Padang Panjang, Editor.- Rencana pendapatan di R-APBD Perubahan 2020 Kota Padang Panjang turun dari Rp 595,4 milyar ke Rp 540,4 milyar, dampak wabah Covid-19. Belanja juga turun dari Rp 644,5 milyar ke Rp 587,5 milyar. Tidak heran, sebagian besar program RPJM tahun ini juga tertunda, terutama proyek fisik.
Itulah gambaran umum R-APBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Perubahan tahun 2020 Kota Padang Panjang, yang disampaikan oleh Walikota Fadly Amran pada rapat pleno DPRD Kota Padang Panjang dipimpin oleh Ketua DPRD Mardiansyah di Gedung DPRD setempat, Selasa (22/9).
Penyebab turunnya rencana pendapatan pada RAPBD-P 2020 ini, terutama karena dana perimbangan daerah dari pusat turun dari Rp 469,9 milyar ke Rp 444,9 milyar. Meski di dalamnya ada tambahan dana insentif daerah (DID) dari Rp 12,2 milyar ke Rp 27,9 milyar, karena Pemko dianggap bagus menangani Covid-19.
Kedua, karena penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang Panjang sendiri juga turun, yakni dari Rp 97,5 milyar ke Rp 67,1 milyar. Penurunan yang sangat berpengaruh itu terutama dari pemerimaan RSUD. Berikut, dari bunga deposito, pajak, retribusi dan bagi hail kekayaan daerah yang dipisah.
Berkenaan rencana penerimaan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah), primadona PAD Padang Panjang sejak 2005 itu, semula ditarget Rp 52 milyar. Tapi di APBD Perubahan ini terpaksa diturunkan ke Rp 41 milyar. Sebab, seperti disebut oleh Direkturnya, Ardoni terpisah, kunjungan berobat ke RSUD turun sejak April 2020.
Terkait kondisi pendapatan tadi, kebijakan umum belanja menurut Walikota Fadly, mempedomani refocusing dari pemerintah pusat. Prioritas utama belanja adalah membiayai kebutuhan yang mendesak terkait layanan publik. Kedua, mengatasi dampak wabah Covid-19. Berikut, merialisir program RPJM.
Karena itu, di luar belanja rutin wajib, seperti gaji pegawai, operasional kantor dan lainnya itu, rencana belanja lebih banyak diarahkan untuk menggerakan ekonomi di level usaha mikro dan usaha kecil, bantuan biaya pendidikan, bantuan sosial, bantuan bidang kesehatan, di samping penanganan dampak wabah Covid-19.
Sementara rencana belanja pembangunan di bidang fisik yang terkait program RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2018-2023, sebagian besar terpaksa ditunda. Keterangan Walikota Fadly kepada pers di luar rapat pleno DPRD itu, hanya satu yang akan mulai diwujudkan pada 2020 ini yakni pengadaan tanah lokasi Sport Centre.
Tadinya, seperti dilansir Editor, pada 2020 ini ada sejumlah program RPJM hendak direalisir. Di antaranya, pembangunan Rest Area moderen di Silaiangbawah, pengadaan tanah lokasi Sport Centre, gedung bedah sentral (3 lantai) di RSUD, dan pengembangan Smart City. Namun, sebagian besar program itu terpaksa ditunda.
Ada sebagian program kegiatan pembangunan fisik yang akan jalan di 2020 ini. Tapi itu proyek skala kecil, seperti rehab gedung sekolah yang rusak. Program ini, selain terkait penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas bagi pelajar kota ini, juga sejalan upaya menjaga/meningkatkan peran Padang Panjang sebagai kota pelajar.
Tanggan DPRD atas RAPBD-P 2020 Kota Padang Panjang itu, sesuai jadwal akan disampaikan lewat pandangan umum fraksi, Rabu sore (23/9). Hadir pada rapat pleno, Selasa (22/9), kedua Wakil Ketua DPRD, Yulius Kaisar dan Imbral, anggota Forkopimda, Sekda Sony Budaya Putra, para kepala OPD Pemko.***ym/sheni
Leave a Reply