Cegah Tindakan Korupsi, Limapuluh Kota Gelar Rakor RAD-PPK

Limapuluh Kota, Editor.- Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota gelar Rapat Kordinasi (Rakor) Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK).

Rakor yang dipimpin Kasubid Pemerintahan Bapelitbang Usman Said S.Sos  itu, berlangsung  Selasa (21/3), di ruang rapat Bapelitbang Limapuluh Kota, Komplek kantor Bupati, Sarilamak, diikuti oleh anggota RAD-PPK yang terdiri dari, Inspektorat, Bapelitbang, Dinas Komunikasi Informasi, Badan Keuangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Humas dan Pemberitaan serta Administrasi Pembanungan.

Dalam rapat kordinasi itu, semua anggota yang hadir, Khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertekad meningkatkan Kinerja terutama penguatan tugas dan pokok pelaksana PPID sebagai penyedia informasi kepada publik.

Peningkatan itu, diantaranya mempublikasikan berbagai bentuk program di setiap OPD dan Kecamatan di kabupaten Limapuluh Kota, sehingga bentuk informasi itu sampai ketengah-tengah masyarakat.

Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota juga menegaskan berbagai komitmen untuk aksi pencegahan Korupsi, berbagai bentuk aksi itu mengacu kepada pedoman yang tertuang dalam surat ederan Menteri dalam negeri nomor  356/4429/SJ tentang pedoman pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah tahun 2016 dan 2017.

Diantaranya, pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu pintu(PTSP). Dengan kiteria keberhasilan, pemberian dan penandatangan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga PTSP,tersedianya mekanisme pengendalian dalam penerbitan izin dan non izin oleh PTSP.
Penguatan dan tugas pokok fungsi pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)utama dan pembantu,transparansi dan akubentabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa, peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunan dana hibah dan bantuan social.

Untuk itu kepada instansi yang terkait dengan permintaan data agar melaporkan mulai dari perencanan program sampai pelaksanaan wajib dilaporkan mulai dari perencanaan program sampai pelaksanaan , semua itu agar perbaikan pengelolaan permerintahan yang baik dan bersih.** Yus

 

741 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*