APBD Sumbar Tahun 2022 Disepakati Rp 6,2 Triliun

Supardi saat memimipin Rapat paripuna DPRD Sumbar.
Supardi saat memimipin Rapat paripuna DPRD Sumbar.

Padang, Editor.- DPRD Sumbar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2022 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui Rapat Paripurna yang digelar, Jum’at (26/11), sore. Besaran APBD 2022 yang disepakati bersama antara DPRD dan Pemprov adalah sebesar Rp6,2 triliun.

Seiring dengan ditetapkannya Ranperda APBD 2022 menjadi Perda, sejumlah catatan strategis juga diberikan DPRD agar mendapat perhatian dari Pemprov.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan, APBD Tahun 2022 merupakan APBD pertama bagi gubernur dan wakil gubernur untuk menjalankan visi, misi, dan program unggulan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026, namun program, kegiatan, dan alokasi anggaran yang diusulkan dalam Rancangan APBD 2022 belum sepenuhnya mendukung pencapaian visi misi, dan program unggulan tersebut.

“Kondisi ini menggambarkan bahwa OPD-OPD belum sepenuhnya memedomani RPJMD dalam penyusunan program dan kegiatan,” ujar Supardi.

Ia menuturkan, dari empat program unggulan (progul) yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026, belum semuanya mendapatkan alokasi anggaran yang proporsional. Dalam hal ini, progul yang terkait dengan mencetak 100 ribu milenial entrepreneurship, pengembangan sektor wisata, pengembangan pendidikan dan ABS-SBK belum mendapatkan anggaran yang memadai.

Tak hanya itu, sambung Supardi, pemerataan pembangunan antar wilayah merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan RPJMD 2021-2026, akan tetapi dalam APBD 2022, kegiatan tersebut juga belum didukung dengan anggaran yang memadai.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memberikan perhatian yang merata kepada semua daerah di lingkup Provinsi Sumbar,” katanya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, hal berikutnya yang juga menjadi catatan adalah,  DPRD melihat pemerintah daerah tidak mempunyai konsep yang jelas dalam pengembangan BUMD, ini terlihat dari alokasi tambahan penyertaan modal selama lima tahun terakhir yang tak memperhatikan bisnis pland BUMD.

Dampak dari semua tadi, kinerja BUMD juga tidak kunjung membaik selama beberapa tahun belakangan.  Pihaknya  menilai, persoalan ini perlu mendapat perhatian  oleh pemerintah daerah untuk melakukan revitalisasi besar-besaran, terhadap BUMD yang ada.

“Termasuk dalam penataan dan pengelolaan aset daerah yang belum mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan daerah, ini perlu menjadi konsen dari pemerintah daerah untuk diperhatikan,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut ia mengatakan, dengan telah disepakatinya Ranperda APBD 2022 menjadi Perda, sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019, selambat-lambatnya tiga hari  pemerintah daerah harus menyampaikannya kepada Mendagri.  Maka dari itu, pihaknya meminta Pemprov untuk segera menyampaikannya kepada Mendagri untuk dapat segera dievaluasi.

“Penyampaian Ranperda APBD Tahun 2022 kepada Mendagri jangan hanya dikirimkan saja, akan pemerintah harus sungguh-sungguh mengurusnya, agar evaluasi sesuai dengan harapan kita, dan penetapan hasil dapat diterima dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Supardi menutup.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sumbar Audy Joinaldy mengatakan, dalam penyusunan Ranperda APBD 2022 Pemprov mengedepankan prinsip efektif, efesien, transparan, dan akuntanbel. Serta memedomani Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD 2022.

“Di tengah keterbatasan anggaran kita tetap berupaya semaksimal mungkin kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan lain yang bersifat strategis,” ujar Wagub.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, kata dia, prioritas APBD 2022, selain untuk mendukung prioritas pembangunan nasional juga tetap diprioritaskan kepada upaya penanganan Covid-19 dan dampaknya, dukungan pemulihan ekonomi, terkait percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi, untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, serta perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Berbagai tahapan pembahasan telah kita lalui,  secara umum postur APBD yang kita sepakati adalah, Rp6,2119 triliun,” ujarnya.  ** Herman/Adv

603 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*