Padang, Editor.- Puluhan pejabat eselon II Pemprov Sumbar yang dilantik dan dikukuhkan gubernur Irwan Prayitno beberapa hari lalu ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan banyak pihak di daerah ini. Selain kapabilitas dan keahliannya diragukan, bahkan juga tidak mecerminkan kesetaraan gender yang sudah digembar-gemborkan selama ini.
Sehingga berbagai statemen dan pernyataan para pemimpin untuk mengangkat peran kaum perempuan dengan menempatkannya dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya pepesan kosong doang. “Gubernur Sumbar Irwan Prayitno masih belum memanfaatkan potensi kaum perempuan di dalam kabinetnya. Buktinya, dari 51 orang pejabat yang dikukuhkan dan dilantik itu, hanya ada tiga orang dari kaum perempuan dengan kemampuan yang masih diragukan,” kata anggota Komisi II DPRD Sumbar Armiati di Padang, Selasa (10/1).
Politisi dari Partai Hanura ini mengaku heran, apa dan bagaimana gubernur Irwan Prayitno bisa meyakini kemampuan para stafnya itu yang katanya sudah melewati uji seleksi fit and proper test segala. Sementara dari kacamata orang lain, pejabat yang bersangkutan dinilai tidak layak untuk menduduki jabatan yang kini dipegangnya, terutama pejabat perempuan.
Sedang di sisi lain, masih ada orang lain yang dinilai melebihi kemampuan pejabat tersebut, tetapi dia justru tidak diberdayakan sama sekali. Pejabat perempuan yang dinilai layak untuk menduduki jabatan eselon II lantaran memiliki kemampuan lebih, justru tidak diberi ruang oleh atasannya sendiri, layaknya orang kena pasung.
“Saya berharap, pejabat perempuan yang dikukuhkan dan dilantik itu adalah orang yang punya keberanian, tegas dan bertanggung jawab dalam tugasnya tanpa menghilangkan sifat feminim. Artinya, dia tetap memegang koradnya sebagai kaum perempuan, tetapi tidak bersikap loyo dan memble, seperti tak punya kemampuan apa-apa,” sebut rang Agam ini.
Sebagai orang yang peduli dengan nasib kaum perempuan di daerah ini, Armiati juga mengaku sudah pernah mencoba menghubungi pihak yang dekat dengan tampuk kekuasaan, terkait hal ini. Akan tetapi, upayanya seperti tak dihargai dan apa yang dia perjuangkan nyaris tak pernah terwujud sebagaimana mestinya. Padahal ada posisi jabatan yang layak diisi kaum perempuan, seperti Dinas Sosial atau Biro Sosial lainnya,” ujar Armiati lagi.
Bukan cuma pejabat perempuan, tapi juga beberapa pejabat prianya juga ikut mendapat kritikan karena latar belakang ilmu dan kemampuannya yang di ragukan. Terlebih lagi terhadap beberapa pejabat baru yang dilantik oleh gubernur Irwan Prayitno, terkesan dipaksakan untuk memenuhi janji-janji pada tim sukses saat kampanye dulu.
“Anehnya, ada pejabat yang disebut-sebut mendapat nilai tertinggi saat lulus seleksi oleh tim panitia seleksi (pansel), tapi yang dilantik justru mereka dengan nilai terendah. Bahkan, ada pejabat yang tak terpakai di daerahnya, justru dilantik menduduki jabatan eselon II di provinsi,” ujar seorang staf ahli DPRD Sumbar yang menolak disebutkan identitasnya itu secara terpisah. Selain itu, proses seleksi oleh tim pansel juga dinilainya tak transparan, meski era sekarang disebut-sebut sebagai era transparan. Begitu juga terhadap hasilnya, tak pula pernah diumumkan secara terbuka, hingga masyarakat luas bisa tahu siapa saja orang yang ikut seleksi terbuka yang tertutup itu.**Martawin
Leave a Reply