Bukittinggi, Editor.- Dalam rangka mempercepat penurunan angka prevalensi stunting di Kota Bukittinggi, Pjs Wali Kota Bukittinggi, kembali pimpin rapat koordinasi dengan unsur terkait, di BCC, Senin (14/10).
Berdasarkan data, target Prevalensi stunting yang dimuat dalam RPJMD Bukittinggi, tahun 2023 tercatat 12,5% dan 11,6% tahun 2024, 10,8% tahun 2025, dan 10% tahun 2026.
Untuk itu, setiap tahun dinas terkait telah melakukan audit kasus stunting (AKS).
Dalam Rakor tersebut disampaikan dinamika penyebab kasus stunting di Bukittinggi terjadi oleh beberapa faktor, diantaranya,faktor individu seperti pernikahan yang tidak memadai karena kurangnya kesiapan untuk hamil dan menjadi orang tua, perokok pasif; dan faktor kesadaran kesehatan masyarakat.
Selain itu, Faktor sosial ekonomi pun juga ikut menjadi penyebabnya, seperti rumah tidak layak, rumah kontrakan tidak layak huni, penghasilan tidak cukup, gizi keluarga tidak terpenuhi.
Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam, mengungkapkan, berdasarkan data AKS 2022-2024, ada persoalan penting yang menyebabkan stunting. Diantaranya, gizi tidak seimbang, kehamilan tidak direncanakan, MP-ASI tidak tepat waktu, imunisasi dasar yang tidak lengkap, rumah tidak layak huni, jarang ke Faskes dan Posyandu.
Menurut Pjs Wako Bukittinggi, Ada beberapa wilayah yang hampir setiap tahun angka prevalensi stuntingnya cukup tinggi. Untuk itu, Hani S Rustam berharap, program yang telah ada perlu difokuskan dan diakselerasi untuk penanganannya, pesannya
Lebih lanjut Hani S Rustam menjelaskan, sebagai langkah strategisnya, “kita fokuskan perhatian pada kelurahan dengan angka stunting tertinggi di Kota Bukittinggi. Kita intensifkan program kunjungan lapangan tim kesehatan untuk berikan pelayanan dari rumah ke rumah atau door to door,” harapnya.
Selain itu, Pjs Wako juga minta agar program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2024 segera dirampungkan dan tetap menjadi prioritas daerah di tahun 2025. Program pelayanan imunisasi dasar lengkap juga harus segera dituntaskan dengan cara pemberian imunisasi ke PAUD dan sekolah-sekolah.
Pada bagian lain,Pjs Wako memberi arahan mengenai pentingnya perencanaan program sanitasi layak tahun 2024 dan dilanjutkan 2025. Jika belum direncanakan dalam tahun 2024 maka dapat diintegrasikan dengan program RTLH yang telah ada.
“Program-program tersebut sebagai upaya kongkret untuk meningkatkan derajat kesehatan warga dan menurunkan angka stunting sekaligus sebagai upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.
Rapat lanjutan ini, dihadiri Plt.Sekda, Asisten I, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas P3APPKB, Kepala Dinas Dikbud, Kasat Pol PP, Kabag Perekonomian dan Kabag Pemerintahan. ** Widya
Leave a Reply