DPRD Sumbar Tetapkan APBD Perubahan Tahun 2021

Ketua DPRD Sumbar Supardi foto bersama dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah usai penandatangan nota kesepakatan
Ketua DPRD Sumbar Supardi foto bersama dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah usai penandatangan nota kesepakatan

Padang, Editor.- Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi, menetapkan Ranperda APBD Perubahan Tahun 2021, Kamis (30/9/2021).

Ketua DPRD Sumbar Sumbar Supardi dalam Pidatonya mengatakan, Sejalan dengan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2021 yang telah disepakati, pada Perubahan APBD Tahun 2021, cukup banyak persoalan yang harus diselesaikan dalam pembahasannya, diantaranya menutup defisit sebesar Rp. 28 Milyar lebih, mencari alternatif tambahan pendapatan daerah, membahas pelaksanaan refocusing dan pergeseran anggaran yang harus diaktualisasikan dalam Perubahan APBD Tahun 2021.

Oleh sebab itu, pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2021, berjalan alot dan komprehensif, sehingga semua persoalan tersebut di atas dapat diselesaikan.

Banyaknya permasalahan yang terjadi pada Perubahan APBD Tahun 2021, tidak terlepas dari kelemahan dari TAPD dalam pengelolaan anggaran. Pelaksanaan pergeseran, recofusing dan penggunaan sisa tender ataupun kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan, belum direncanakan dengan baik.

Kondisi ini tentu perlu menjadi cacatan dari Pemerintah Daerah dan diharapkan tata kelola keuangan daerah dilingkup Pemerintah Daerah ,dapat ditertipkan dan ditata secara baik.

Dari pembahasan yang dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah ,terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian .oleh Pemerintah daerah .

Proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2021 berlarut-larut, yang disebabkan tidak siapnya TAPD menyajikan data-data yang dibutuhkan serta tidak transfarannya OPD melaporkan kegiatan dan anggaran yang direcofusing.

Pelaksanaan recofusing anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tanpa perencanaan yang jelas, baik terhadap kegiatan dan anggaran yang akan direcofusing maupun terhadap rencana penggunannya.

Meskipun pelaksanana recofusing dan pergeseran anggaran merupakan kewenangan Kepala Daerah, akan tetapi karena recofusing dan pergeseran anggaran akan ditampung dalam Perubahan APBD, maka seyogyanya kebijakan-kebijakan strategis dalam pelaksanaan recofusing dan pergeseran tersebut, di bicarakan  terlebih dahulu dengan DPRD.

Dari pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD, terdapat beberapa rekomendasi penting yang perlu ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Setiap Direksi BUMD diharuskan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan memenuhi deviden yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah diminta untuk mempercepat pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi DPRD terkait dengan penyelesaian permasalahan BUMD, asset dan tindak lanjut LHP BPK lainnya dan menyampaikan progressnya kepada DPRD.

Dari pada membentuk BUMD Agro yang akan memerlukan waktu yang dan biaya yang cukup besar, sebaiknya memanfaatkan BUMD yang sudah ada dengan mengembangkan core bisnisnya.

Pada kesempatan ini Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam pidatonya mengatakan,dengan ditetapkanya Ranperda  APBD Perubahan tahun 2021 ,untuk itu kepada seluuruh SKPD  hendaknya segera mempersiapkan dokumen pelaksanaan program  kegiatan yang dituangkan dalam DPA SKPD dan DPA PPKD,sehingga program dan kegiatan dapat diselasikan tepat waktu .

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi dihadiri oleh Wakil Wakil Ketua DPRD Sumbar, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Sekda Prov ,pimpinan OPD di Jajaran Pemprov Sumbar dan Undangan lainya.** Herman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

171 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*