Feature oleh YURNALDI
Wartawan Utama, Pemimpin Redaksi www.portalberitaeditor.com
Kecamatan Rangsang Barat suatu siang. Seorang warga yang hendak berobat ke Puskesmas Anak Setatah tampak sangat hati-hati melewati jalan bercor semen yang kondisinya memprihatinkan. Untung saja yang hendak berobat tidak dalam kondisi darurat. Tak terbayang mereka yang butuh pertolongan cepat dan dalam kondisi sekarat, melewati jalan yang rusak berat tersebut, mungkin penuh carut-marut dan umpat.
“Melihat jalan yang berlubang di sana-sini, tentu tak memungkinkan kendaraan bergerak cepat membawa pasien untuk berobat dan keadaan darurat. Kondisi jalan yang rusak berat ini harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti,” kata Jufrin, warga asal Desa Bokor, pekan lalu.
Pemantauan di lapangan, kondisi jalan yang rusak berat itu mulai dari Pecah Buyung Desa Bantar menuju Puskesmas Anak Setatah, maupun dari Desa Segomeng menuju Puskesmas Anak Setatah. Menurut informasi, jalan bercor semen (semenisasi) ini dibangun ketika Meranti masih bergabung dengan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti agar segera anggarkan dana untuk pembangunan jalan tersebut, tahun anggaran 2023. Apalagi jalan menuju Puskesmas Anak Setatah tersebut tidak layak untuk dilewati, terutama mobil Ambulance yang membawa pasien karena risikonya sangat tinggi dan sangat berbahaya,” kata Sopandi, wakil rakyat fraksi PAN di DPRD Kepulauan Meranti .
Presiden Joko Widodo ketika bebicara pembangunan infrastruktur mengatakan, pelayanan publik harus didukung infrastruktur yang baik dan itu menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya kepada masyarakat. “Untuk menghubungkan masyarakat kepada layanan Puskesmas atau sekolah, infrastruktur jalan harus baik,” kata Jokowi dalam diskusi Forum A1 bertajuk “Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur”, di Jakarta, seperti dikutip www.pu.go.id
Jika pembaca sempat mengitari Kabupaten Kepulauan Meranti, jangan heran menemukan kondisi infrastruktur jalan yang tidak lebih baik dibanding daerah tetangga. Menurut data, dari 929,41 km jalan poros di Kabupaten Kepulauan Meranti, hanya 26,70 persen kategori mantap. Jalan dalam kondisi baik 2,26 persen dan kondisi kategori sedang 17,72 persen.
Infrastruktur lain seperti pelabuhan tentu juga harus ditingkatkan pembangunannya. Lihat Pelabuhan Tanjung Pisang, sedemikian memprihatinkan. Kondisi masyarakat yang masih berkutat dengan kemiskinan sejak menjadi daerah otonom tahun 2009 sampai sekarang, itu disebabkan antara lain karena faktor infrastruktur.
Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dalam beberapa kali ekspose mengatakan, angka kemiskinan di Kepulauan Meranti adalah yang terbesar di Provinsi Riau dan di Sumatera, yakni sebesar 25,68 persen.
“Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki angka kemiskinan sekira 25,68 persen pada tahun 2020 (BPS 2021), sehingga daerah pemekaran dari Kabupaten Induk Kabupaten Bengkalis ini menjadi salah satu termiskin di Provinsi Riau, bahkan termiskin di Sumatera,” kata Adil.
Adil sebenarnya geram kepada pemerintah pusat, yang seolah tidak perduli dengan kondisi kemiskinan masyarakatnya. Sementara Presiden Joko Widodo berharap tahun 2024 rakyat miskin harus nol persen. Sementara, hasil bumi Meranti berupa ladang minyak, 85 hasilnya dinikmati pemerintah pusat. Sedangkan 15 persen sisanya dibagi rata ke daerah penghasil, pengolah, dan perbatasan.
