Cupak, Editor.- Tanpa mengabaikan sektor lainnya, pengembangan sektor pertanian harus dijadikan prioritas utama dalam pembangunan perekonomian di kab. Solok karena mayoritas penduduknya adalah petani. Jadi tak salah bila masyarakatl di daerah ini sangat mendambakan adanya irigasi multi dan tepat guna di Kab. Solok untuk meningkatkan hasil pertanian.
Hal ini diungkapkan anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Partai Gerindra, Sabrana saat diwawancarai disela kesibukannya mengontrol kesiapan panitia HUT Partai Gerindra ke 9 tingkat Sumatera Barat yang akan digelar Senin (6/3) dan dipusatkan di Kab. Solok, tepatnya di secretariat DPC Partai Gerindra Kab. Solok di Jl. By Pass Cupak, Kec. Gunung Talang, Kab. Solok.
Dalam kunjungan kerja beberapa waktu lalu, lanjut Sabrana, masalah pembangunan dan pengembangan sarana pertanian selalu mengemuka dalam setiap pertemuan dengan pemerintahan nagari, tokoh dan masyarakat Kab. Solok. Diantaranya masalah dua kali kegagalan panen di Dilam karena tidak adanya irigasi yang memadai di daerah tersebut.

“Selain masalah irigasi, keberadaan jalan pertanian juga merupakan kendala utama dalam pengembangan sector pertanian di Kab. Solok. Untuk itu sangat diharapkan perhatian pemerintah daerah untuk membangun jalan pertanian ini. Termasuk DPRD Kab. Solok melalui program ‘pokok pikir’ masing-masing anggota dari wilayah pemilihan yang sangat membutuhkan pembangunan dan pengembangan sarana pertanian,” kata Sabrana.
Menurut Korwil Partai Gerindra untuk Kab. Solok, Kota Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya dan Kab. Sijunjung ini, program utama dalam kunjungan kerjanya ke beberapa kabupaten, diantaranya keKab. Solok beberapa watu lalu adalah meninjau dan mengevaluasi pemakaian dan penggunaan Dana Desa/Nagari pada tahun 2016. Untuk itu dilaksanakan pertemuan dengan Walinagari, Badan Musyawarah Nagari (BMN), tokoh masyarakat dan lembaga terkait lainnya di beberapa kecamatan di Kab. Solok.
“Kita berharap pembangunan yang dilaksanakan adalah program yang betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat dan diusulkan oleh masyarakat. Bukan pembangunan yang hanya berasal dari walinagari semata. Untuk itulah kita melaksanakan peninjauan dan evaluasi penggunaan dana desa oleh walinagari,” kata Sabrana.
Diakui Sabrana, banyak yang harus dibangun agar bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Kab. Solok. Namun karena berbagai keterbatasan tentu yang harus jadi prioritas utama adalah pembangunan yang sifatnya vital dan mendesak. Diantaranya pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan hasil pertanian masyarakat.
“Untuk kita memberi arahan agar penggunaan dana desa sesuai dengan aturan dan yang menjadi skala priortas dalam perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Asalkan penggunaan dana desa digunakan sesuai dengan peruntukan, tentu tidak akan jadi masalah,” jelas Sabrana.
Lebih jauh dijelaskan, dalam hal pendanaan tentu saja dana APBD tidak bisa mangakomodir seluruh pembangunan yang diminta masyarakat. Untuk itu dalam membuat perencanaan harus ditetapkan pembangunan yang jadi skala prioritas. Dalam artian, pembangunan sarana dan prasarana yang betul-betul dibutuhkan dan usulan dari masyarakat setempat.
“Untuk hal yang spesifik dan biayanya tidak terlalu besar, pembangunannya bisa diusulkan lewat proram ‘pokok pikir’ anggota DPRD Sumbar maupun DPRD Kab. Solok. Diantaranya jalan pertanian yang dibutuhkan petani untuk mengangkut hasil pertanian mereka dari kebun ke tempat perjualan atau ke desa terdekat,” kata Sabrana yang telah cukup banyak menyalurkan program ‘pokok pikir”-nya untuk membangun dan meningkatkan taraf perekonomian petani di Kab. Solok. ** Rhian
Leave a Reply