Ir. Dahler, Program Pembangunan Kelok Sembilan Belum Selesai

Dahler.
Dahler.

Sawahlunto, Editor.- Jembatan Kelok Sembilan yang diresmikan dua tahun lalu kini telah menjadi salah satu ikon pariwisata Kab. Limapuluh Kota. Namun sesungguhnya program pembangunan mega proyek yang membutuhkan waktu lebih sepuluh dari tahun itu masih belum selesai.

“Mega proyek itu baru selesai dalam Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pasca Pelaksanaan seperti terlupakan oleh lembaga terkait,” kata Ir. Dahler mantan Pimpro Jembatan Kelok Sembilan dan Kepala Satker Jalan dan Jembatan Dinas Prasjal Tarkim Sumbar, pada wawancara khusus dengan Editor di Kawasan Kandi, Sawahlunto akhir minggu lalu.

Menurut Dahler, Tahap Pasca Pelaksanaan yang kini nyaris terlupakan itu adalah program perubahan atau alih fungsi dan status kawasan Kelok Sembilan dari Kawasan Hutan Suaka (KHS) menjadi Kawasan Hutan Wisata. Penetapan dan kejelasan tersebut sangat penting dalam pengembangan kawasan Kelok Sembilan menjadi salah satu destinasi wisata di Kab. Limapuluh Kota.

Program Pasca Pelaksanaan ini adalah tanggung jawab Gubernur Sumbar, Kementerian Kehutanan, dalam hal ini Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) umbar dan Pemeritah Daerah Kab. Limapuluh Kota. Namun setelah peresmian mega proyek Jembatan Kelok Sembilan tersebut, Program Pasca Pelaksanaan ini seperti terlupakan.

“Bila Program Pasca Pelaksanaan ini tak segera diselesaikan, kelak akan menjadi kendala dalam pengembangan Kelok Sembilan sebagai destinasi wisata. Masalahnya mekanisme alih fungsi KHT menjadi KHT tidaklah sesederhana yang dipikirkan kebanyakan orang, karena harus melibatkan berbagai lembaga. Terutama yang terkait dengan masalah lingkungan dan kelestarian alam,” kata Dahler yang kini sering bolak balik Padang – Sawahlunto karena telah didaulat dan dilantik menjadi Ketua KAN Nagari Kolok.

Selain berbicara tentang masalah Kelok Sembilan, Dahler yang tahu betul tentang permaslahan jalan dan jembatan di Sumbar, juga berbicara tentang rencana pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru yang dianggapnya masih belum terlalu urgen untuk masa sepuluh tahun kedepan.

“Dari kebutuhan prasrana jalan saat ini sampai sepuluh tahun kedepan, jalan tol Padang – Pekanbaru itu belum terlalu dibutuhkan dan tidak memberi pengaruh pada peningkatan social ekonomi masyarakat,” kata Dahler.

Lebih lanjut dikatakan Dahler, pada prinsipnya yang menjadi kendala dalam masalah transportasi dari Padang ke Pekanbaru adalah kemacetan di ruas jalan menuju Bukittinggi dari arah Koto Baru. Untuk itu seharusnya Pemprov Sumbar mencarikan jalan keluar dengan membangun jalan alternatif atau meningkat kualitas jalan di beberapa daerah untuk melancarkan akses dari Padang ke Pekanbaru.

“Selain untuk mengatasi kemacetan jalan menuju Bukittinggi pada waktu-waktu tertentu, pembangunan jalan alternatif tersebut akan memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Sumbar, ketimbang membangun jalan tol yang pelaksanaannya tidak semudah membicarakannya,” kata Dahler. ** Rhian

1332 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*