Bupati Solok dan SKPD Tandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Penandatangan perjanjian kerjasama antra Bupati Solok denan Kepla SKPD.
Penandatangan perjanjian kerjasama antra Bupati Solok denan Kepla SKPD.

Arosuka, Editor.-  Perjanjian kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari bupati sebagai pimpinan intansi kepada kepala perangkat daerah sebagai pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Demikian diungkapkan Bupati Solok, Gusmal, SE, MM dalam sambutannya pada Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Antara Kepala Perangkat Daerah Dengan Bupati Solok, bertempat di Ruang Solinda Arosuka, Selasa (9/2).

Lebuh lanjut dikatakan bupati, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, dengan demikian target kinerja yang di perjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja yang ditandatangani agar diturunkan kepada perjanjian kinerja eselon III, IV dan individu ASN di lingkungan perangkat daerah masing-masing, Kepala perangkat daerah harus memonitoring dan mengevaluasi pencapaian target kinerja bawahannya dan realisasi capaiannya harus dilaporkan per triwulan secara bertingkat.

Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara dan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai sipil disebutkan bahwa pejabat pimpinan tinggi harus memenuhi target kinerja sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan bupati

Apabila pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang di perjanjikan dalam waktu 1 tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya dan jika pimpinan tinggi tidak juga menunjukan perbaikan kinerjanya maka pejabat yang bersangkutan harus melakukan seleksi ulang uji kompetensi kembali

“Berdasarkan hasil uji kompetensi bupati dapat memindahkan pejabat yang bersangkutan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensinya atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah,” tegas Gusmal.

Menurut bupati, SAKIP Kab. Solok berdasarkan evaluasi terakhir Kementrian PAN RB telah mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD tahun 2016-2021 yaitu berprediket B dan pada tahun ini kita menargetkan prediket BB dan berharap target ini bisa tercapai sehingga kab. Solok mendapatkan Dana Insentif Daerah.

Untuk perbaikan SAKIP kab. Solok saya diharapkan untuk melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran (cascade down), mulai dari level OPD sampai indikator kinerja level III, IV dan individu pegawai. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap output dan outcome secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja sasaran organisasi. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi kinerja pimpinan. Inspektur daerah agar terus meningkatkna kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja OPD sehingga tercipta pemahaman yang merata antar OPD. Kepala barenlitbang dan penanggung jawab program agar terus meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mendorong efisiensi dan efektifitas. Kepala perangkat daerah terkait agar melakukan riviu terhadap program kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu kepada penyempurnaan tujuan dan sasaran.

Sebelumnya  panitia pelaksana  Zulfadli S. Pd, MM melaporkan, Pelaksanaan penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja berdasar kepada Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Pelaksanaan penandatanganan perjanjian kinerja ini sebagai wujud nyata komitmen antara bupati/walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

Tujuan disusun dan dilaksanakannya penandatanganan perjanjian kinerja ini untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, sebagai dasar bagi bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja pimpinan SKPD dan sebagai dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

“Pada kesempatan ini diinformasikan bahwa hasil penilaian SAKIP tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 1 september 2020 yang lalu sampai saat ini masih belum disampaikan oleh Kementrian . endayagunaan Aaparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kita berharap Kab. Solok mendapatkan nilai dengan kategori BB seperti yang telah ditargetkan pada RPJMD kab. Solok,” jelasnya.

Hadir pada kegiatan ini Bupati Solok Gusmal, SE, MM, Sekretaris Daerah Aswirman, Askoor Bidang Ekbangkesra Medison, Askoor Bidang Administrasi Sony Sondra, kepala SKPD dilingkup pemerintah Kabuapten Solok dan Camat se Kabupaten Solok. ** Tiara/Hms

Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*