“Kami daerah miskin, miskim ekstrem lagi. Kata Presiden Jokowi tahun 2024 wajib nol persen kemiskinan. Jika 103 sumur minyak sudah kering, warga Meranti miskin total. Tahun ini 15 sumur dibor dan tahun 2023 mau nambah 19 sumur lagi. Produksi sekarang menjadi 8.000 barrel per hari, dari sebelumnya 3.000 – 4.000 barel. Meranti peroleh Dana Bagi Hasil (DBH) Migas tahun 2022 hanya sebesar Rp114 miliar, hanya naik Rp700 juta dari tahun sebelumnya. Seharusnya Meranti peroleh dana lebih besar. Jika pusat tak mau urus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah (Malaysia dan/atau Singapura). Apa perlu Meranti angkat senjata? Tidak mungkin, bukan?”
Bupati Meranti Adil berang, setelah mendapatkan jawaban yang tak memuaskan dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman, saat Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia, Kamis (9/12/2022) di Pekanbaru, Riau. Menurut Adil, penerimaan DBH sebesar Rp114 milar tahun tersebut didasarkan hitungan hanga mintak 60 Dollar AS per barel. Kemudian dalam pembahasan APBD tahun 2023 sesuai pidato Presiden Jokowi, harga minta dunia naik menjadi 100 Dollar AS per barel.
“Akan tetapi, kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya Cuma Rp700 juta. Jika tahun depann DBH tidak naik, maka minyak di Kepulauan Meranti tidak lagi dieksploitasi,”Adil menegaskan.
Dampak Kemiskinan
Mencermati laporan koran Kompas edisi Jumat (9/12/2022) bahwa sebanyak 183,7 juta orang Indonesia tidak mampu membeli pangan bergizi seimbang, bila dikaitkan dengan kondisi masyaralat Meranti dengan tingkat kemiskinan terbesar di Sumatera, tentu sungguh menyedihkan. Padahal makanan gizi seimbang menjadi kebutuhan mendasar bagi semua orang. Fakta ini tentu berdampak bagi kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Bayangkan, jika kurang gizi dan/atau gizi buruk/stunting pada balita, maka kondisi ini akan berdampak pada tingkat kecerdasan. Indonesia akan memiliki generasi muda yang kelak akan menjadi “generasi yang hilang”, generasi yang tak diperhitungkan. Generasi yang kemampuannya di bawah rata-rata. Jika kurang gizi pada orang dewasa, daya tahan tubuh rendah dan sering jatuh sakit.
Bicara tentang kondisi Indonesia tentu termasuk di dalamnya kondisi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Soal angka kemiskinan, dan kurang gizi, tentu ini hubungan sebab akibat. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan, dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas.
Kemiskinan menyebabkan keterbelakangan penduduk dan termarginalkan kehidupan mereka. Mereka tak punya akses baik akses pengembangan ekonomi maupun akses terhadap kebijakan. Mereka menerima apa adanya. Dampak ini menyebabkan daerah mereka merasa terabaikan dan terisolir. Ketimpangan pembangunan muncul dan berdampak terhadap semakin tertinggalnya perkampungan miskin tersebut. Salah satu kabupaten yang merasakan ketimpangan dan banyaknya daerah tertinggal di Provinsi Riau, menurut Almasdi Syahza, peneliti dari Lembaga Penelitian Universitas Riau, adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Bupati Muhammad Adil dalam paparannya di Kemendes PDTT mengatakan, Kabupaten Kepulauan Meranti yang berpenduduk 213.532 jiwa (BPS Meranti, 2022) memiliki angka kemiskinan sekira 25,68 persen pada tahun 2020 (BPS 2021), sehingga daerah pemekaran dari Kabupaten Induk Kabupaten Bengkalis ini menjadi salah satu termiskin di Provinsi Riau, bahkan termiskin di Sumatera.
