Padang, Editor.- Penyertaan modal pada Bank Nagari dan PT Askrida menjadi sorotan kalangan anggota DPRD Sumbar. Setidaknya hal itu disampaikan Fraksi Gerindra dan Nasdem dalam pandangan umumnya pada Rapat Paripurna DPRD Sumbar di Padang, Jumat ((8/9).
Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Supardi menyebutkan, fraksinya belum menyetujui penyertaan modal yang direncanakan oleh pemerintah daerah untuk dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu Bank Nagari dan PT Askrida tersebut. Alasannya, kedua BUMD tersebut dinilai masih menyisakan masalah.
Sebelumnya, pemerintah daerah Sumbar mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD Sumbar tentang APBD Perubahan 2017. Dalam Ranperda tersebut, pemerintah daerah merencanakan Rp 73 Miliar yang diperuntukkan untuk tiga BUMD, yiatu Bank Nagari sebesar Rp 50 Miliar, PT Askrida sebesar Rp 13 Miliar, dan Jamkrida sebsar Rp 10 Miliar.
Menurut Supardi, saat ini bank nagari tidak hanya butuh suntikan modal. Akan tetapi, menurutnya yang lebih penting adalah perbaikan managemen dan leadership di pengelola Bank Nagari itu. Ia mengakui, hal tersebut sudah menjadi sorotan bagi berbagai pihak. Baik bagi kalangan legislatif, maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).” jelas nya.
“Jadi berapapun dana disuntikkan kepada Bank Nagari, tidak akan ada manfaatnya kalau jajaran management tidak diganti atau ditinjau ulang. Karena bisnis perbankan juga terkait dengan masalah trust dan kepercayaan. Apalagi hal ini dibuktikan dengan neraca keuangan per semester 2017 yang cenderung amburadul bila dibandingkan dengan neraca yang sama di tahun 2016 lalu,” katanya
Selain itu, mengenai penyertaan modal pada PT Askrida, tutur Supardi, fraksinya juga belum setuju, karena tidak ada alasan logis dan ekonomis pemberian modal ini. “Kami fraksi Gerindra belum mendapat surat pengajuan resmi dari jajaran direksi PT Askrida. Untuk itu, kami meminta surat itu yang menyebutkan bahwa PT Askrida membutuhkan suntikan modal dalam waktu dekat,” jelasnya.
Sementara itu, katanya, untuk PT Jamkrida direncanakan akan diberi suntikan dana sebesar Rp 10 Miliar, Fraksi Gerindra dapat menyetujuinya. “Apalagi dana sebesar ini akan digunakan untuk kepentingan pengembangan usaha perusahaan dan pemenuhan garing rasio di masa depan,” jelasnya.
Di sisi lain, Juru Bicara Fraksi Nasdem Apris mengatakan, penyertaan modal kepada tiga BUMD tersebut dinilai tidak sebanding dengan deviden yang diberikan oleh BUMD itu. Terlebih lagi, tentang Komisaris Bank Nagari, yaitu melihat kinerja dan kondisi keuangan bank nagari saat ini sangat memerlukan perhatian serius, dan pengawasan yang kuat, terutama peningkatan pendapatan dan penurunan biaya tidak tetap, maka keberadaan koisaris menjadi hal yang sangat strategis.
“Hasil RUPS kemarin menjadi hal yang menarik karena orang-orang yang diusulkan masih menatan-mantan petinggi bank nagari yang di masa dia menjabat justru bank Nagri mengalami kemunduran. Kami meminta kepada pemegang saham untuk menempatkan orang-orang yang berfikir dan bertaraf nasional, bukan hanya sekedar menguasai teknis perbankan,” ujarnya.
Sebuah sumber di DPRD Sumbar menyevbutkan, munculnya ide penambahan penyertaan modal pada PT. Askrida dilakukan sepihak oleh pemprov Sumbar. Sementara di tubuhPT. Askridasendiri belum melihat adanya keinginan untuk itu.
Sedang pada Bank Nagari, saat ini managemennya amburadul. Ini terlihat daritidak tercapainya target laba yang diinginkan. Sebab realisasi laba yangberhasil diraih belum sampai Rp.100 milyar dari yang ditargetkan sebesar Rp.400 milyar pada tahun ini. Salah satu penyebabnya, karena Bank Nagari lebih cenderung menyalurkan kredit konsumtif (PNS), ketimbang produktif (UKM dan lainnya). Martawin/Herman
Leave a Reply