Bukittinggi, Editor.- DPRD Kota Bukittinggi pagi ini (Selesa,13/09) menggelar sidang paripurna dengan agenda jawaban badan eksekutif terhadap pandangan umum enam fraksi yang ada di DPRD Bukittinggi terhadap R-APBD-P 2022 dan R-APBD 2023.
Benny Yusrial ketua DPRD Bukittinggi mengatakan, sesuai dengan mekanisme, setelah Wako Erman Safar telah menyampaikan nota Rancangan Perda APBD Perubahan 2022 dan Ranperda APBD 2023 pada Jum’at,( 09/09) dalam sidang paripurna DPRD Bukittinggi.
Setelah dipelajari anggota fraksi, dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum dari 6 fraksi yang ada di DPRD Bukittinggi Senin (12/09) kemaren, dan Selasa (13/09) ini, dilanjutkanb dengan sidang paripurna jawaban badan eksekutif terhadap pandangan umum fraksi tersebut, jelasnya.
Enam fraksi yang ada di DPRD Bukittinggi, yang menyampaikan pandangan umumnya antara lain Erdison Nimli, dari Fraksi Demokrat.
Erdison Nimli meminta agar penyerapan anggaran, tidak hanya sekadar terserap saja, tetapi bagaimana penyerapan memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah.
“Untuk R-APBD 2023, kami meminta penjelasan langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai target PAD. Kemudian apa upaya pemko untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja,” tanya Erdison Nimli. .
Sementara Fraksi Golkar, yang dibacakan juru bicaranya H. Syafril, mempertanyakan, bagaimana solusi untuk anggaran yang dihilangkan dalam program UMKM. Selain itu, juga ditanyakan terkait program perbaikan RTLH melalui DAK dari 50 unit menjadi 29 unit.
“Untuk R-APBD 2023,juru bicara Fraksi Golkar juga melirik segi pendapatan. Dimana masih ada beberapa permasalahan dan kendala di lapangan, dimana masih kurangnya SDM dalam penerapan teknologi informasi dan belum optimalnya pembayaran secara online,” ungkapnya.
Fraksi Nasdem-PKB, melalui juru bicaranya Zulhamdi Nova Candra, menyampaikan apresiasi kerja keras Pemko dalam merealisasikan pendapatan dan anggaran. Namun Harmonisasi anggaran perubahan tahun 2022 dan harmonisasi rencana anggaran 2023 juga perlu diperhatikan. “Apakah PAD yang akan dinaikkan atau belanja yang akan dikurangi,” harap juru bicara Fraksi Nasdem-PKB.
Fraksi Nasdem-PKB, juga mempertanyakan strategi Pemko agar tercapainya mandatori UU nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD berkaitan dengan belanja pegawai maksimal 30% dan belanja infrastruktur 40%. Sementara belanja modal dihantarkan 19%, tanya Zulhamdi Nova Candra.
Fraksi Amanat Nasional Persatuan, yang dibacakan Dedi Fatria, menyampaikan, Pemko butuh evaluasi mendalam , khususnya pada pendapatan yang dihasilkan dari pelayanan pemerintah pada masyarakat.
“Untuk APBD 2023, diminta TAPD dan SKPD melakukan penyisiran secara informal. Kepala daerah juga diminta lakukan evaluasi pada semua lini SKPD agar capaian APBD 2022 sesuai dengan yang diharapkan,” pinta juru bicara Fraksi Amanat Nasional Persatuan, yang dibacakan Dedi Fatria.
Arnis Malin Palimo, dari Fraksi PKS, mempertanyakan, bagaimana rencana Pemko untuk pengelolaan Pasar Atas. Kapan akan dimulai pemberlakukan pembiayaan, karena untuk perawatan biayanya cukup tinggi.
“Dalam hantaran R-APBD 2023, disampaikan defisit sebesar Rp 203,1 milyar. Bagaimana upaya konkrit yang akan dilakukan untuk mengatasi defisit anggaran yang jumlahnya setara dengan ⅓ total proyeksi pendapatan,” tanyanya.
Frakai Gerindra, dibacakan Shabirin Rachmat, menyampaikan harapan agar APBD perubahan dapat dimaksimalkan untuk menjawab kebutuhan langsung masyarakat. “Untuk R-APBD 2023, dalam efektifitas anggaran, perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran sehingga semua program prioritas dapat terlaksana secara maksimal,” ujarnya.** Widya
Leave a Reply