidak akan ada pejabat atau pemimpin kalau tidak ada masyarakat.  Tapi yang saya sayangkan, kok ada pejabat yang sifatnya pendendam dan perlu dipertanyan leadership-nya. ** Hendrikus Nopianto Saleleubaja, S.H

 

 

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*