Bupati Solok Ikuti Vicon Terkait Masalah Pemberantasan Korupsi

Suasana vicon di Guest House Arosuka.
Suasana vicon di Guest House Arosuka.

Arosuka, Editor.- Bupati Solook, H. Gusmal, SE, MM beserta jajaran mengikuti Rapat Koordinasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020 Pemerintah Daerah Se-Sumatera Barat dengan KPK via Video Conference (Vicon), bertempat di Guest House Arosuka, Kamis (30/4).

Ikut bergabung dalam vicon tersebut Satgas koordinasi pencegahan wilayah IX , Perwakilan KPK, Sekretaris Daerah se-Sumatera Barat, Inspektur se-Sumatera Barat, Kepala Bappeda se-Sumatera Barat, Kepala BPKAD se-Sumatera Barat, Kepala UKPBJ Se-Sumatera Barat, Kepala Bapenda se-Sumatera Barat, Sekretaris DPRD Se-Sumatera Barat dan Admin MCP ( Monitoring Centre for  Prevention) Se-Sumatera Barat.

Sementara itu dari Pemkab Solok, selain Bupati H.Gusmal, SE, MM juga hadir Sekretaris Daerah Aswirman, SE, MM, Sekwan Suharmen, Kepala Inspektorat Hermantias, Kepala BKD Editiawarman, Kepala Barenlitbang Erizal, SE, MM, Kabag BPBJ Khairul, ST, Sektetaris DPMPTSP Marcos Sophan dan pejabat terkait lainnya.

Vicon ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan pemerintah Daerah Sumbar dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi di Sumatera Barat yang  masuk dalam wilayah Satgas Koordinasi pencegahan IX dalam penanganan   penyimpanan dan pemberantasan korupsi terintgrasi. Dari itu diharapkan pemerintah Provinsi Sumbar menjalankan pengelolaan dana covid sesuai prosedur  sehingga dapat terhindar dari penyimpangan dan tindak pidana korupsi

Dari vicon ini bisa ditarik kesimpulan, diantaranya, KPK menegaskan, penggunaaan Aplikasi MCP (Monitoring Centre for Prevention) yang dibuat KPK untuk memudahkan Memonitoring tanpa harus datang langsung ke daerah. KPK akan bertindak tegas apabila ditemukan pelanggaran dan unsur korupsi anggaran bencana yang nantinya dapat di kategorikan sebagai kejahatan berat yang layak dituntut dengan hukuman mati.

KPK akan selalu berkomunikasi dengan LKPP dan BPKP RI yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan dan pendampingan atas pengadaan barang dan jasa terkait percepatan penanganan Covid-19

KPK juga menegaskan langkah -langkah antisipasi pengadaan barang dan jasa serta rambu-rambu pencegahan,diantaranya memberikan kepastian bagi pelaksana pengadaan barang /jasa bahwa sepanjang unsur-unsur pidana korupsi tidak terjadi maka proses BPJ tetap dapat dilaksanakan.

Mendorong keterlibatan aktif APIP dan BPKP untuk melakukan pengawalan dan pendampingan terkait proses pelaksanaan BPJ dengan berkonsultasi kepada LKPP.

Titik rawan korupsi penanganan covid 19 diantaranya adalah pengadaaan barang dan jasa,Filantrofi atau sumbangan pihak ketiga yang meliputi pencatatan penerima, penyaluran bantuan dan penyelewengan bantuan.

Vicon dilanjutkan dengan Musrembangnas tahun 2020 dengan agenda menyusun rencana kerja pemerintah tahun 2021 serta  mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi Sosial yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI. ** Tiara/Hms

524 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*