Lakukan Monitoring dan Evaluasi, Tim KPK Kunjungi Kab. Solok

Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021, di Rumah Dinas Bupati Solok.
Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021, di Rumah Dinas Bupati Solok.

Arosuka, Editor.-  Bupati Solok berharap kunjungan dari Tim KPK dapat memberikan sumbang saran kepada Pemerintah Kabupaten Solok guna untuk memberikan pencerahan kepada daerah Kabupaten Solok terkait upaya dan tindakan preventif dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

“Sebagaimana diketahui ada delapan area yang menjadi objek penilaian oleh KPK RI yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, tatakelola dana desa, optimalisasi pajak daerah, dan manajemen aset daerah.  Diakhir sambutannya Bupati berpesan kepada seluruh Kepala OPD untuk dapat melakukan langkah-langkah percepatan dalam rangka aksi pencegahan korupsi tahun 2021, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Solok memperoleh hasil yang maksimal,” kata Bupati Solok, H. Epyardi Asda, M.Mar dalam sambutannya pada Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021, bertempat di Rumah Dinas Bupati Solok, Arosuka, Kamis (30/9/2021).

Lebih dikatakan bupati, Bagi ASN satu sen jambatan yang saya berikan haram hukumnya bagi saya mengambil duit dari ASN mulai dari yang kecilnya sampai jabatan yang lebih besar sekda yang tinggi tingginya.

Selain itu, terkait dengan rencana aksi terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan terhadap potensi terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan dan aset daerah.

”Semoga masukan-masukan yang diberikan dapat kami implementasikan di daerah kami,” harap Epyardi Asda.

Sementara itu Arief Nurcahyo Kasatgas Korsupgah Wilayah I mengatakan, kedatangan pihaknya dalam rangka monitoring dan evaluasi tata kelola pemerintahan dalam program pencegahan korupsi di Kabupaten Solok.

Arief menjelaskan, ada beberapa agenda utama tim KPK di Kabupaten Solok, pertama Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok tahun 2021. Ingin berdiskusi dengan teman teman DPRD Kab. Solok pada hakikatnya harus ada sinergi kerjasama antara eksekutif sama legislatif karna pokok  pertama  keberhasilan per undang- undangan sebuah  pemerintah daerah agar semua rancangan rencana yang di buat lebih optimal

Perencanaan dan penganggaran APBD harapan kami dulu bahwa ada intregrasi antara pendanaan dan penganggaran semua kegiatan harus masuk dalam sistem perencanaan tidak ada lagi kegiatan yang tib- tiba muncul di APBD tanpa di usulkan sebelumnya itu pesan yang sering kami sampaikan kepada dewan supaya yang di eksekutif bisa melaksanakan sesuai aturan yang ada.

“Melihat pelayanan publik di Kabupaten Solok, strategi dan pengoptimalan daerah di masa pandemi dalam rangka menjaga dan memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. kami berharap pemerintah Daerah Kabupaten Solok terhindar dari korupsi,” kata Arief Nurcahyo.

Meenurut dia, pengadaan barang dan jasa PBJ ini merupakan yang menjadi penyebab pertama bagi teman -teman yang terpaksa bersekolah di KPK karna terjebak dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa dan juga untuk masalah terkait dengan perijinan marilah kita sama-sama mentaati peraturan yang ada.

Hadir pada kegiatan tersebut Bupati Solok H. Epyardi Asda, M.Mar, PJ Sekretaris Daerah Kab.Solok Medison, Sos, M.Si, Arief Nurcahyo Kasatgas Korsupgah Wilayah I, Iwan Lesmana, Agus Priyanto, Meri Putri, anggota Satgas Korsupah Wilayah I, Yuni Komalasari Admin Korsupgah dan Kepala SKPD di pemerintahan Kabupaten Solok.** Tiara/Hms

71 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*