DPRD Pessel Gelar Rapat Paripurna Dengar Pidato Kenegaraan Presiden RI

DPRD Pessel Gelar Rapat Paripurna Dengar Pidato Kenegaraan Presiden RI
DPRD Pessel Gelar Rapat Paripurna Dengar Pidato Kenegaraan Presiden RI

Painan, Editor.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan a­genda mendengarkan Pidato Kenegaraan Pre­si­den Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke 78 Kemerdekaan RI tahun 2023.

Rapat paripurna di­pimpin Ketua DPRD Pessel, Ermizen, S.Pd, Rapat Paripurna ini dihadiri oleh anggota DPRD setempat dan turut Hadir dalam Rapat Paripurna Tersebut Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, Sekda Kabupaten Pesisir Selatan, Mawardi Roska, Sekwan DPRD Pessel, utusan OPD, Forkopimda dan tamu undangan lainnya.

Dengan mengucap bis­­millahirrahmanirrahim rapat paripurna DPRD Pessel hari ini secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Ermizen, S.Pd.

Setelah dibuka, rapat paripurna dilanjutkan de­ngan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan RI Tahun 2023.

Dalam kesempatan ini, Dr. H. Bambang Soesatyo, selaku Ketua MPR RI mengingatkan bahwa saat ini dunia tengah mengalami perubahan dinamika geopolitik yang signifikan serta perkembangan teknologi komunikasi dan transformasi digital.

Oleh karena itu, diperlukan proses transformasi pertahanan Indonesia yang bersifat komprehensif dan mengantisipasi berbagai dinamika geopolitik dan lompatan tek­nologi.

“Kita harus menata u­lang kerangka kerja pertahanan Indonesia di da­lam konstitusi kita dengan menata kembali haluan negara untuk memastikan Indonesia memiliki ke­rang­ka kerja konstitusional yang mampu menang­kap kebutuhan zaman,” ucap Bambang dari Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Dia juga mengajak ma­syarakat Indonesia untuk menyambut Pemilu 2024 yang akan datang.

“Di tengah kerja keras untuk menata ulang pembangunan ekonomi di segala bidang, mari kita sambut pemilihan umum 2024 untuk mewujudkan de­mokrasi konstitusional dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” lanjutnya

Selanjutnya, Ketua DPD RI Ir.H. AA Lanyalla Mattalitti, menyampaikan terkait penawaran propo­sal kenegaraan dengan naskah akademik pe­nyem­purnaan dan penguatan sistem tersebut, yang meliputi 5 hal pokok.

Pertama, mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Ke­dua, membuka peluang adanya anggota DPR RI yang berasal dari perseorangan atau non-partisan. Ketiga, memastikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan diisi melalui mekanisme pengisian dari bawah. Keempat, mem­berikan kewenangan kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan untuk memberikan penda­pat terhadap materi RUU yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden seba­gai bagian dari keterlibatan publik yang utuh.

“DPD RI telah menerima secara langsung aspirasi terkait perlunya bangsa ini melakukan kaji ulang atas sistem bernegara yang diterapkan saat ini. Semua aspirasi tersebut terdokumentasikan de­ngan baik di DPD RI,” ujar Lanyalla.

Sementara itu, dalam pidatonya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa pemulihan eko­nomi Indonesia yang cepat pasca terdampak pandemi COVID-19 telah berhasil membawa Indonesia naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) di tahun 2022.

“Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara dengan pemulihan ekonomi yang cepat dan konsisten pasca pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tujuh kuartal terakhir, sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5 persen,” ungkapnya.

Jokowi juga meng­ung­kapkan transformasi eko­nomi perlu dilanjutkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan pembukaan lapangan kerja yang layak secara masif. Presiden pun mendorong partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global, khu­susnya pada sektor berteknologi tinggi dan ramah lingkungan.

Jokowi menjelaskan bahwa arsitektur APBN tahun 2024, harus mampu merespons dinamika pe­rekonomian, menjawab tantangan dan mendu­kung agenda pemba­ngu­nan dan kesejahteraan secara optimal, mempercepat transformasi eko­nomi, menjaga momentum pertumbuhan eko­nomi yang berkualitas, dan menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang.

Jokowi juga mengumumkan secara resmi terkait kenaikan gaji PNS sebesar 8 persen dan pen­­siunan 12 persen. “Per­­baikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan pro­duktivitas. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/TNI/Polri se­besar 8% dan kenaikan untuk Pensiunan sebesar 12%, yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional,” pungkasnya. ** Findo

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*