Adaik Salingka Nagari = Devide et Impera Kolonial

Asraferi Sabri.
Asraferi Sabri.

Cukup banyak istilah/mamangan di Minangkabau yang dimanipulasi kolonial Belanda. Salah satunya adalah ‘Adaik Salingka Nagari, Pusako Salingka Kaum’. Istilah yang sebenarnya milik Minangkabau adalah Nagari Dilingka Adaik, Pusako Dilingka Kaum.

Munculnya istilah ‘Adaik Salingka Nagari’ adalah bentuk atau cara kolonial memecah-belah, mengadu-domba (politik devide et impera) terhadap masyarakat adat antar-nagari di Minangkabau agar tidak saling membantu. Agar setiap nagari saling membanggakan adatnya sehingga hilang rasa persaudaraan, hilang tali silaturahmi. Nagari yang bertetangga, apalagi berbeda luhak, bisa mengatakan bahwa adat mereka berbeda-beda.

Bagian adat mana yang berbeda dari ‘adat nan ampek’ tidak lagi dipilah-pilah. Dengan istilah ‘Adaik Salingka Nagari’, kekeliruan bahkan kesalahan menerapkan adat di suatu nagari bisa dijadikan alasan, kilah, pembenaran ketika dipersoalkan secara adat Minangkabau.

Empat Tingkatan Adat:

Minangkabau merumuskan ketentuan dan aturan adat dalam empat tingkatan, yang dikenal dengan: adat nan ampek, yaitu:

  1. Adat Sabana Adat: Aturan dan ketentuan yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadist, bersifat sunatullah yang tidak bisa berubah kecuali atas Ketentuan Allah SWT.
  2. Adat nan Teradat:

Semua aturan dan ketentuan baik, bernilai ideal yang dirumuskan, ditentukan dan disepakati pendiri sistem adat dan pemangku adat Minangkabau dan berlaku untuk seluruh masyarakat Minangkabau. Mulai dari filosofi ABSSBK, kekerabatan matrilineal, sistem; adat, religi, hukum, moral, sosial, etika dan estetika Minangkabau, serta aturan sako (gelar pemimpin kaum: Datuak) dan melekatkan gala Datuak, pusako (ulayat nagari, suku, kaum, rumah adat kaum, pandam kaum).

  1. Adaik nan Diadatkan:

aturan, ketentuan adat yang dijalankan di nagari, suku, kaum yang tidak boleh bertentangan dengan ‘adat nan sabana adat’ dan ‘adat nan teradat’ yang disepakati pemangku adat di nagari.

  1. Adat Istiadat: kebiasaan sosial masyarakat atau hal-hal yang dijalankan di nagari berupa tradisi yang baik, tidak boleh bertentangan dengan ‘adat nan sabana adat’ dan ‘adat nan teradat’ serta ‘adat nan diadatkan’.

Dari empat tingkatan adat di Minangkabau, tingkatan ke-4 yakni Adat Istiadat sangat terbuka/bisa berbeda antara satu nagari dengan nagari lain. Suatu kebiasaan, tradisi yang tumbuh, berjalan dalam suatu nagari suatu masa bisa saja mati dan hilang tanpa perlu diketahui kuburnya, atau dicari rimbanya.

Salah satu tradisi (istiadat) yang sangat terlihat berbeda antara satu nagari dengan nagari lain adalah tentang jumlah dan macam sambal adat dalam perhelatan. Ada nagari yang jumlah sambal adatnya enam macam, ada yang empat macam. Lalu, jenis sambal, di nagari yang di daerahnya banyak sungai, ikan menjadi sambal wajib. Nagari yang di daerahnya banyak cubadak maka cubadak jadi salah satu sambal adat.

Begitu salah satu contoh tradisi dalam adat istiadat itu berlaku, berbeda-beda. Jika pihak yang bersikeras menganut istilah ‘adat salingka nagari’, di bagian ini penempatannya.

Salah Penerapan Gelar Sako:

Pengaturan dan penetapan gala, gelar Sako yakni gelar Datuak terhadap pemimpin kaum secara turun temurun diatur di ‘adat nan teradat’. Bukan diatur pada tingkatan ‘adat istiadat’.

Alasan bahwa pemberian sako (gelar Datuak) adalah ‘adat salingka nagari’ sehingga tergantung kesepakatan kaum dan disetujui niniak mamak di nagari adalah suatu tindakan yang tidak berada pada adat yang benar.

Ketika istilah ‘adat salingka nagari’ dijadikan cara mencari tempat jatuh, cara berkilah, di sinilah istilah yang diproduksi kolonial Belanda itu mangkus-nya, berlakunya. Bahwa tidak ada pihak lain atau nagari lain yang bisa mencikaraui suatu nagari dalam penerapan adatnya karena adanya perbedaan adat.

Sako, gelar Datuak yang begitu sakral, tanda pemimpin kaum untuk mengatur anak kemenakan dalam kaum, yang diatur dan diwariskan secara turun temurun di Minangkabau, kini semakin bterancam runtuh. Ribuan Datuak, penghulu pemangku adat di ribuan kaum di Minangkabau yang menyandang gelar berdasar adat Minangkabau yang ‘benar beradat’ bisa kehilangan marwah, mantagi, wibawa ketika ada pihak yang merasa benar melekatkan gelar Datuak kepada seseorang yang bukan orang Minangkabau, tidak dalam tata aturan sistem keturunan matrilineal dan bertali-darah.

Itulah yang terjadi, ‘adaik salingka nagari’ jadi alasan ketika suatu kaum yakni kaum suku Caniago di Nagari Pasia Laweh, Kec. Palupuah, Agam memberikan/melekatkan gelar sako: Datuak, kepada Ketua Mahkamah Konstitusi R.I Anwar Usman yang asli orang Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diberi gelar Datuak Rajo Alam Batuah.

Pemberian gelar Datuk dihelat secara nagari Sabtu, 28 Agustus 2021 di Pasia Laweh, Kec. Palupuah, Agam. Dan kita tahu, Nagari Pasia Laweh berada di Luhak Agam, salah satu dari Luhak nan Tigo, yang merupakan wilayah inti Minangkabau. Mestinya, para pemangku adat Nagari Pasia Laweh tidak melihat dan berpedoman kepada apa yang sama pernah dilakukan di wilayah Rantau Minangkabau. Apalagi mencari pembenaran ke daerah Melayu Riau. ** Asraferi Sabri St. Mangkuto

** Penulis adalah Budayawan, Wartawan dan mantan Walinagari.

202 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*