Gubernur Sumbar Sampaikan Nota Pengantar Tiga Ranperda

Anggota DPRD Sumbar saat mengikuti Rapat Paripurna
Anggota DPRD Sumbar saat mengikuti Rapat Paripurna

Padang, Editor.- Gubernur Sumatera Barat  H Mahyeldi Ansharullah SP menyampaikan  nota pengantar tiga Ranperda, Ranperda tentang pertangungjawaban APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, Ranperda  tentang RPJMD Provinnsi Sumatera Barat Tahun 2021 2026 dan Ranperda tentang pengelolalan perpustakaan, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar Rabu (2/6/2021).

Ketua DPRD Sumbar Supardi dalam pidatonya mengatakan, pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah terjadi peningkatan kasus terkomfirmasi positif covid 19 dan angka kematian di Provinsi Sumatera Barat.

Hal ini tentu tidak terlepas dari lemahnya penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat serta lemahnya pengawasan dan tindakan yang dilakukan oleh jajaran pemerintah daerah  dalam penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid 19.

Meski terjadi peningkatan kasus penyebaran covid 19 ,aktivitas masyarakat terutama disektor ekonomi harus tatap berjalan dengan mamatuhi protokol kesehatan .Pencegahan dan Pengendalian covid 19 harus dilakukan secara simultan dengan pelaksanaan recoveri ekonomi.

Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Barat  Tahun 2020 .Dalam Rangka akuntabilitas dan transparan pengelolaan keuangan daerah, maka kepala Daerah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, paling lambat 6 bulan sejak tahun anggaran berakhir.

Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada DPRD tersebut  telah dilakukan audit oleh BPK, sebagaimana yang kita ketahui bersama, BPK Perwakilan Provinsi Sumtera Barat, pada tgl 7 Mei 2021 yang lalu telah menyampaikan kepada DPRD LHP atas LKPD provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian “WTP”.

Meskipun opini yang diberikan terhadap LKPD Tahun 2020 adalah WTP, akan tetapi masih bayak permasaalahan dan kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangnan daerah.dengan nilai yang cukup signifikan. Diantaranya pengadaan barang untuk penanganan covid 19 dan penetapan barang milik daerah yang  tidak sesuai dengan ketentuan.

Dalam LHP yang disampaikan oleh BPK tersebut ,dapat diletahui kondisi penggunanan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada Tahun 2020 ,baik dari aspek pendapatan, belanja, pembiayaan .ouput permasaalahan dan kelemahan yang mamsih terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada kesempatan ini Supardi juga mengemukakan, dalam pembahasan Ranperda  APBD tahun 2020 yang akan dilakukan pembahasan  oleh DPRD bersama Pemerintah daerah, tidak hanya fokus pada aspek pendapatan dan belanja daerah, akan tetapi juga perlu mendalami permasaalahan permasaalahan yang terdapat dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga nantinya DPRD tidak hanya dalam kapasitas memberikan persetujuan terhadap pertanggungjawaban APBD, akan tetapi DPRD juga dapat memberikan catatan dan masukan masukan untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi tersebut.

Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat  tahun 2021 2026, pada rapat Paripurna DPRD tanggal 14 April 2021  yang lalu, DPRD bersama Pemerintah daerah telah mnyepakati Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 2026 yang akan dijadikan pedoman untuk penyusunan Ranperda tentang  RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 2026.

Ranperda  tentang pengelolaan Perpustakaan,merupakan rencana pembentukan Perda yang telah ditetapkan dalam Propemperda Provunsi Sumatera Barat Tahun 2021. Tujuan dari pembentukan ranperda ini adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan fungsi perpustakaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Acara rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Suprdi yang dihadiri oleh Gubernur Sumbar  H Mahyeldi Ansharullah, anggota Forkopimda, pimpinan OPD di jajaran Pemprov Sumbar dan undangan lainya.** Herman

 

 

213 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*