Menyoal Wacana Lahirnya Kabupaten Padang Pariaman Utara

Ada dua kiprah dan karya yang monumental ketika Muslim Kasim (kini almarhum) jadi Bupati Padang Pariaman pada periode pertama (2001-2005).

Pertama, pada tahun 2004, mengontrak tanah masyarakat untuk pembangunan stadion Sungai Sarik sebagai tempat pembukaan dan penutupan MTQ Sumbar. Walaupun belum memadai, kini stadion Sungai Sariak satu-satunya lapangan sepakbola berstandar nasional, yang punya ruang ganti pakaian dan tribun untuk penonton di Padang Pariaman.

Kedua, pada tahun 2004, ibukota Padang Pariaman dipindahkan dari Pariaman ke Nagari Paritmalintang Kecamatan Enam Lingkung. Di era pertama dan kedua Ali Mukhni jadi bupati, Paritmalintang telah berfungsi sebagai ibukota, sarana dan prasarana dan perkantoran pun telah semakin lengkap.

Kedua kiprah dan karya itu memberi nilai plus dan minus kepada almarhum ketika untuk kedua kalinya maju sebagai calon bupati pada Pilkada langsung pertama di tahun 2015. Orang utara khususnya yang bermukim di kecamatan yang masuk Dapil I, II, dan sebagian di Dapil III, seolah-olah kompak dan berupaya, bagaimana mengalahkan almarhum.

Ketika alek Pilkada sedang berlangsung, terdengar issu. Jika calon bupati yang orang utara kalah, diwacanakan pembentukan Kabupaten Padang Pariaman Utara. Sebagai indikasinya adalah adanya gerakan bawah tanah untuk meminta tanda tangan masyarakat. Disebut gerakan bawah tanah karena motornya – walaupun ia pegawai Depag dan wartawan koran mingguan – penulis ketahui sebagai seseorang yang tidak punya massa.

Ketika itu, ada dua-tiga (?) orang asal Kampung Dalam jadi anggota DPR (yang punya hak inisiatif legislasi). Seandainya ada panitianya, dan berhasil meminta persetujuan bupati dan DPRD Padang Pariaman, gubernur dan DPRD Sumbar, diyakini melalui hak inisiatif legislasi kedua-tiga anggota DPR yang orang Kampung Dalam itu, Pemerintah Pusat dan DPR setuju pembentukan Kabupaten Padang Pariaman Utara.

Nyatanya, rencana pembentukan Kabupaten Padang Pariaman Utara hanya sekedar wacana. Dan malangnya, karena terbukti banyak yang gagal, Pemerintah Pusat pun melaksanakan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB).

Namun perlu dicermati, UU Pilkada mengamatkan bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2027, Pilkada Serentak akan berlangsung tujuh gelombang. Kini sedang dilaksanakan Pilkada Serentak III untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan 2019.

Pilkada Serentak IV, V, VI, dan VII (nasional) dilaksanakan tahun 2020, 2022, 2023, dan 2027. Dari Pilkada Serentak VI (tahun 2023) dengan Pilkada Serentak VII (tahun 2027), ada tenggang waktu lebih korang tiga tahun.

Bisa jadi, pada tahun 2023, anggota DPR yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2024, melalui hak inisiatifnya mengusulkan DOB, atau sesuai amanat dari UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan persyaratan dasar kewilayahan, persyaratan dasar kapasitas daerah, dan persyaratan adiministrasi, mengusulkan pembentukan Daerah Persiapan (DP). DP ini apabila selama tiga tahun tidak memberatkan daerah induknya, diusulkan jadi DOB.

Persyaratan kewilayahan dan kapasitas daerah rasanya terpenuhi apabila masyarakat pada enam kecamatan di utara Padang Pariaman: Sungai Limau, Sei Geringging, V Koto Kampung Dalam, IV Koto Aur Malintang, Batang Gasan, dan V Koto Timur, bersedia bergabung.

Di samping itu, sebagai penyemangat perlu digarisbawahi tiga hal berikut.

Pertama, dua orang Kampung Dalam saat ini jadi anggota DPR RI, yaitu H. Refrizal (PKS) dan John Kenedi Aziz (Golkar).

Kedua, saat ini, Bupati Padang Pariaman (Ali Mukhni) adalah orang Kampung Dalam, dan Ketua DPRD Padang Pariaman (H. Faisal Arifin,S.IP) adalah orang utara Padang Pariaman.

Ketiga, walaupun ada moratorium, pada tahun 2012 Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan berbulat tekad mengusulkan pembentukan Kabupaten Renah Indojati. Seiring berjalannya waktu, awal tahun 2016, DPD RI telah mengeluarkan rekomendasi persetujuan pembentukannya. Apakah Kabupaten Renah Indojadi jadi DOB atau tidak, ada di tangan Pemerintah dan inisiatif anggota DPR RI.

Kini, apakah orang utara Padang Pariaman masih gadang sarawa atau tidak?

Seharusnya, mumpung umur masih panjang dan bergelimang harta, berbagai lapisan orang utara Padang Pariaman: ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kandung, generasi muda, dan bangsawan nya, dihimbau berbuat kebajikan dan kebaikanlah untuk anak cucu. Mereka kelak akan mengenang sebagai orang yang ikut andil membentuk Kabupaten Padang Pariaman Utara. ** Rafendi

**  Penulis adalah mantan PNS Pemkab Padang Pariaman dan wartawan Portal – Tabloid Berita Editor.

1606 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*