“Bapak Presiden sudah bilang di tahun 2024 harus nol miskin ekstrem, tapi tak tampak caranya untuk me-nol-kan miskin ekstrim itu. Ada 12.000 lebih masyarakat miskim ekstrem di Meranti. Ada 1.344 nelayan di Meranti miskin ekstrem. Ada 366 pedagang yang miskin ekstrem. Belum lagi pekerja lepas dan petani. Akibat pandemi Covid-19 ada 41 warga kami jadi pengangguran, Ini mohonlah diperhatinkan dan masuk perencanaan Bappenas tahun 2023. Atau pusat tak mau lagi mengakui Meranti boleh, lepaskan saja. Meranti itu dekat dengan Malaysia dan Singapura,” kata Adil dalam rapat kerja dengan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Pekanbaru, Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 lalu.
Selain itu angka pertumbuhan ekonomi juga relatif rendah sekira 1,15 persen dan tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi dan di atas rata-rata Provinsi Riau, yaitu di angka 7,94 persen. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan.
“Kondisi itu memengaruhi menurunnya daya beli masyarakat, transportasi orang dan barang yang masih mahal, akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan belum memadai, anjloknya harga-harga komoditi lokal. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi belum optimal, serta ancaman abrasi pantai, kebakaran hutan dan lahan,” jelas Bupati Adil.
Kondisi ini menurut Bupati diperparah dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang semakin menurun.
Peluang Pengembangan Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Meranti yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009, secara geografis berada di jalur pelayaran dan perdangangan internasional Selat Malaka dan dua negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura.
Hal ini tentunya dapat dijadikan peluang bagi pengembangan potensi ekonomi di Kapupaten Kepulauan Meranti, sehingga masyarakatnya terbebas dari kemiskinan ekstrem. Kepulauan Meranti juga berdekatan dengan pengembangan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 dan bahagian yang tidak terpisahkan dari Free Trade Zone Batam, Bintan, dan Karimun (FTZ-BBK).
Apalagi Kepulauan Meranti termasuk salah satu daerah terdepan dengan julukan 3 T di Indonesia. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, kepada pers seusai menerima kunjungan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, 16 Maret 2021 lalu, siap mendorong dan menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai pilot proyek Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menciptakan desa tanpa kemiskinan.
Bupati Adil menyampaikan harapannya agar ada pembangunan dan pengembangan di daerahnya yang telah ditetapkan sebagai daerah 3T atau tertinggal, terisolir, dan terluar. Adil mengakui, permasalahan di daerahnya antara lain konektivitas insfrastruktur yang masih memprihatinkan, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kualitas kesehatan, kemiskinan, dan mengangguran, tetersediaan air bersih, digitalisasi pelayanan publik, abrasi, dan kebakaran hutan dan lahan.
“Sebagai Bupati periode 2021-2024, saya akan berupaya menyelesaikan permasalahan itu dengan menjalankan visi dan misi serta program strategis, yakni menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Maju, Cerdas, dan Bermartabat di Provinsi Riau, yang dijabarkan menjadi tujuh program strategis. Yang pertama dan utama adalah membangun infrastruktur dasar dengan membangun jalan penghubung dari desa kecamatan hingga kabupaten,” kata Adil.
Jika kita berharap perekonomian masyarakat meningkat atau menjadi lebih baik, angka kemiskinan bisa ditekan menjadi lebih baik, apalagi upaya menciptakan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai hinterland Kawasan Ekonomi Khusus Batam, diperlukan arah pengembangan antara lain memperkuat fungsi kabupaten Kepulauan Meranti di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia tempatan, pariwisata, yang kesemuanya itu tentunya haruslah sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Meranti itu sendiri.
Program Pembangunan Infrastruktur
Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ketika membuka Musrenbang Tingkat Kecamatan Tebing Tinggi Timur Tahun 2021, 4 Maret 2021 lalu, menjanjikan akan menuntaskan pembangunan jalan penghubung antardesa di wilayah kecamatan ini di tahun 2022.
