DPRD Sumbar Usulkan Empat Program Pemulihan Ekonomi Sumatera Barat

Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib saat memimpin rapat Paripurna
Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib saat memimpin rapat Paripurna

Padang, Editor.-  Terkait dengan pemulihan ekonomi daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat  usulkan empat program prioritas, yakni pada sektor keaungan, ekonomi dan  pariwisata di daerah Kabupaten/ Kota, sektor imprastruktur dan sektor  pangan.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi saat Rapat Kerja bahas Recoveri ekonomi dan Pelaksanaan MTQ Nasional ke XXVIII dengan Pimpinan Komisi, Fraksi bersama Pemrintah daerah diruang Rapat Utama DPRD Sumbar, Rabu (2/9).

DPRD mengusulkan pemerintah daerah memberikan dukungan dan program pemerintah untuk penempatan dana pemerintah pada Bank Nagari untuk dukungan permodalan bagi  UKM dalam bentuk pinjaman tapi tidak dalam bentuk dana bergulir. Program ini tidak hanya oleh pemerintah Provinsi tapi  juga mendorong semua Pemerintah kabupaten dan  Kota untuk menempatkan dana APBD nya pada Bank Nagari  untuk dukungan permodalan bagi UKM.

Menurut Supardi, apabila dana APBD Provinsi ditempatkan Rp 30 Milyar kepada Bank Nagari, kemudian masing masing kabupaten dan  Kota sebesar Rp 2 Milyar, maka terdapat penempatan dana pemerintah daerah yang bisa dipinjamkan kepada Bank Nagari sebesar Rp 68 Miilyar.

Kedua adalah prioritas sektor ekonomi dan pariwisata. Ini adalah kewenangan Pemerintah  Kabupaten dan Kota, sejalan dengan tatanan baru aman covid 19 berbagai sektor ekonomi di daerah telah dibuka kembali, termamsuk sektor pariwisata.

Ketiga adalah perioriras iffrastruktur ,sesuai arahan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi daerah maka pelaksanaan program dan kegiatan imfrastruktur seperti, pemeliharaan jalan, Irigasi diperioritaskan dilakukan dengan padat karya.

Keempat perioritas sektor Pangan, pangan masyarakat sektor yang pital untuk dijaga apalagi pada masa pandemi covid 19 belum jalas kapan akan berakhirnya,tanpa ketersediaan pangan yang mencukupi, maka akan berpotensi terjadi gejolak, untuk itu pemerintah daerah perlu memberikan dukungan anggaran untuk penyediaan pangan masyarakat..** Herman

 

.

 

.

 

 

239 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*