DPRD Kota Padang Gelar Sidang Paripurna, Walikota Sampaikan Ranperda APBD Tahun 2022

Rapat pariprna DPRD Kota Padang.
Rapat pariprna DPRD Kota Padang.

Padang, Editor.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang gelar sidang Paripurna penyampaian secara resmi oleh Walikota Padang mengenai Nota Keuangan dan  Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Padang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2022, Jum’at (10-9-2021).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Padang Arnedi Yarmen yang dihadiri anggota DPRD Padang serta diikuti unsur Forkopimda dan kepala OPD dilingkup Pemko Padang bersama stakeholder terkait baik secara langsung maupun virtual.

Walikota Padang, Hendri Septa menyampaikan, selain dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan formal sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan, juga dimaksudkan untuk menyampaikan pokok-pokok kebijakan serta rencana kerja anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

Sebagaimana penyusunan APBD TA 2022 tersebut secara khusus diatur melalui Permendagri No.27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022.

“RAPBD yang kami sampaikan ini, sebelumnya telah melalui beberapa tahapan proses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Yaitunya berdasarkan penyusunan kebijakan umum anggaran tahun 2022 dan penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2022 yang telah kita sepakati bersama pada 7 Agustus 2021 yang lalu,” ungkap Wako.

Wako Hendri mengungkapkan, pada tahun 2021 ini merupakan tahun metiga kepemimpinan Wali Kota Padang periode 2019-2024. Berdasarkan RPJMD 2019-2024 visi Kota Padang yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madanu Berbasis Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggul serta Berdaya Saing”.

“Pelaksanaannya melalui 7 misi dan diwujudkan melalui 9 prioritas pembangunan Kota Padang dengan tema pembangunan Kota Padang tahun 2022,” kata walikota.

Lebih lanjut ia menyampaikan, pokok-pokok kebijakan dan rencana pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Ia menyebutkan, sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pendapatan daerah tahun anggaran 2022 yaitu didasari beberapa hal.

“Diantaranya atas perkiraan pertumbuhan ekonomi, rasionalitas nilai kekayaan daerah dan perkembangan perekonomian nasional dan dampaknya terhadap perekonomian Kota Padang,” ujar Hendri Septa.

Dipaparkan, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pendapatan daerah pada APBD Kota Padang TA 2022 diperkirakan sebesar R02,597 Triliun. Jika dibandingkan dengan APBD TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp70,182 Miliar atau naik 2,70 persen.

Secara rinci pendapatan daerah tersebut dijelaskan untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang dalam APBD 2022 direncanakan sebesar Rp991,25 Miliar. PAD ini bersumber dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp770,526 Miliar.

“Kemudian retribusi daerah Rp85,166 Miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp20 Miliar serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp115,558 Miliar. Selanjutnya pendapatan daerah juga didapat dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” bebernya menambahkan.

Wako Hendri menambahkan, dengan berbagai perkembangan di atas, maka pada RAPBD 2022 rencana belanja daeeah dianggarkan sebesar Rp2,688 Triliun. Jika dibandingkan dengan APBD 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp148,07 Miliar atau naik 5,51 persen.

“Alokasi anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan prioritas pembangunan serta untuk mewujudkan visi dan misi Kota Padang sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD 2019-2024.  Begitu juga disinkronisasikan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sumbar serta fokus dalam penanganan Covid-19 serta memulihkan dampak ekonominya,” terangnya.

Terakhir wali kota milenial itu menyampaikan harapannya agar pembahasan Ranperda APBD Kota Padang 2022 tersebut dijadikan prioritas bersama DPRD dengan semangat mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan Kota Padang ke depan.

“Kami menyadari apa yang RAPBD Kota Padang TA 2022 sampaikan tersebut masih perlu penyempurnaan. Untuk itu semoga dalam proses selanjutnya dapat lebih kita sempurnakan melalui konsultasi badan anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum ditetapkan menjadi Perda. Semoga berjalan dengan lancar dan sesuai harapan tentunya,” pungkas Hendri Septa. ** Arman/Adv

69 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*