Batu Bara, Editor.- Terkait keberangkatan 136 dari total 141 Kepala Kades (Kades) se-Kabupaten Batu guna mengikuti kegiatan Study Tiru menuai beragam kontroversi. Bahkan ada beberapa kelompok element masyarakat yang menilai kalau keberangkatan para Kades itupun cuma merupakan upaya untuk menghamburkan uang yang bersumber dari Dana Desa tahun 2022.
Salah satu kelompok element masyarakat yang dengan begitu tegas menyoroti masalah keberangkatan para kades adalah Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Batu Bara (PB Imabara).
Ketua Umum PB Imabara Nazli Aulia, kepada media ini, Sabtu 3/9/2022, mengungkapkan, keberangkatan para Kepala Desa Batu Bara ke Bali cuma berkedok study tiru dan hanya bagian dari upaya menghambur-hamburkan uang yang bersumber dari Dana Desa tahun 2022, yang semestinya lebih efektif bila dipergunakan sesuai program pemerintah Pusat, termasuk prioritas alokasinya untuk kesejahtetaan segenap masyarakat desa.
Kesejahteraan yang dimaksud, menurut Nazli adalah upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Seperti penanganan kesehatan bagi masyarakat dan penanggulangan ketahanan pangan secara lebih serius, pemberdayaan berupa pemulihan ekonomi masyarakat desa yang berkesinambungan dan berkelanjutan jauh lebih penting daripada cuma sekedar berpesiar ke pulau Dewata.
“Sangat tidak nyambung, apalagi daerah yang dikunjungi itu Bali yang samasekali baik secara geografis ataupun kultur masyarakatnya sangat jauh berbeda dengan kabupaten Batu Bara. Pulau Bali itu kita tahu merupakan daerah pariwisata sudah bertaraf Internasional, sedangkan Batu Bara ke depannya sering digadang-gadang malah akan menjadi salah satu penyanggah Kawasan Ekonomi Khusus wilayah Indonesia bagian barat dengan sasaran utama yaitu pengembangan sektor industri, sentra pengolahan komoditi dan Global HUG pelabuhan laut Internasional,” ujar Nazli.
“Di kabupaten Batu Bara sendiri terdapat 141 desa dan 10 kelurahan. Dan dari info yang kami himpun bahwa keberangkatan dalan rangka study tiru ini di bagi atas beberapa gelombang, untuk para Kades, kemudian BPD, selanjutnya bagi para Sekretaris Desa, Perangkat Desa, dan juga TP-PKK. yang pertama berangkat para kades yaitu pada minggu 4 September 2022 ini. Dengan besaran anggaran Rp. 15.000.000,- / peserta yang diambil dari Dana Desa,” ungkapnya.
Masih menurut penilaian Nazli, keberangkatan para Kades ke Bali ini malah lebih terkesan semacam liburan saja guna menghabiskan uang dan mencocok-cocokkan pos pengalokasian anggaran Dana Desa tahun 2022. Sehingga atas hal tersebut perlu dipertanyakan, terutama dari sisi kemanfaatan dan outcome nya seperti apa atau apakah itu bertujuan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat di masing-masing desa.
“Apalagi situasi negara secara nasional saat ini sedang mengalami keprihatinan sehubungan dengan kenaikan BBM, ditambah lagi ada 34 Desa yang dalam waktu dekat akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, jadi untuk itu kan jelas membutuhkan perhatian dan konsentrasi. Belum lagi terkait masalah status ke 34 Kades yang akan melaksanakan pemilihan serentak berstatus Pjs (Pejabat Sementara), yang notabene jelas masa jabatannyan akan segera berakhir. Sehingga kalaupun hari ini mereka berangkat, maka dipastikan nanti hasil Study Tiru ini tidak akan bisa mereka realisasikan dan terapkan sebab sebentar lagi masa jabatan mereka akan habis dan roda pemerintahan desa nantinya tentu saja akan dilanjutkan oleh Kades defenitif hasil pemenang Pilkades,” ujar tokoh pemuda yang sebentar lagi akan meraih gelar Magister Hukum ini.
Lebih lanjut dalam keterangannya, Nazli Aulia mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan konfirmasi langsung soal agenda study tiru ini kepada Kadis PMD dan pihak Papdesi. Dan mereka memang membenarkan adanya kegiatan study tiru ke Bali. Dalam penjelasannya baik Kadis maupun Pihak Papdesi mengatakan bahwa keberangkatan tahap pertama diperuntukan bagi Kepala Desa, sedang untuk perangkat desa, untuk tgl 4 ini akan berangkat kepala desa dan untuk perangkat lainnya belum tau kapan akan di gelar, dan dalam keterangannya untuk biaya yang menggunakan dana desa juga ada perubahan, dari 15 juta menjadi 12 juta.
Sementara itu, ketika dimintai tanggapan melalui telepon dan pesan WhatsApp, salah seorang Kades di Kecamatan Talawi pun membenarkan prihal keberangkatan mereka (136 Kades) ke propinsi Bali. Kades yang minta namanya tidak dipublikasikan itupun sempat mengurai tentang besaran biaya kontribusi keberangkatan sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per Kades, sembari mengatakan bahwa Kades yang berangkat ke Bali kali ini sebenarnya hanya sebanyak 136 orang saja.
Terpisah Herman Budi Prasetya Manurung Sekretaris Eksekutif 1 NGO (None Goverment Organisation) Lingkar Rumah Rakyat (LRR) kabupaten Batu Bara, berencana akan melaporkan 141 Kades termasuk Pjs Kades secara hukum dengan delik Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan.
“Bukan terkait keberangkatan study tiru saja yang akan kami laporkan, tapi ada banyak penyimpangan lain yang terindikasi bisa menjadi penyebab terjadinya suatu Penyalahgunaan wewenang Dalam Jabatan itu sendiri, termasuk pula terhadap pihak yang paling bertanggung jawab dalam penerbitan Perbup ataupun pejabat ASN Eselon dibawahnya sebagai pelaksana, karena para Kades itu sendiri selalu menjadikan Perbup sebagai landasan hukum utama sewaktu mereka mengambil dan mengeluarkan sebuah kebijakan,” tuturnya.** Herman Manurung
Leave a Reply