JJ Dt. Pintu Langik, SH, MH: Pemkab Solok Harus Serius Urus Aset dan Status Tanah

Arosuka, Editor.- Salah satu kendala utama pembangunan dan pengembangan infra sturuktur di Sumatera Barat adalah masalah ketersediaan tahan atau tanah yang memiliki status hukum jelas. Untuk itu, khususnya Pemerintah Kab. Solok harus mendata ulang dan menyelesaikan status hukum aset yang berupa tanah agar kelanjutan pembangunan dan pengembangan infra struktur bisa berlanjut tanpa kendala.

Hal ini dikemukakan Jasril Jack Datuak Pintu Langik, SH, MH, penasehat hukum Pemkab Solok saat ditemui di kantornya di Kayu Aro, Kab. Solok, beberapa waktu lalu, sehubungan dengan gugatan Kaum Suku Tanjung yang diwakili Rusli Dt. Basa dan dua orang lainnya, atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 005/Nagari Koto Gaek Guguk tanggal 17 Desember 2015, Surat Ukur No. 00371/Koto Gaek Guguk tangaan 24 November 2015, Luas 173,344 Hektar atas nama Pemerintah Kab. Solok yang terletak di Nagari Koto Gaek Guguk, Kec. Gunung Talang, Kab. Solok yang kini menjadi areal Taman Hutan Kota Terpadu Kab. Solok.

Areal TamanHutan-Kota Arosuka yang kini digugat.
Areal Taman Hutan Kota Terpadu Arosuka yang kini digugat.

Di dalam gugatan tersebut Pemkab Solok merupakan Tergugat II dan Badan Pertanahan Kab. Solok sebagai Tergugat I. Sebagai penasehat hukum, Jasril Jack telah membuat dan membacakan eksepsi atas gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 20/G/2017/PTUN-PDG, serta menyerahkannya ke PTUN Padang pada sidang tanggal 28 Desember 2017 lalu.

Menurut Jasril Jack, pengajuan permintaan penerbitan Sertifikat (Hak Pakai) tersebut berdasarkan alas hak Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) Nomor 030/95/HHPD/BMD/2015 dan Nomor 970/120/DPPKD.2015 antara Pemanprov Sumbar dengan Pemkab Solok yang ditandatangani DR. H. Ali Asmar, M.Pd (Sekdaprov) dan M. Saleh, SH, MM (Sekdakab). Atas dasar itu pula lahan yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Kehutanan Prov. Sumbar tersebut dikembangkan menjadi Taman Hutan Kota Terpadu di kawasan Arosuka yang kini menjadi pusat pemerintahan Kab. Solok.

“Masalah ini hanya satu diantara masalah tanah dan aset Kab. Solok. Masih banyak tanah dan aset lainnya yang tidak atau belum jelas status hukumnya. Untuk itu Pemkab Solok, dalam hal ini Bagian Aset harus bekerja keras melakukan pendataan dan membuat status hukumnya,” kata Jasril Jack.

Pengacara kondang dan akrab dipanggil JJ ini juga menjelaskan, iventarisasi dan kejelasan aset milik daerah tersebut terkait erat dengan prestise daerah dalam berbagai hal. Diantaranya peraihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang merupakan dasar utama pemerintah pusat untuk pemberian dan kelanjutan program pembangunan untuk daerah terkait.

Selain itu, lanjutnya, kejelasan status hukum tanah ataau areal yang akan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, jadi pertimbangan utama para investor yang akan menanamkam investasinya di Kab. Solok.

“Sebagaimana diketahui, kalau hanya mengandalkan APBN dan APBD saja sangat sulit mengembangkan Kab. Solok. Dari itu dibutuhkan investor, baik dari dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di Kab. Solok. Atas dasar itu pula saya selalu menyarankan kepada pemerintah daerah Kab. Solok untuk menjadikan pendataan dan pengiventarisasian aset, terutama status tanah milik pemerintah dijadikan salah satu program yang diperioritaskan,” kata Jasril Jack. ** Rhian

1432 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*