“Kita akan tuntaskan pembangunan jalan penghubung Sungai Tohor Barat – Kepau Baru sepanjang 6 km dan Tanjung Sari – Teluk Buntal tahun 2022 ini,” ujarnya. “Sudah waktunya masyarakat Tebing Tinggi Timur merdeka dan jalan penghubung Lukun – Tj. Gadai akan dituntaskan.”
Secara terpisah, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Meranti, Rahmat Kurnia, kepada pers mengatakan, jalan yang masuk skala prioritas ada empat ruas, yakni tigas jenis base dengan panjang 45, 2 km dengan total anggaran Rp191 miliar lebih. Kemudian jenis hot mix sepanjang 2,5 km dengan anggaran Rp8 miliar lebih.
Pada forum nasional Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia di Jakarta, 21 September 2022, Bupati Meranti Muhammad Adil minta pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus kepada Kepulauan Meranti, seperti halnya Papua. Sebab Meranti Masuk dalam kategori 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan), sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.
Presiden Joko Widodo dalam pidato Nota Keuangan di Gedung DPR RI, 16 Agustus tiga tahun lalu (16/8/2019) menegaskan, bahwa pemerintah akan melanjutkan pembangunan insfrastruktur dan konektivitas antarwilayah, terutama di daerah tetinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Infrastruktur terus dibangun ke seluruh pelosok dan difoluskan pada konektivitas di sepanjang rantai pasok, menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri, termasuk UMKM,” kata Presiden Jokowi.
Jokowi dalam beberapa kesempatan mengatakan ingin membangun Indonesia tidak hanya di Pulau Jawa saja atau Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris, merata di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T. Dalam Nawacita, program pembangunan Indonesia dari pinggiran yakni memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan melalui desentralisasi asimetris, pemerataan pembangunan antarwilayah dengan fokus di desa, kawasan Indonesia timur dan kawasan perbatasan, penataan daerah otonomi untuk kesejahteraan rakyat dan implementasi UU Desa.
Dan Meranti adalah daerah 3T yang berada di kawasan perbatasan dengan Malaysia dan Singapura yang seharusnya mendapat perhatian khusus. Tak salah Bupati Adil mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus sebagaimana halnya Papua. Apalagi Presiden menegaskan bahwa ketersedian infrastruktur menjadi pondasi Indonesia menuju negara maju.
“Pembangunan infrastruktur memberikan dampak berganda yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dampak jangka pendek dari pembangunan infrastruktur adalah menciptakan lapangan kerja. Sebab dalam proses pembangunan, tentu dibutuhkan keterlibatan tenaga manusia sebagai faktor utama pendukung pembangunan,” jelas Jokowi dalam pelbagai kesempatan.
Pembangunan infrastruktur, lanjut Jokowi, juga berarti pembangunan peradaban dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan konsep Indonesia sentris. Tidak hanya di Jakarta yang harus dibangun, tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga seluruh provinsi yang ada di negara ini harus kita sentuh dengan kehadiran infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur yang diharapkan masyarakat Kepulauan Meranti adalah pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, menyambungkannya dengan kawasan industri rakyat, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, sehingga dapat menggerakkan perekonimian daerah.
Bupati Meranti Muhammad Adil menjelaskan, jika bagi Indonesia pembangunan infrastruktur merupakan pondasi untuk mampu berkompetisi dengan negara lain, maka bagi Kepulauan Meranti tentu juga demikian. Sebagai pondasi, pembangunan infrastruktur memberikan dampak berganda yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak jangka pendek dari pembangunan infrastruktur adalah menciptakan lapangan kerja.
Pembangunan infrastruktur akan menciptakan titik-titik pertumbuhan baru, membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau suatu wilayah. Kemudian akses tersebut nantinya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di suatu desa, kecamatan, dan daerah. Memperlancar hubungan ke jaringan logistik, ke sentra-sentra produksi baik itu produksi pertanian, produksi nelayan, hingga industri kecil.
