Dikalahkan IKA, Gubernur Sumbar Ajukan Banding ke PTUN Medan

Padang, Editor.- Tak mau syahwat kekuasaannya terganjal oleh putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memutuskan untuk mengajukan banding ke PTUN Medan. Memori banding itu diserahkan kuasa hukum Gubernur Sumbar ke PTUN Padang untuk diteruskan ke PTUN Medan, beberapa hari lalu.

Menurut Wilson Saputra, kuasa hukum Irvan Khairul Ananda (IKA)mantan Kepala Kesbang Pol Sumbar selaku penggugat menyebutkan, dirinya mendapat surat pemberitahuan banding Gubernur Sumbar selaku tergugat, Jumat lalu. Dalam surat yang ditandatangani Wakil Panitera PTUN Padang Eniwar, SH itu disebutkan bahwa kuasa hukum Gubernur Sumbar selaku tergugat telah menyerahkan memori banding ke PTUN Padang untuk diteruskan ke PTUN Medan.

Dalam surat pemberitahuan tertanggal 13 Desember 2016 itu disebutkan nomor akta banding 16/G/B/2016-PTUN PDG terhadap perkara no 16/g/2016-PUN PDG. “Ya, kami baru saja menerima surat pemberitahuan banding dari tergugat melalui Wakil Panitera Pengganti PTUN Padang Eniwar, SH,” katanya sembari menunjukkan copy surat tersebut di Padang, Selasa (20/12).

Terkait memori banding yang diajukan mantan atasannya, Irvan Khairul Ananda mengaku tak mempermasalahkannya karena memang itu haknya selaku tergugat. Namun, sebagai penggugat yang merasa dizolimi oleh mantan atasannya, Irvan tetap bersikukuh akan terus berupaya mencari keadilan. “Pokoknya, selagi masih ada celah untuk menggugat, saya akan lakukan,” katanya mantap.

Di sisi lain, beberapa kalangan mengaku sangat menyayangkan kasus perseteruan antara atasan dan bawahan ini berlanjut hingga ke meja persidangan PTUN Padang. “Seharusnya, kasus ini tidak sampai ke pengadilan jika pimpinan bertindak bijaksana. Kalau memang ada persoalan dengan bawahan, panggil anak buah yang bermasalah itu. Di situ, kemudian beri dia peringatan, bukannya langsung diproses,” kata seorang mantan pejabat teras kantor gubernur yang menolak disebutkan jati dirinya secara terpisah.

Dikatakannya, kalaupun gubernur selaku pimpinan ingin memprosesnya, tetapi dia berhalangan untuk itu, dia bisa saja melimpahkan kepada wakil atau sekretaris dan bukan justru melimpahkan kepada anak buah yang lain dan pangkat serta kedudukannya sama dengan anak buah yang akan diproses itu. Sehingga ada kesan, gubernur memaksakan kehendaknya untuk bertindak arogan dan otorieter dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Sebagaimana diberitakan Editor, awal Desember lalu, majelis hakim PTUN Padang akhirnya mengabulkan sebagian gugatan mantan Kepala Kesbangpol Sumbar Irvan Khairul Ananda (IKA) terhadap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Keputusan tersebut dibacakan majelis hakim secara bergantian pada persidangan terakhirnya di PTUN Padang, Kamis (1/12) siang.

Sidang pamungkas yang dipimpin hakim ketua Andi Noviandri bersama hakim anggota M Afif dan Lizamul Umam serta panitera pengganti Darman itu dimulai sekitar pukul 10.00. Hadir pada kesempatan tersebut penggugat Irvan Khairul Ananda didampingi kuasa hukumnya Melly, SH dan Desi Ariati cs selaku kuasa hukum tergugat Gubernur Sumbar.

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan, menurut Andi Novriandri, majelis hakim PTUN Padang yang menyidangkan perkara tersebut memutuskan, menerima sebagian gugatan penggugat. “Kemudian, mewajibkan tergugat untuk mencabut SK No. 862/1478/BKD-2016 tanggal 22 April 2016 tentang pencopotan jabatan penggugat sebagai Kepala Kesbangpol,” kata Andi.

Selain itu, majelis hakim juga menolak sebagian dalil-dalil yang disampaikan tergugat melalui kuasa hukumnya selama masa persidangan, karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga majelis hakim juga memutuskan membebankan biaya perkara kepada tergugat sebesar Rp 209 ribu.

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini antaralain, karena tim pemeriksa yang dibentuk tergugat tidak melaksanakan pemeriksaan sebagaimana mestinya. Dimana, pemeriksaan yang mestinya dilakukan setelah tujuh hari kerja itu, justru dilakukan satu hingga tiga hari kerja. Bahkan, dalam pemeriksaan ke dua oleh tim pemeriksa, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak ditandatangani penggugat.

Selain itu, tuduhan tergugat yang menyebutkan penggugat telah melakukan pencemaran nama baik dan melanggar UU IT tentang transaksi elektonik dinilai tidak berdasar hukum yang jelas. Pasalnya, untuk memastikan tuduhan itu, penggugat harus lebih dulu diproses oleh pihak kepolisian atau pejabat lain yang berwenang, sehingga dasar hukumnya jelas.

Bukan cuma itu, penggugat juga dinilai tidak terbukti menyebar fitnah, hingga berakibat pencemaran nama baik oleh tergugat, karena tergugat sendiri tidak pernah mengklarifikasi berita (larangan azan pada Portal Berita Editor) yang diposting penggugat. “Oleh karena itu, tergugat diwajibkan untuk membersihkan nama baik penggugat,” kata Lizamul Umam, hakim anggota.

Di sisi lain, majelis hakim juga berpendapat bahwa gugatan penggugat untuk mengembalikan posisinya sebagai Kepala Kesbangpol Sumbar tak mungkin dikabulkan karena penggugat saat ini sudah memasuki usia pensiun sejak awal Oktober lalu. ** Martawin

2241 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*