Dari Polemik Iuran Komite, Wako Bukittinggi Minta Perhatian Pemprov Sumbar Dimaksimalkan

Wako Bukittinggi bersama guru dan pelajar dalam suatu upacara.
Wako Bukittinggi bersama guru dan pelajar dalam suatu upacara.

Bukittinggi, Editor.-  Polemik terkait subsidi iyuran komite bagi pelajar SMA dan SMK sederajat di Kota Bukittinggi, masih berlanjut.

Menurut Pers Rilis Kabid IKP Diskominfo Bukittinggi Kamis,( 17/03) mengatakan, Pihak Pemko Bukittinggi sudah menganggarkan bantuan keuangan khusus, untuk membantu pelajar SMA dan SMK di Bukiinggi, agar tidak lagi membayar iyuran komite.

Namun, beberapa hari terakhir, masih ada  komite salah satu SMA Negeri di Bukittinggi, mengeluarkan edaran agar para wali murid membayarkan segera iyuran komite. Dalam surat itu juga dituliskan, jika tidak membayar uang komite, pelajar bersangkutan tidak dapat mengikuti ujian.

Untuk itu, Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, kembali menegaskan, agar pengurus komite, bisa menyurati provinsi, untuk membantu operasional sekolah. Bukan dengan memberatkan siswa dengan iyuran komite.

“Menyikapi statemen beberapa pengurus komite terkait iuran komite, akan digunakan untuk pembiayaan guru honor, membantu sebagian operasional sekolah, bahkan ada untuk perbaikan fisik bangunan sekolah. Jadi, baiknya komite ketika ada keinginan untuk meningkatkan kualitas sekolah, dapat ajukan proposal ke provinsi,” ujar Wako Erman, kamis (17/03).

Wali Kota Bukittinggi juga menambahkan, Pemprov Sumbar punya anggaran Rp 6 Triliyun lebih untuk tahun 2022 ini. Alangkah lebih baiknya, Pemprov lebih perhatikan masalah pendidikan ini.

“Saya pikir, komposisi untuk prioritas penggunaan anggaran, arah kebijakan dari kepala daerah dan negara ini jelas, bahwa memenuhi kebutuhan dasar itu paling penting, apalagi pendidikan. Pendidikan yang dimaksud seluruh elemen yang ada didalamnya, guru, fasilitas sekolah, buku dan siswa. Karena salah satu tujuan negara kita ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini mesti kita prioritaskan, salah satu upaya tentu dengan dukungan anggaran. Kapan lagi kita maju, kalau perhatian untuk elemen pendidikan belum dimaksimalkan,” jelasnya.

Untuk itu, Wako meminta Pemerintah Provinsi Sumbar, untuk lebih memperhatikan kesejahteraan guru honor SMA dan seluruh elemen pendidikan lainnya.

“Jangan sampai siswa yang harus menanggung biaya untuk operasional sekolah. Dimana peran pemerintah. APBD Provinsi Rp 6 T lebih. Kenapa tidak bisa tingkatkan kesejahteraan guru honor, kenapa harus tetap dibebankan kepada siswa dengan instrumen iuran komite. Bukittinggi saja dengan APBD kecil bisa, kenapa Pemprov dengan anggaran besar tidak?,” tutup Wako tegas.** Widya

68 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*