Padang, Editor.- Terkait dengan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020, fraksi fraksi di DPRD Sumbar menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah belum maksimal.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar Supradi dalam pidatonya pada rapat paripurna DPRD Sumbar, dengan acara penyampaian jawaban Gubernur atas Pandangan Umum fraksi Fraksi terhadap tiga Ranperda, Senin (7/6/2021).
Menurut Supardi, meskipun rata rata realisasi pendapatan dan belanja sudah cukup tinggi, akan tetapi masih terdapat sebanyak 13 OPD yang realisinya dibawah 94 Persen dan konsdisi ini juga terjadi pada tahun tahun sebelumnya. Rendahnya realisasi anggaran OPD yang akan berdampak terhadap perekonomian daerah karena APBD masih sumber utama perekonomian daerah di Sumatera Barat
Pada kesempatan ini Supardi juga mengemukakan, meskipun opini yang diberikan oleh BPK terhadap LKPD Tahun 2020 berpredikat wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi masih banyak permasaalahan dan temuan dari pelaksanaan program dan kegiatan dengan jumlah anggaran yang cukup besar.
Terkait dengan Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumetera Barat Tahun 2021 2026 fraksi fraksi memberikan perhatian terhadap perbedaan periodesasi masa jabatan Gubernur dan wakil Gubernur dengan periodesasi RPJMD.Seperti apa strategi dan arah kebijkan yang akan diirumuskan untuk mensinergikan perbedaan periodesasi tersebut.
Disamping itu Fraksi Fraksi juga banyak menyorot terkait dengan 16 program unggulan Gubernur dan wakil Gubernur yang akan dituangkan dalam RPJMD, bagaimana pelaksanaanya dengan memperhatikan aspek kewenangan ,kemampuan keuangan daerah dan kesiapan SDM untuk melaksanakannya.
Disamping itu Fraksi frakisi juga memberikan pandangan bahwa program unggulan dan terget kinerja ekonomi makro daerah yang direncanakan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 2026, terlalu ambisius dan sulit untuk mewujudkanya.
Oleh sebab itu pertlu dianalisa dan dihitung kembali secara cermat. semua sasaran dan target secara lebih akurat, dengan memperhatikan juga daerah masih dalam kondisi pandemic covid 19.
“Terkait dengan Ranperda perpustakaan, fraksi fraksi mendukung dibentuknya Ranperda ini, karena sangat membantu upaya peningkatan kualitas SDM di Sumatera Barat. Namun demikian untuk pelaksanaan Program dalam pengelolaan perpustakaan ini perlu komitmen dan dukungan anggaran yang memadai,” ujar Supardi.
Acara rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi dihadiri oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, anggoata Porkopimda, Pimpinan OPD di jajaran Pemprov Sumbar dan undangan lainya. ** Herman
Leave a Reply