
Padang Panjang, Editor.- Disetujui oleh DPRD dengan sejumlah catatan, APBD-P 2024 Kota Padang Panjang kini dalam evaluasi Gubernur Sumbar. Potret umum APBD-P 2024 kota itu, rencana pendapatan Rp 624 milyar, kontribusi PAD Rp 121,5 milyar (19.5 %), PAD viskal sedang. Belanja Rp 671,6 milyar, belanja modal Rp 95 milyar.
Restu DPRD tadi terwujud, setelah ke-5 fraksi DPRD lewat pendapat akhirnya pada rapat pleno, Rabu (2/10), setuju RAPBD-P (Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah – Perubahan) 2024 kota itu jadi Perda. Berikut, rancangan keputusan DPRD atas APBD-P 2024 itu juga disetujui oleh 17 orang (85 %) anggota DPRD yang hadir.
Dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Imbral, SE didampingi Wakil Ketua DPRD, Mardiansyah,S.IKom dan Nurafni Fitri,SH rapat pleno dihadiri oleh Penjabat (Pj) Walikota Padang Panjang, Sony Budaya Putra,SIP,MSi; Pj.Sekda Dr.Winarno, Anggota Forkopimda, Pejabat Eselon-II/III Pemko, camat, lurah dan undangan lainnya.
Pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Padang Panjang atas Ranperda tentang RAPBD-P 2024 kota itu masing-masing disampaikan oleh;
1. Ridwansyah, SE dari Fraksi Demokrasi Karya Kebangkitan Bangsa
2. Hendra Saputra,SH (Fraksi PKS– PBB)
3. Hendrico (Fraksi Gerindra)
4.Vani Utari, SE, SKom (Fraksi Partai Amanat Nasional)
5.Robi Zamora, ST (Fraksi Nasdem)
Ada banyak kritikan, pertanyaan, usul-saran yang disampaikan oleh ke-5 fraksi sebelum DPRD merestui Ranperda RAPBD-P 2024 dijadikan Perda APBD-P 2024 Kota Padang Panjang. Sebagiannya, pengulangan/penegasan dari yang telah disampaikan lewat pandangan umum fraksi pada rapat pleno, sebelumnya.
Sedangkan materi baru yang muncul lewat pendapat akhir fraksi, antaralain harapan kepada Pemko agar berupaya memfasilitasi terwujudnya perguruan tinggi yang unggul; rencana pembelian mesin pirolisis pemusnah sampah; optimalisasi pengelolaan aset daerah, pemamfaatan deposit batu kapur dan usaha hilirisasinya.
Berikut ini di antara kritikan, pertanyaan, usul dan saran yang disampaikan oleh ke-5 fraksi DPRD lewat pendapat akhir di rapat pleno, Rabu (2/10) dan pandangan umum fraksi oleh anggota fraksi yang lainnya di rapat pleno, sebelumnya;
01.Untuk meramaikan & optimalisasi fungsi Pasar Pusat, Pemko perlu upayakan;
-Akses jalan keluar-masuk mesti lancar, terutama di hari pasar
-Parkir kendaraan perlu ditata ulang
02.Bagaimana progres persiapan pemindahan kegiatan Pasar Kuliner dari Terminal Kantin ke Pasar Pusat.
-Sebab, ini juga sejalan upaya optimalisasi fungsi Pasar Pusat
03.Bagaimana realisasi rencana membeli mesin pirolisis pemusnah sampah yang sudah dianggarkan di APBD 2024.
-Sebab, lokasi TPA Sampah di Sungai Andok sudah over kapasitas (sejak 2020 Red-)
04.Pemko perlu berupaya menguatkan peran Padang Panjang sebagai kota pelajar.
-Salah satu, lewat upaya membantu terwujudnya Perguruan Tinggi yang unggul di kota ini.
