Tuapejat, Editor. – Sejumlah tokoh masyarakat nelayan Kabupaten Mentawai menyampaikan aspirasi untuk program pembangunan usaha perikanan dan usulan program peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, salah satunya mengantisipasi permodalan yang sulit.
Anggota DPRD Sumatera Barat, Zarfi Deson dari Partai Golkar dari daerah pemilihan Pessel-Mentawai ini mengatakan pada kegiatan Reses DPRD Provinsi Sumbar masa sidang Pertama, dirinya yang di dampingi oleh wakil ketua DPRD Mentawai Jakub Sagurok dan kepala desa Tuah pejat Pusuibiat Teoinan dan tokoh masyarakat lainnya, diantara Youli Fran Siri Toitet, Selasa (26/10/2021) terungkap beberapa hal.
Pertama, Zarfi Deson mengatakan terbatasnya akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap, karena selain prosedur perbankan yang sulit dipenuhi bagi nelayan skala kecil juga tingkat suku bunga kredit yang masih relatif tinggi. Sehingga masyarakat membutuhkan berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengedepan peningkatan kesejahteraan nelayan.
“Harapan masyarakat nelayan Mentawai, Pemprov Sumbar melalui Dinas PMD selain memfasilitasi berdirinya BUMDes juga melakukan pembinaan berkelanjutan dan memediasi berbagai program kepada pemerintah pusat,” ujar Zarfi Deson yang bersilaturahmi dengan masyarakat nelayan di Kantor Desa Tua Pejat Kabupaten Kepulauan Mentawai itu, Selasa (26/10).
Zarfi Deson optimis bahwa Dinas PMD Sumbar bisa segera mengoptimalkan koordinasinya dengan Pemkab Mentawai, karena terbentuknya BUMDes nanti akan berdampak positif bagi pemulihan ekonomi masyarakat setempat.
Lebih rinci, sampai kini usaha perikanan yang ada di masyarakat nelayan Mentawai belum berkembang dengan baik, jika masalah permodalan teratasi maka akan terjadi peningkatan pemanfaatan sumber daya ikan yang berimbang dan optimal
Kedua, persoalan yang disampaikan adalah soal gempuran ombak telah membuat sebagian garis pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawi digerogoti air laut. Ketiadaan tanggul alami hutan mangrove yang melindungi pesisir dari ombak dan cuaca ekstrem membuat lahan pertanian terancam rusak.
Tercatat kenyataannya pada pertemuan tersebut banyak hal yang disampaikan oleh masyarakat untuk pembangunan. Harapan masyarakat nelayan bisa sebagai cerminan bahwa betapa belum kuatnya pengelolaan perikanan Sumbar, sehingga Pemprov Sumbar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan perlu segera menata dan memperbaiki kelemahan yang ada sekarang dengan melakukan penguatan kebijakannya.
Ketiga, yang banyak diungkapkan masyarakat adalah pemberdayaan pelaku usaha perikanan yang sebagian besar belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang usaha perikanan yang berkelanjutan dan juga belum memiliki skala usaha yang layak (economy of scale). Akibatnya, tidak sedikit pelaku usaha perikanan yang melakukan praktik-praktik usaha perikanan yang tidak berkelanjutan, bahkan beberapa masih ada yang menggunakan alat tangkap yang tradisional. ** Agusmardi
Leave a Reply