Kasus ISP Mantan Direktur Bumdes “MKB”, Dilimpahkan Kejari Sawahlunto ke JPU

ISP Mantan Direktur BumDes MKB didampingi oleh Pengacara Andrio An.
ISP Mantan Direktur BumDes MKB didampingi oleh Pengacara Andrio An.

Sawahlunto, Editor.- Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto melaksanakan proses tahap dua yaitu penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi Bumdes “Menuju Kesejahteraan Bersama” (MKB) Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis 27 Januari 2022. Hal ini seiring telah selesainya penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka ISP (36).

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sawahlunto, Andiko mengatakan, hari ini telah selesai dilaksanakan penyerahan tersangka beserta barang bukti, setelah itu tersangka menjadi tahanan penuntut umum selama 20 hari ke depan.

“Selama 20 hari ke depan, berarti ISP masih dititipkan di Rutan Sawahlunto. Dalam waktu 20 hari ini atau 2 Minggu paling lama, kami akan segera melimpahkan berkas perkara ini ke Pengadilan Tipikor Padang,” sebut Andiko di Kejari Sawahlunto.

Setelah itu, kata Andiko, barulah dilaksanakan proses penuntutan di persidangan. Dalam proses ini tersangka ISP (36) didampingi oleh Penasehat Hukumnya Andrio An.

Sebelumnya, Kejari Sawahlunto telah menahan ISP atas dugaan Abuse of Power (penyalahgunaan wewenang) dan memperkaya diri sendiri dan orang lain, Selasa 30 November 2021 lalu.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto Abdul Mubin kala itu mengatakan saat konferensi pers, Kejaksaan Negeri Sawahlunto bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan penyidikan terhadap dugaan perkara tindak pidana korupsi atas dana penyertaan modal yang bersumber dari dana APBDes Muaro Kalaban ke Bumdes “MKB” tahun 2017-2018.

Tersangka ISP merupakan mantan Direktur Bumdes “MKB” pada periode tahun 2017-2018. ISP diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana penyertaan modal yang bersumber dari APBDes Muaro Kalaban ke Bumdes MKB tahun 2017-2018 yang mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 221.865.095 berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Sawahlunto.

Perbuatan tersangka ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ISP diancam dengan hukuman diatas 5 tahun atas perbuatannya karena melanggar aturan berdasarkan Permendes PDTT Nomor 15 tahun 2015 bahwa AD/ART Pendirian Bumdes tersebut penggajian yang dilakukan oleh Bumdes tidak boleh dari modal. Sementara modal ini berdasarkan dari dana desa yang dipisahkan.

Sedangkan kewenangan Direktur mendapat gaji dari modal itu sendiri. Jadi, aturan yang dilanggar, pungkasnya.** Leo

112 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*