-Sebab, penguatan kota pelajar sekaligus akan memacu peningkatan ekonomi kota
05.Kembangkan (pula) potensi Padang Panjang sebagai salah satu kota event
-Ini juga sejalan upaya memacu keramaian kunjungan ke kota ini
-Dan juga sejalan upaya meningkatkan ekonomi masyarakat & PAD kota
06.Angka kemiskinan 5,49 % & pengangguran 5,24 %, relatif tinggi, perlu inovasimengatasinya, Antara lain;
-Upayakan pelatihan keterampilan usaha ekonomi produktif
-Upayakan membuka lapangan kerja (baru)
-Upayakan bantuan modal usaha ekonomi
08.DPRD apresiasi kenaikan target PAD di APBD-P 2024. Ke depan diharapkan naiknya lebih tinggi. Untuk itu Pemko perlu berinovasi, Antara lain;
-Peningkatan PAD di berbagai OPD Pemko, salah satunya pajak penerangan jalan
-Upayakan pemamfaatan kekayaan deposit batu kapur
09.Optimalisasi pengelolaan aset daerah, salah satu contoh Balai Benih Ikan (BBI) yang selama ini pendapatannya belum seimbang dengan biaya operasionalnya.
10.Silva APBD 2023 sekitar Rp 49 milyar, relatif besar. Ke depan APBD hendaknya terserap secara maksimal.
11.Terkait pembangunan Sport Centre, karena sekarang sudah Triwulan-IV/2024, Pemko diminta mempercepat penyelesaiannya, agar cepat pula bisa dipakai oleh publik
Lebih jauh terkait Pasar Pusat, sorotan DPRD yang muncul lewat pandangan umum dan pendapat akhir ke-5 fraksinya merupakan yang terbaru. Sebab, sebelumnya Pasar Pusat yang beroperasi sejak 2018 itu juga kerap dikritisi dan diberi masukan oleh DPRD, terutama waktu pembahasan RAPBD, agar bisa berfungsi optimal.

Persoalannya, masih cukup banyak dari toko/kios Pasar Pusat kota itu yang tutup di siang hari. Padahal, Pasar Pusat yang tampil cukup megah dengan 3 blok gedung bertingkat (Blok-A & B = 3 lantai, C = 2 lantai) itu selain sebagai etalase kota, juga diharapkan akan jadi pusat ekonomi Kota Padang Panjang dan hinterlandnya.
Karena itu, sebelumnya dari pantauan Editor juga banyak usulan dan saran lain yang muncul dari DPRD, interen Pemko sendiri dan stakeholders berkenaan dengan upaya optimalisasi fungsi Pasar Pusat. Di antaranya;
a.Pasar Pusat perlu ditunjang dengan gedung parkir bertingkat, karena areal parkir yang ada kini tidak cukup, terlebih pada hari pekan (Senin dan Jumat).
b.Sesuai pondasinya, gedung Blok-A & B disambung jadi 4 lantai, Blok-C (3 lantai) oleh investor dengan usaha Antara lain; kuliner, permainan anak-anak & jasa titipan anak (Blok-A & B), berikut mal layanan public (Blok-C).
c.Perlu lift & escalator untuk daya tarik dan kemudahan akses pengunjung ke lantai atas.
d.Perlu upaya inovasi menjadikan Padang Panjang sebagai kota tujuan, terutama lewat penguatan kota pelajar dan pengembangan calender event level provinsi, regional, nasional dan internasional. Nanti, dari keramaian pengunjung kota itu akan berdampak pada keramaian pengunjung Pasar Pusat, pusat perbelanjaan lainnya, obyek wisata, hotel, restoran dan lainnya.
Sementara rencana PAD (Pendapatan Asli Daerah) di APBD-P 2024 yang naik ke Rp 121,5 milyar, fraksi DPRD memberi apresiasi positif. Tapi ke depan Pemko Padang Panjang diminta berinovasi untuk bisa menaikkan PAD lebih besar, agar belanja modal bisa pula diperbesar bagi upaya percepatan pembangunan di kota ini.

Lebih jauh terkait harapan kepada Pemko agar berupaya memacu peningkatan kontribusi PAD atas APBD Kota Padang Panjang, pantauan Editor atas suara DPRD di rapat-rapat pleno pembahasan RAPBD, suara pihak terkait di Musrenbang kota dan forum terkait lainnya, peluang itu relatif besar. Di antaranya;
1.Lewat pengembangan usaha calender event (seni budaya, olahraga, meeting, sains, religi, dll) level provinsi, regional, nasional dan Asia Tenggara/Internasional.
