DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna: Pemko Padang Sampaikan Tiga Ranperda

Rapat paripurna DPRD Kota Padang.
Rapat paripurna DPRD Kota Padang.

Padang, Editor.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat Paripurna dalam agenda penyampaian oleh Pemerintah Kota (Pemko) Padang terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di ruang sidang utama Gedung Bundar Sawahan, Senin, 27 September 2021.

Rapat Paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani bersama unsur pimpinan lainnya dan didampingi Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar.

Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyampaikan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk dapat dibahas bersama DPRD Kota Padang nantinya.

Ketiga ranperda tersebut adalah perubahan kedua atas Peraturan Daerah (perda) nomor 6 tahun 2016 tentang usulan pembentukan dan perubahan organisasi perangkat daerah Padang.

Kemudian perubahan ketiga atas perda nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu. Dan terakhir, perubahan atas perda nomor 10 tahun 2017 tentang barang milik daerah.

Kesempatan itu, Plh Sekda Kota Padang, Edi Hasymi mengatakan, perubahan ketiga ranperda tersebut untuk mempermudah pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengikuti aturan perundangan-undangan lebih tinggi.

Disampaikan Edi Hasymi, perubahan ketiga atas perda nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu ini mengingatkan adanya peraturan Undang-undang cipta langan kerja nomor 11 tahun 2020.

“Adanya undang ini mengubah paradigma Izin mendirikan Bangunan (IMB), menjadi persetujuan bangun gedung yang harus diikuti daerah, paling lama enam bulan setelah aturan itu berlaku,” ungkapnya.

Edi Hasymi, menambahkan, mulai Agustus 2021 ini, pemerintah daerah seharusnya sudah mengubah pelayanan perizinan mendirikan bangunan ini. “Untuk pemungutan retribusi perizinannya, maka daerah harus mempunyai perdanya,” katanya.

Lebih lanjut Edi Hasymi menyampaikan, perubahan ini juga mengikuti perubahan objek dan nilai retribusi bangunan. Dan Perubahan aturan tentang perizinan ini perlu dilakukan, agar berkontribusi untuk pendapatan daerah.

Terakhir disebutnya, perubahan Perda tentang barang dan jasa daerah dilakukan mengingat masih banyaknya aset daerah yang belum secara maksimal digunakan. Setelah disampaikan ranperda ini ke dewan, diharapkan perubahan perda tersebut segera dilakukan pembahasan dan penetapan. ** Arman/Adv

48 Total Dibaca 3 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*