Menjelang Pilkada 2018, Sawahlunto Darurat Narkoba

Sawahlunto, Editor.- Sekaitan dengan penangkapan oknum ketua salah satu partai politik di Sawahlunto oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto, Kamis/07 Desember 2017 yang lalu membuat gempar para pelaku politik serta tokoh adat serta tokoh masyarakat di kota kecil yang sebentar lagi akan menghelat pesta politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Irdam Hos seorang Tokoh Masyarakat yang juga tokoh adat di Kanagarian Kubang merasa terkejut dan miris dengan kejadian ini karena menimpa salah seorang Tokoh Politik yang juga merupakan Pengusaha Batubara di Sawahlunto.

“Saya terkejut, miris sekaligus geram karena hal tersebut terjadi saat pesta Pilkada sudah berada di ambang mata, sementara Sawahlunto darurat narkoba,” katanya sambil menghembuskan nafas. karena peredarannya sudah merambah masuk ditengah elit-elit politik.

Padahal secara nasional sedang gencar dilakukan langkah-pencegahan serta pemberantas narkoba termasuk ingin menciptakan para pemimpin baik legislatif maupun eksekutif/kepala daerah yang bebas narkoba. Penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menciptakan kesepakatan antara kedua instansi tersebut, agar ke depannya Kepala Daerah yang memimpin di setiap wilayah Indonesia harus bebas dari narkoba.

“Ada dua agenda penting untuk membentengi narkoba teruntuk Kepala Daerah yang akan menjabat. Pertama, . Kepala Daerah harus bebas dari narkoba, dan keterlibatannya. Kedua, syarat untuk menjadi pemimpin daerah, tidak boleh jadi terpidana pelaku pelecehan seksual dan pengedar narkoba,” ujarnya ketika ditemui disela-kegiatan minum kopi di sebuah kedai di pasar Sawahlunto,

Dia juga berharap, untuk kepala daerah yang terpilih pada Pilkada serentak 27 Juni 2017 mendatang agar dapat memberantas peredaran narkoba di wilayahnya masing-masing, karena hal tersebut dapat membahayakan generasi muda kedepan.

“Kalau kepala daerah terjerumus narkoba, bagaimana kedepannya mereka ingin memberantas narkoba, ini kan harus ada kejelasan dan promosi secara berkala agar masyarakat memahami bahaya narkoba ,”jelasnya.

Dirinya juga sudah berencana agar pencegahan bahaya narkoba, tidak hanya di kalangan pemimpin daerah, hal tersebut akan dilakukan juga dikalangan anggota dewan.

“Jadi mudah- mudahan ini terus berjalanan, dan persyaratan untuk menjadi anggota DPRD maupun menjadi Kepala Daerah juga harus melewati pemeriksaan yang dilakukan BNN,” pungkasnya. ** AR

940 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*