2.Pengembangan usaha perikanan air tawar (kolam air deras/tenang & minapadi), karena sawah yang ada di kota ini sudah beririgasi tehnis.
3.Pengembangan usaha sapi perah. Ini sejalan upaya menyikapi sebagian materi MoU Pemerintah RI – New Zealand (2016-2026) yakni pengembangan usaha sapi perah dan produk hilirisasinya di Sumbar dengan pusat kegiatan di Kota Padang Panjang.
4.Mengurus izin pemamfaatan kekayaan deposit batu kapur dan Pembangunan pabrik aneka hilirisasinya; cat tembok, pasta gigi, lipstik, dll.
5.Pengembangan layanan penunjang pada RSUD Padang Panjang, antara lain; usaha laundry, titipan anak, facial, fitness, mesin pijit, mini market, pengembangan restoran, hotel untuk keluarga penunggu pasien/umum. Termasuk penyediaan videotron sebagai media reklame produk obat/suplemen, di samping promosi layanan RSUD sendiri.
Atas sejumlah kritikan, pertanyaan, saran/usulan fraksi-fraksi DPRD lewat padangan umum mereka, dijawab oleh Pj.Walikota Sonny pada rapat pleno DPRD sebelumnya. Sedangkan yang disampaikan fraksi-fraksi lewat pendapat akhirnya pada rapat pleno, 2 Oktober, dijawab Sonny secara umum di penghujung rapat itu.
Seperti rencana relokasi kegiatan Pasar Kuliner dari Terminal Kantin ke dekat Pasar Pusat, Sonny menyebut sesuai kesepakatan dengan DPRD, sudah dianggarkan di APBD 2024 untuk penyediaan tenda, perbaikan drainase, penataan lokasi dan sosialisasi ke pedagang. Kegiatan ini menurutnya, perlu hati-hati, karena akan ada Pemilu Kada 2024.

Sedangkan upaya mengurangi jumlah pengangguran, antara lain yang dilakukan Pemko memberi pelatihan keterampilan kerja pada tenaga kerja (naker), pengiriman mereka ke Balai Besar Latihan Kerja di Medan dan Jawa, pelatihan bahasa asing, kerjasama dengan lembaga terkait dan penyediaan informasi lowongan kerja (manual & online).
Berkenaan dengan sekitar 1.200 orang THL di lingkungan Pemko Padang Panjang yang akan habis kontrak kerjanya pada Desember 2024, Sonny menjelaskan ada beberapa solusi sedang diupayakan. Pertama, pengusulan ke pemerintah pusat untuk penerimaan calon pegawai PPPK. Kedua, penyiapan THL itu bekerja melalui pola alih daya (outsourcing) sesuai aturan berlaku.
Bagian lain, tentang alokasi anggaran belanja modal (pembangunan) di APBD-P 2024 sebesar Rp 96 milyar, Sonny menyampaikan itu terdiri pembangunan Sport Centre, gedung instalasi diagnostic terpadu (IDT) di RSUD, beberapa gedung sekolah, pengadaan tanah Puskesmas Pembatu, pengadaan peralatan/mesin untuk semua unit kerja Pemko (termasuk kendaraan dinas dan komputer).
Ranperda tetang Rencana APBD-P 2024 Kota Padang Panjang yang sudah disetujui oleh DPRD dijadikan Perda APBD-P 2024 kota itu ditandatangani oleh Pj.Walikota Sonny Budaya Putra selaku pihak pertama. Berikut, Ketua DPRD Imbral dan dua orang Wakil Ketua DPRD, Mardiansyah & Nurafni Fitry (pihak kedua). Kini, Oktober 2024, APBD-P 2024 Kota Padang Panjang itu sedang dievaluasi oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Sesuai aturan, Gubernur mengevaluasinya dalam 15 hari kerja. Nanti, hasil evaluasi tersebut harus ditindaklanjuti oleh Pemko Padang Panjang. ***yn/adv.

Leave a Reply