DPRD Tanah Datar Sahkan LPjP APBD Tanah Datar Tahun 2020 Menjadi Perda

Penandatanganan pengesahan Ranperda jadi Perda,
Penandatanganan pengesahan Ranperda jadi Perda,

Batusangkar, Editor. Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Tanah Datar menyetujui Laporan  Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020  menjadi Peraturan Daerah (Perda)

Pengesahan ini dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar yang dipimpin oleh  Wakil Ketua Anton Yondra didampingi Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu, Wakil Ketua Saidani  serta  dihadiri oleh  23 anggota dewan.Serta dikuti oleh Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Plh. Sekda Edi Susanto  Asisten, Staf Ahli Bupati beserta pimpinan OPD, Selasa (29/6) bertempat diruangan sidang utama.

Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Tanah Datar melalui juru bicara Zulhadi menyampaikan, perumusan LPjP pelaksanaan APBD tahun 2020 Bupati berdasarkan  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Sumbar tahun 2020, merekomendasikan kepada OPD terkait untuk menindaklanjuti hasil temuan LHP tersebut.

Adapun rekomendasi dari  hasil temuan tersebut adalah pada  pelaksanaan pekerjaan infrastruktur dalam pengerjaan kegiatan yang tidak memenuhi  standar konstruksi untuk mengoptimalkan pengawasan,  masalah aset yang digunakan pihak ketiga untuk menuntaskan secara persuasif ataupun secara hukum, selanjutnya pajak retribusi rumah makan dan restoran dan menara telekomunikasi untuk menindaklanjuti dengan menagih sesuai aturan berlaku, ungkap Zulhadi

Pada kesempatan tersebut juga Juru Bicara Badan Anggaran Saidani menyampaikan  hasil pembahasan yang telah dilakukan secara intensif Tim Banggar bersama TAPD menyepakati realisasi pelaksanaan APBD Tanah Datar tahun 2020 yaitu Pendapatan sebesar Rp 1.194.818.538.888,03, dan Belanja sebesar Rp. 1.047.623.660.718,80 dengan Aset pada Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.308.977.994,417,22.

Dari hasil dari pembahasan tersebut juga telah disetujui 8 fraksi-fraksi dan seluruh anggota DPRD melalui pendapat fraksi-fraksi melalui juru bicara masing-masing fraksi yaitu Fraksi PAN Jasmadi, PPP Agus Tofik, Demokrat Syafril, PKS Dekminil, Gerindra Afrizal ST, Hanura Beni Apero, Perjuangan Golkar  Afriman  dan Fraksi  NasDem Khairul Abdi.

Keputusan bersama DPRD dan Bupati atas pelaksanaan  LPjP APBD tahun 2020 tersebut dituangkan dalam nota persetujuan DPRD dan Bupati, selanjutkan disampaikan ke Gubernur untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.ujar Saidani

Wakil Bupati Richi Aprian dalam sambutannya  menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DRPD Tanah Datar yang telah merampungkan pembahasan Ranperda LjJP APBD tahun 2020 untuk dijadikan Peraturan Daerah. “Saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada pimpinan dan anggota dewan, yang telah menandatangani keputusan bersama tentang LPjP APBD tahun 2020.

Seluruh masukan, usulan dan juga kritik yang disampaikan, baik pada waktu pemandangan umum maupun waktu pembahasan dengan mitra kerja, itu akan menjadi bahan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan di Tanah Datar, dengan telah ditetapkan nantinya menjadi Perda akan menjadi dasar dan pedoman untuk penyusunan KU-PPAS Perubahan APBD 2021.

Untuk itu saya berharap kepada OPD terkait yang terdapat temuan untuk menindaklanjuti sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. “Kepada  seluruh OPD dan ASN  dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan kegiatan harus selalu mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjerat dengan permasalahan hukum yang akan merugikan negara, daerah maupun diri pribadi,”ujar Richi Aprian **Jum/John Denis

75 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*