DPRD Sumbar Bahas Ranperda Zonasi Kawasan Strategis Danau Maninjau

Paserta hearing pembahasan Ranperda Zonasi Danau Manjnjau.
Paserta hearing pembahasan Ranperda Zonasi Danau Manjnjau.

Padang, Editor.- Dalam rangka menjaga ekosistem kawasan dan menyelamatkan Danau Maninjau dari pencemaran lingkungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD Sumbar membahas Ranperda tentang Zonasi Kawasan Strategis Danau Maninjau.

Kedepan akan diatur maksimal hanya 6000 Keramba Jaring Apung (KJA) yang diizinkan beroperasi di Danau Maninjau yang terletak di Kabupaten Agam tersebut. Dari tahun 2011 sampai sekarang telah ada 21.608 keramba yang melakukan ekploitasi sehinga merusak ekosistem Danau, ujar Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Suwirpen Suib saat rapat dengan masyarakat Salingka Danau maninjau.

Semua Keramba yang  beroperrasi sekarang tersebar dibeberapa kawasan, diantaranya Nagari Tanjung Sani, Sungai Batang serta Bayur. Upaya untuk pengurangan KJA merupakan suatu langkah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui potensi wisata yang dimiliki Danau Maninjau .

Suwirpen juga menambahkan, dari semua keramba yang beroperasi tidak semuanya yang dimiliki oleh warga sekitar , melainkan banyak yang dimiliki oleh investor luar daerah, sementara masyarakat pribumi banyak yang bekerja pada mereka. Dengan dilahirkannya Perda ini diproyeksikan ekonomi masyarakat tidak bergantung dengan kekayaan biota danau, namun lebih kepada potensi wisata.

Menurut Suwirpen,  politisi Partai Demokrat ini, untuk sementara memang ditargetkan 6000 keramba, namun nantinya bisa saja menjadi 2000 keramba. Dari segi Pariwisata Danau Maninjau merupakan Destinasi ekowisata dengan berbagai daya tarik yang dulu banyak diminati oleh turis lokal maupun turis manca negara ,namun belakangan ini kunjungan turis semakin sedikit karena air danau mulai tercemar disebabkan banyaknya KJA.

“Dalam perda ini kita ingin mencari solusi yang terbaik wisata bisa jalan orang yang menggantungkan hidipnya dari keramba juga bisa hidup. Kalau hari ini ada sekitar 21 ribu Keramba yang ada di Danau Maninjau, setelah ada perda ini dibatasi jumlahnya hanya 6000 keramba. Kita ingin danau maninjau hidup sebagai destinasi wisata yang menjadi kebanggaan Sumatera Barat itu yang kita ingini,” ungkap Suwirpen.

Sementara itu Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR  Provinsi Sumatera Barat, Nanang mengatakan, kerusakan yang dialami oleh Danau Maninjau dimulai sejak tahun 2011. Dari penelitian para ahli mengatakan, untuk membersihkan kembali danau ini butuh waktu hinga 25 tahun. Semenjak tercemarnya danau banyak biota yang mati sehinga menimbulkan bau yang tidak sedap.

“Di Indonesia sendiri Danau Maninjau masuk dalam 15 danau yang butuh ditata karena keindahanya sudah banyak diekploitasi sehinga danau jadi tercemar,” jelas Nanang.

Sementara itu tokoh masyarakat kawasan Danau Maninjau, Azwar Nur juga mengatakan, selain keramba persoalan limbah rumah tangga yang banyak dibuang ke danau Maninjau menjadikan pemandangan yang tidak enak dilihat wisatawan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian.

“Kami minta  pengelolaan limbah rumah tangga harus masuk dalam konten Ranperda Zonasi Danau Maninjau,” ujarnya.

Pada kesempatan ini anggota Komisi IV DPRD Sumbar Novrizon juga mengatakan, tugas Komisi IV DPRD Sumbar saat heering ini adalah menampung aspirasi dari peserta yang diundang dalam rapat ini . Namun  karena waktunya terbatas, tim pembahas juga menerima masukan melalui tertulis maupun melalui WA sekretariat Komisi IV DPRD Sumbar dan  Dinas terkait.

“Semua masukan akan kita tampung sebelum finalisasi,” jelas Novrizon.

Rafdinal anggota Komisi IV DPRD Sumbar juga menyampaikan,  ada dua Perda Zonansi yang masuk ke DPRD Sumbar, Zonansi  Danau Maninjau dan Zonasi Danau Singkarak, tapi kita perioritaskan Danau Maninjau yang sudah dimulai pembahasanya sejak tahun 2018.

“Sekarang Ranperda ini hanya tingal finalisasi muda mudahan satu bulan kedepan ranperda ini akan diketuk palu,” ungkap Rafdinal.

Menurut Rafdinal, dia sangat mengapresiasi masyarakat Maninjau yang sudah  hadir dalam pembahasan  Ranperda Zonasi Kawasan Danau Maninjau ini, karena untuk lebih sempurnanya Ranperda ini dari pihak pembahas masih menerima masukan dari masyarakat salingka danau sehinga bisa maksimal dalam menyelesaikan Ranperda ini.

Pembahasan Ranperda Zonasi kawasan Strategis Danau Maninjau ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Suwirpen Suib, dihadiri oleh anggota Komisi IV  lainya ,Sabar AS, Rafdinas, Novrizon , Saidal Maspiyudin dan Dinas terkait dari Pemprov Sumbar  serta Masyarakat Salingka danau Maninjau . **Herman

706 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*