Jika Presiden mengatakan bahwa membangun infrastruktur berarti mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan konsep Indonesia sentris, maka Kepulauan Meranti yang merupakan kabupaten 3T dan berada berbatasan dengan negara maju Malaysia dan Singapura, maka pembangunan infrastruktur di Kepulauan Meranti harus diprioritaskan negara.
“Ironisnya, Kepulauan Meranti dengan hasil 103 sumur minyaknya, hasilnya sudah dinikmati negara. Akan tetapi, dana bagi hasil dari minyak tersebut yang dikembalikan untuk Meranti sangat sedikit dengan alasan dibagi rata. Mestinya porsi lebih besar dan prioritas adalah Meranti, sehingga kemiskinan di Kepulauan Meranti bisa dientaskan,” papar Bupati Meranti.
Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di Kepulauan Meranti, kita tentunya berharap dapat tercipta konektivitas yang kuat antarkecamatan, daerah, dan antarkawasan. Infrastruktur merupakan wujud dari modal publik yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam hal ini meliputi jalan, jembatan, pengairan, dan lainnya.
Kita patut mengapresiasi langkah strategis Bupati Meranti Muhammad Adil dengan menjadikan keberlanjutan dan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar dalam memujudkan visi Kepulauan Meranti yang maju, cerdas, dan bermartabat. Memacu percepatan pembangunan infrastruktur bukanlah tanpa alasan.
Ahli ekonomi pembangunan Rosentein-Rodan misalnya, sejak lama telah mengampanyekan pentingnya pembangunan infratsruktur secara besar-besaran, sebagai pilar pembangunan ekonomi. Beberapa hasil studi menyebutkan, hasil pembangunan infrastruktur memiliki peran sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir serta memiliki peranan sebagai social overhead capital yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Solusi Jangka Pendek
Mencermati fakta yang dipaparkan sebelumnya, yang harus dilakukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Kepulauan Meranti adalah bagaimana dana desa difokuskan sebagian besar dananya untuk pembangunan infrastruktur berupa jalan desa, jembatan desa, pelabuhan kecil, dan pembinaan UMKM.
Infrastruktur yang baik, pasti berdampak pada tumbuhnya perekonomian di desa. Perekonomian tumbuh dan berkembang, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Masyarakat miskin secara bertahap bisa dientaskan. Ekonomi lebih baik tentu makanan sudah berimbang gizinya, tingkat kesehatan meningkat, dan dengan pendidikan yang baik, kualitas SDM akan menjadi lebih baik.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan juga terus melobi pemerintah pusat, bahwa sebagai daerah 3T sudah seharusnya mendapat perhatian serius. Dan untuk itu, bagaimana dana bagi hasil dinaikkan dua kali lipat nilainya, karena produksi minyak juga terjadi peningkatan dengan penambahan sumur minyak.
Melihat fakta kemiskinan di Kepulauan Meranti, Pemerintah Kepulauan Meranti hendaknya bisa mengarahkan perusahaan/BUMN/BUMD yang beroperasi di sana untuk kemana dana CSR harus diprioritaskan. Artinya, alokasi dana CSR yang akan dikembalikan ke masyarakat, harus dikonsultasikan dulu ke pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dengan kondisi dan potensi yang ada, maka diperlukan suatu kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan dan percepatan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tingkat kesenjangan yang minimal. Kebijakan itu, misalnya, harus bisa menjawab, pertama, seberapa besar potensi sektor ekonomi untuk dikembangkan dalam hal perwilayahan pengembangan potensi ekonomi berbasis agribisnis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan Kabupaten Kepualuan Meranti.
Kedua, seberapa besar potensi perekonomian daerah, yang terkait dengan struktur ekonomi, potensi sumber daya, perkembangan dan keterkaitan sektoral yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan.
Ketiga, bagaimana perumusan model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti.**
Leave a Reply